Zakat Kontemporer


BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

 

Zakat merupakan ibadah maliyah ijtima’iyah. Artinya di samping zakat itu bersifat material (harta), tapi juga bersifat social (kemasyarkatan). Oleh karena itu, maka penunaian zakat seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya.

Firman Allah. “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (At-Taubah (9):103).

Pengelolaan zakat harus memiliki sistem, prosedur, dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, mempunyai activity plan, mempunyai lending committee, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi dan perbaikan terus-menerus.

 

1.2  Rumusan Masalah

  1. Bagaimanakah cara pendistribusian zakat itu?
  2. Bagaimanakah manajemen modern dalam pengelolaan zakat?
  3. Apa saja lembaga yang diakui pemerintah dalam urusan mengelola zakat?
  4. Bagaimanakah tata kelola organisasi yang baik?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

2.1 Pengelolaan Zakat

 

Pada prinsipnya, dibenarkan oleh syariat Islam apabila seseorang yang berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada para mustahiq. Akan tetapi sejalan dengan firman Allah SWT,

* $yJ¯RÎ) àM»s%y‰¢Á9$# Ïä!#ts)àÿù=Ï9 ÈûüÅ3»|¡yJø9$#ur tû,Î#ÏJ»yèø9$#ur $pköŽn=tæ Ïpxÿ©9xsßJø9$#ur öNåkæ5qè=è% †Îûur É>$s%Ìh9$# tûüÏB̍»tóø9$#ur †Îûur È@‹Î6y™ «!$# Èûøó$#ur È@‹Î6¡¡9$# ( ZpŸÒƒÌsù šÆÏiB «!$# 3 ª!$#ur íOŠÎ=tæ ÒO‹Å6ym ÇÏÉÈ  

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[1]

 

Juga berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad SAW, tentu akan lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat amil zakat yang amanah, bertanggungjawab dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada mustahiq tertentu yang kita kenal sementara, mustahiq lainya -karena kita tidak mengenalnya- tidak mendapatkan haknya.

Disamping itu, ada mustahiq yang berani terang-terangan meminta dan ada pula mustahiq yang merasa berat (malu) untuk meminta. Dengan demikian, dimunkinkan kita hanya member kepada mereka yang terang-terangan meminta, sementara kepada yang merasa berat meminta kita sama sekali tidak memperhatikan[2].

 

2.2 Manajemen Modern dalam Pengelolaan Zakat

 

Pengelolaan zakat harus memiliki sistem, prosedur, dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, mempunyai activity plan, mempunyai lending committee, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi dan perbaikan terus-menerus.

Untuk itu, tidak bisa tidak, kita harus menerapkan manajemen modern. Kita bisa mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner, sebagai proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating) dan pengawasan (controlling)[3].

 

  1.  Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu aktifitas untuk membuat rancangan-rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Perencanaan bisa terkait dengan beberapa hal, antara lain terkait dengan waktu dan strategi.

Perencanaan model pertama, sering kali dibagi dalam tiga bagian, yaitu perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan yang dibatasi waktunya hanya satu tahun, kemudian perencanaan jangka menengah biasanya akan dilakukan dalam kisaran waktu antara satu sampai dengan tiga tahun. Sedangkan  untuk perencanaan jangka panjang, waktu yang dibutuhkan adalah tiga sampai lima tahun. Kisaran tersebut bisa diubah tergantung dengan selera tiap-tiap organisasi menunjuk pada kebutuhan masing-masing.

Yang terpenting dalam perencanaan ini adalah adanya kegiatan yang jelas dan berkesinambungan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi dengan standrat pencapaian yang dicanangkan. Perencanaan yang matang akan memberikanarahan ke mana jalan organisasi dalam waktu yang ditentukan. Ini akan mempermudah kita dalam membuat langkah-langkah konkret secara pasti dan menjadi acuan kegiatan, sehingga ada dasar yang jelas untuk melakukan evaluasi di kemudian hari.

Perencanaan model kedua, perencanaan strategis, maksudnya adalah perencanaan yang digunakan untuk menjaga fleksibilitas rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi. Bertujuan untuk menjaga eksistensi organisasi sehingga tetap bertahan. Perencanaan strategis akan menjaga organisasi dari kehancuran akibat perubahan yang begitu cepat. Ketika situasi pendukung tidak lagi didapatkan, maka organisasi itu harus segera membuat perencanaan cepat untuk mengantisipasi keadaan yang tidak bersahabat.

Ada beberapa faktor kuat yang patu diperhatikan dalam perencanaan strategis, antara lain rencana yang memiliki manfaat besar, sangat dibutuhkan, bersifat masa dan memiliki efek ganda. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan dalam perencanaan ini adalah keberanian bertindak.

 

  1. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga tersebut termasuk para anggotanya. Hal ini tidak lepas dari koordinasi, yang sering didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan.

Saat berbicara organisasi, semua kepentingan yang mengatsnamakan pribadi atau golongan harus dibuang jauh-jauh. Segala penyimpangan atau ketidakkonsistenan dalam menjalankan roda organisasi yang dibangun berdasarkan visi dan misi lembaga harus diluruskan. Untuk itulah, dalam organisasi dibtuhkan orang-orang yang kuat dan tahan terhadap godaan. Mereka akan tetap komitmen dengan kepentingan organisasi dengan mengesampingkan kepentingan perorangan.

Koordinasi sangat perlu dilakukan sesering mungkin sesuai dengan kebuthan untuk menghindari perilaku anggota yang berjalan dengan kemauannya sendiri. Koordinasi bisa berbentuk pemantapan terhadap visi dan misi lembaga yang barangkali belum dipahami oleh segenap anggota. Pekerja yang kurang maksimal akan mudah dibantu oleh karyawan lain yang mengerti dibidang tersebut. Koordinasi akan memegang peranan penting untuk menjaga kesolidan sebuah organisasi.

Menurut Sudewo, koordinasi setidaknya akan melibatkan beberapa faktor yaitu, pimpinan, kualitas anggota dan sistem. Sering kita mendengar ungkapan bahwa warna sebuah organisasi sering ditentukan oleh siapa pemimpinnya. Oleh sebab itu, koordinasi harus melibatkan pihak pimpinan agar diketahui ke mana arah organisasi yang diinginkan pimpinan. Walaupun begitu, pimpinan tidak bisa seenaknya memaksakan kehendaknya kepada anggotanya. Justru dengan koordinasi inilah akan hilang penyumbat kebuntuan komunikasi antara pimpinan dan bawahan.

Di samping pimpinan, sebuah organisasi sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kapasitas anggota akan menjadi unsur penting dalam membangun citra (image) organisasi. Potensi beragam dari para anggota lembaga tersebut akan menghasilkan kekuatan besar bila dikoordinir dengan baik. kemudian, sistem yang baik akan menjadikan sebuah organisasi lebih lama bertahan hidup. Sistem ini antara lain meliputi struktur organisasi, pembagian kerja, mekanisme birokrasi, sistem komunikasi dan transparansi anggaran. Jika semua sistem berjalan dengan baik, tentu lembaga itu akan mudah meraih kesuksesan.

 

  1.  Pelaksanaan dan Pengarahan

Pelaksanaan dalam sebuah manejemen adalah aktualisasi perencanaan yang dicanagkan oleh organisasi, sedangkan pengarahan adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan ada beberapa komponen yang sangat diperlukan, diantarang adalah motivasi, komunikasi dan kepemimpinan.

Motivasi akan memunculkan semangat bekerja dan pantang menyerah saat menghadapi pelbagai tantangan dan hambatan. Untuk memotivasi anggota organisasi, perlu dibangun sikap kebersamaan dan keterbukaan sehingga anggota yang baru masuk sekalipun akan merasa menjadi bagian utuh yang diharapkan kiprahnya.

Selanjutnya, komunikasi merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi secara timbale balik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Terhentinya komunikasi akan menyebabkan kemacetan iteraksi sehingga pada akhirnya akan memunculkan masalah baru. Sering dikatakan bahwa siapa yang menguasai informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Oleh sebab itulah, jalanya arus informasi harus berlangsung secara lancar.

Unsur teakhir adalah kepemimpinan. Unsur ini merupakan unsur esensial sebuah organisasi, kepemimpinan tidak lepas dari karakter individu yang sering ditentukan oleh lingkungan keluarga, lingkungan bergaul, belajar atau tempat kerja. bkat kepemimpinan membutuhkan stimulus dari luar sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Kepemimpinan yang baik tidak lahir dari konflik kepentingan yang akan memenangkan kelompoknya dan menghancurkan lawannya. Sesungguhnya, pemimpin yang diidamkan adalah sosok pemimpin yang menjadi tumpuan harapan semua orang, bukan kelompok atau golongan tertentu.

  1. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses untuk menganjurkan aktivitaspositif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan atau dalam bahasa agama biasa disebut dengan amar ma’ruf nahi munkar. Pengawasan berfungsi sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai. Konsep pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan yang dilakukan oleh individu sendiri (pengawasan melekat). Dengan kesadaran itu, penyimpangan akan mudah diminimalisasi. Namun, jika pengawasan individu tidak berjalan, maka perlu diadakan pengawasasn eksternal yang melibatkan orang lain atau bahkan lembaga independen.

 

2.3 Lembaga Pengelolaan Zakat Moderen

 

Dasar hukum berdirinya lembaga pengelola zakat di Indonesia adalah Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama No. 582 tahun 1999 entang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sedangkan dasar hukum lain yang memiliki kaitan dengan zakat adalah Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa zakat merupakan pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Dalam UU No.38 Tahun 1999 dinyatakan dengan jelas, bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Sedangkan yang berwenang untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan masyarakat.

 

  1. Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga yang dibentuk pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat. BAZ mendapat tugas tugas untuk mengeluarkan surat Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dapat digunakan untuk mengurangkan Penghasilan Kena Pajak saat membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak.

BAZ memiliki struktur dari pusat hingga kecamatan. BAZ tainkat pusat disebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), berdiri berdasasrkan surat keputusan presiden Replubik Indonesia nomor 8 tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001. Sedangkan BAZ tingkat propinsi dikenal dengan sebutan BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Tk I/BAZDA Propinsi. Selanjutnya untuk tingkat kabupaten atau kotamadya disebut dengan BAZDA TK II/BAZDA Kabupaten atau Kota. Kemudian untuk BAZ tingkat kecamatan dikenal dengan BAZ kecamatan.

Mengingat BAZ merupakan lembaga pengelola zakat professional, BAZ memiliki kewajiban sebagai berikut:

  1. Melakukan kegitan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat
  2. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan
  3. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan public atau pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir
  4. Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan DPR sesuai dengan tingkatannya
  5. Merencanakan kegiatan tahunan
  6. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dan zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.[4]

Meskipun BAZ dibentuk oleh pemerintah, namun proses pembentukannya sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Dengan demikian, masyrakat luas dapat menjadi pengelola BAZ sepanjang kualifkasinya memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam pasal 6 Undang-undang No. 38 tahun 1999.

 

  1. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak memiliki afiliasi dengan BAZ. BAZ dan LA masing-masing berdiri sendiri dalam pengelolaan zakat.

Untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, sebuah LAZ harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:\

  1. Akte pendirian (bebadan hukum)
  2. Data muzakki dan mustahiq
  3. Daftar susunan pengurus
  4. Rencan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
  5. Neraca atau posisi keuangan
  6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit

 

Setelah mendapat pengukukuhan, LAZ memiliki kewajiban sebagai berikut:

  1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat
  2. Menyusun laporan termasuk laporan keuangan
  3. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit melalui media massa
  4. Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah

 

Aturan-aturan seperti diuraikan di atas diberlkukan agar pengelolaan dana-dana zakat, infaq, shadaqah dan lainya baik oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang sepenuhnya diprakarsai masyarakat, dapat lebih professional, amanah dan transparansehingga dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Tuntunan profesionalisme mengharuskan organisasi pengelola zakat, dikelola secara focus dan full-time. Mereka yang sehari-hari mengurus organisasi pengelola zakat ini dinamakan Amil Zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa amil zakat adalah sebuah profesi, sebagaimana profesi-profesi lain. Mereka inilah yang berhak atas bagian zakat (ansaf amilin).

 

2.4 Tata Kelola Organisasi yang Baik

 

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ/LAZ harus menerapkan prinsip-prinsip good organization governance (Tata Kelola Organisasi yang Baik).[5]

Pertama, amanah. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bicara tentang kemasyarakatan. Kewajiban berzakat bagi para muzakki memiliki landasan syar’I yang kuat dan jelas. Firman Allah. “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (At-Taubah (9):103).

Kedua, transparan. LAZ/BAZ selaku amil wajib mempertanggungjawabkan tugasnya kepada publik baik kepada para muzakki, mustahik maupun stakeholder lainnya. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan di media cetak, auditable oleh akuntan publik dan bentuk lainnya.

Ketiga, profesional. Amil zakat merupakan profesi. Oleh karenanya, amil mesti profesional yang dicirikan dengan bekerja full time, memiliki kompetensi, amanah, jujur, leadership, dan jiwa entrepreneurship. Dengan pengelolaan yang profesional, amanah muzakki tertunaikan, mustahik diberdayakan.

Ketiga hal di atas dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi organisasi pengelola zakat (OPZ) antara lain.

Pertama, aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis.

Kedua, aspek Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa gmil zakat adalah sebuah profesi dan kualifikasi SDM-nya.

Ketiga, Sistem Pengelolaan. OPZ harus memiliki system pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah : memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, mempunyai activity plan, mempunyai lending committe, memiliki system akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi, perbaikan terus menerus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

3.1 Kesimpulan

 

Pada prinsipnya, dibenarkan oleh syariat Islam apabila seseorang yang berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada para mustahiq. Akan tetapi sejalan dengan firman Allah SWT, dalam QS: At Taubah ayat 60 dan juga berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad SAW, tentu akan lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat amil zakat yang amanah, bertanggungjawab dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada mustahiq tertentu yang kita kenal sementara, mustahiq lainya -karena kita tidak mengenalnya- tidak mendapatkan haknya.

Pengelolaan zakat harus memiliki sistem, prosedur, dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, mempunyai activity plan, mempunyai lending committee, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi dan perbaikan terus-menerus.

Untuk itu, tidak bisa tidak, kita harus menerapkan manajemen modern. Kita bisa mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner, sebagai proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating) dan pengawasan (controlling).

Dalam UU No.38 Tahun 1999 dinyatakan dengan jelas, bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Sedangkan yang berwenang untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan masyarakat.

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ/LAZ harus menerapkan prinsip-prinsip good organization governance (Tata Kelola Organisasi yang Baik), yaitu amanah ,transparan dan professional.

 

 

 

Daftar Pustaka

 

Fakhruddin, Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia, Malang; UIN-Malang Press, 2008

 

Gustian Djuanda, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2006

 

Sudirman, Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas, Malang; UIN-Malang Press, 2007

 


[1]Yang berhak menerima zakat Ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

 

 

[2] Fakhruddin, Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia, Malang; UIN-Malang Press, 2008, 193

[3] Sudirman, Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas, Malang; UIN-Malang Press, 2007, 79

[4] Gustian Djuanda, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2006), 5-6

[5] Efri S. Bahri: Republika / Senin, 5 April 2004 / Hal. 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s