MENIMBA ILMU ”MEDIATION TRAINING COURSE” DI JEPANG


MENIMBA ILMU ”MEDIATION TRAINING COURSE” DI JEPANG

oleh : Abd. Choliq (Ketua Pengadilan Agama Cilacap)

A. DASAR STUDI BANDING

Studi Banding pendalaman materi, penyempurnaan Kurikulum, Silabus, Metode Pembelajaran dan Kode Etik Mediator ke Jepang telah dilaksanakan, efektif kegiatan dilaksanakan dari tanggal 02 sampai dengan 13 Nopember 2009, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 139/KMA/SK/IX/2009 tanggal 30 September 2009 dengan surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretaris Menteri – Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-20981/Setneg/Setmen/KTLN/10/2009 tanggal 20 Oktober 2009 untuk mengikuti pelatihan mengenai Improvement on Court – Annexed Mediation. B. PESERTA STUDI BANDING Working Group Mediation Training Course ke Jepang diikuti 12 (dua belas) orang, yaitu :
1. Atja Sondjaja, S.H. (Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia).
2. Prof. DR. Takdir Rahmadi, S.H., LLM (Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia).
3. DR. Abdullah, S.H., M.S. (Hakim Fungsional Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia).
4. Bettina Yahya, S.H. (Hakim Fungsional Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia).
2
5. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum. (Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat).
6. Diah Sulastri Dewi, S.H., MH. (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat).
7. Gusrizal, S.H., MH. (Ketua Pengadilan Negeri Bogor).
8. Drs. Abd. Choliq, S.H., MH. (Ketua Pengadilan Agama Cilacap).
9. Drs. Ahmad Zawawi (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara).
10. Sri Mamudji, S.H., M.Law Lib (Direktur Eksekutif Indonesian Institute For Conflict Transformation).
11. Ahmad Fahmi Shahab, S.E. (Eksekutive Director & Mediator Pusat Mediasi Nasional).
12. Tahir Musa Luthfi Yazid, S.H., LLM (Advokat dari Luthfi Yazid Law Firm).
C. TIME SCHEDULE KEGIATAN Kegiatan di Jepang dengan schedule For The Training Course sebagai berikut :
1. Hari Senin, tanggal 02 Nopember 2009 adalah orientasi oleh JICA (Japan International Cooperation Agency), orientasi oleh ICD (International Cooperation Departement, Reseach and Training Institute, Ministry of Justice of Japan) dan ICCLC (International Civil and Commercial Law Center). Dilanjutkan Preparation for Presentation and Q&A (Confirmation of Contents, Speakers, Procedure, etc) bersama Advokat dari ICD(with ICD Attorney).
2. Hari Selasa, tanggal 03 Nopember 2009 bertempat di ICD Conf. Hall adalah :
– Presentasi tentang Monitoring 12 Pilot Court.
– Presentasi tentang Perkembangan Sosialisasi Mediasi di Indonesia.
– Presentasi tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Mediasi di Indonesia.
3
Dalam presentasi ini dipantau oleh Komentator Jepang (Prof. Kusano, MS. Watanabe), yang berkaitan dengan The Progresses and Issues of Pilot Court Activities and Socialization. Sedangkan yang berkaitan dengan The Planning and Progresses of Mediation Training and Issues dipantau oleh Komentator Prof. Inaba, MS. Watanabe.
3. Hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2009 bertempat di ICD Conf. Hall, adalah :
– Lecture and practice tentang Ethics Mediators, Lecturer Prof. Inaba of The Law School, Chukyo Univercity, Commentator Attorney Hiraishi.
– Lecture and practice Mock Mediation (Response to Difficult Situations), Lecturer Prof. Inaba of The Law School, Chukyo Univercity, Commentator Attorney Hiraishi.
4. Hari Kamis, tanggal 05 Nopember 2009 adalah kegiatan studi banding ke Pengadilan Negeri Osaka (Osaka District Court) dengan agenda studi banding Medical Case, Contruction Mediation, Facility Observation, Explanation dan Q&A.
5. Hari Jum’at, tanggal 06 Nopember 2009 bertempat di ICD Conf. Hall adalah kegiatan diskusi.
– Lecture and practice : Conciliation Procedure and Operation in The Appeal Instance, Lecturer Prof. Oshima of The Law School, Gakushuin Univercity.
– Dilanjutkan dengan materi yang sama Prosedur Konsiliasi.
6. Hari Sabtu, tanggal 07 Nopember 2009 adalah kegiatan Sightseeing in Kyoto Hosted oleh ICCLC.
7. Hari Ahad, tanggal 08 Nopember 2009 tidak ada kegiatan (refreshing).
8. Hari Senin, tanggal 09 Nopember 2009 bertempat di OSIC Osaka Seminar Room 14 dengan kegiatan diskusi.
4
– Lecture and practice : Method af and Important Points in Drafting Mediation Award, Lecturer Mr. Kubota Former Court Clerk, Prof. Kusano of The Law School, Gakushuin Univercity.
9. Hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2009 adalah studi banding ke OBA (Osaka Bar Association) dengan obyek Facility Observation, Explanation by and Q&A with The Attorney in Charge.
10. Hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2009 bertempat di ICD Conf. Hall, dengan kegiatan diskusi tentang Kurikulum, Silabus dan Mediasi (Study to Revise the Curriculum, Sylabus and Materials for Mediatior Training, kegiatan tersebut dipandu oleh Attorney Kakuta ICD Attorney (Advokat) dan Prof. Inaba of The Law School, Chukyo Univercity.
11. Hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2009 bertempat di ICD Conf. Hall dengan kegiatan Study to Inprove the Operation of Pilot Courts and Dissemination Activities, dipandu oleh Prof. Kusano of The Law School, Gakushuin Univercity dan Advokat Hiraishi dari ICD Attorney.
Dilanjutkan diskusi umum dan dilaksanakan praktek simulasi mediasi dari Tim Indonesia dengan dibagi 2 (dua) kelompok, ada yang bertindak sebagai Mediator, Advokat (Kuasa Hukum) dan pihak Penggugat, Advokat (Kuasa Hukum) dan pihak Tergugat, materi simulasi berkaitan dengan sengketa tanah dan bangunan serta hutang piutang.
12. Hari Jum’at, tanggal 13 Nopember 2009 adalah kegiatan evaluasi (Evaluation Meeting) dan acara penutupan Training Course (Closing Ceremony).
D. BEBERAPA CATATAN DALAM PELATIHAN 1. Di lingkungan peradilan umum ada kelompok kerja mediasi dan dibentuk 12 (dua belas) Pengadilan Negeri sebagai Pilot Court, yaitu :
a. PN Jakarta Pusat
5
b. PN Surabaya
c. PN Bengkalis
d. PN Batu Sangkar
e. PN Jakarta Selatan
f. PN Bandung
g. PN Depok
h. PN Bogor
i. PN Jakarta Barat
j. PN Jakarta Utara
k. PN Tangerang
l. PN Semarang
2. Dalam Undang Undang Kaji Shinpan di Jepang (UU nomor 152 tanggal 06 Desember 1947 amandemen terakhir UU nomor 152 tanggal 02 Desember 2004). Mengatur tentang Chotei, yaitu pasal 3 ayat (2) Chotei diselenggarakan oleh Komisi Chotei yang terdiri dari Hakim Kaji Shimpan (Hakim yang menangani perihal yang diatur dalam UU di Pengadilan Urusan Keluarga (Family Court)) dan Komisaris Kaji Chotei. Pasal 3 ayat (3) Pengadilan Urusan Keluarga, jika ada permohonan pihak harus mengurus perkara Chotei melalui Komisi Chotei. Pasal 17, Pengadilan Urusan Keluarga menyelenggarakan Chotei terhadap perkara gugatan tentang orang serta perkara yang berkaitan dengan kekeluargaan pada umumnya.
Pasal 18 ayat (1), Barangsiapa yang hendak mengajukan gugatan tentang perkara yang boleh diselesaikan dengan Chotei …. Harus mengajukan permohonan Chotei terlebih dahulu kepada Pengadilan Urusan Keluarga, ayat (2), Jika diajukan tentang perkara yang dimaksud dalam ayat sebelumnya tanpa permohonan Chotei diajukan, pengadilan harus melimpahkan perkara tersebut kepada Chotei di Pengadilan Urusan Keluarga, kecuali jika pengadilan
6
memandang perkaranya tidak patut dilimpahkan kepada Chotei, hal ini tidak berlaku. Pasal 21 ayat (1), jika dalam Chotei kesepakatan tercapai antara para pihak dan dicantumkan dalam berita acara, maka tercapai Chotei dan apa yang dicantumkan dalam berita acara tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan putusan tetap. Pasal 21 ayat (2), dalam Chotei tentang perkara pemisahan harta warisan, apabila satu pihak, yang diakui sulit menghadap di pengadilan karena bertempat tinggal jauh dan lain-lain, mengajukan surat yang menyatakan mau menerima usul klausula Chotei yang ditawarkan terlebih dahulu oleh Komisi Chotei atau pengadilan urusan keluarga, lalu pihak lain yang menghadiri pada hari yang ditentukan menerima usul klausula Chotei yang bersangkutan, disamakan dengan tercapainya kesepakatan antar pihak. Pasal 22 ayat (1), susunan Komisi Chotei terdiri dari seorang Hakim Kaji Shimpan dan Komisaris Chotei yang lebih dari satu orang, ayat (2), Komisaris Kaji Chotei, anggota Komisi Chotei ditunjuk oleh Pengadilan Urusan Keluarga untuk setiap perkara. Pasal 23 ayat (1), dalam upaya Chotei yang yang dibimbing oleh Komisi Chotei mengenai perkara pembatalan demi hukum atau pembubaran suatu perkawinan atau pengangkatan anak, apabila sudah ada kesepakatan antara pihak atau tidak ada perselisihan atau beda pendapat mengenai ada atau tidaknya alas an pembatalan atau pembubaran tersebut, Pengadilan Urusan Keluarga boleh mengeluarkan Shinpan yang sama dengan kesepakatan tersebut, jika dipandang dapat dibenarkan setelah memeriksa fakta-fakta yang perlu diperiksa dan mendengar opini Komisaris Kaji Chotei yang sebagai anggota Komisi Chotei yang bersangkutan.
Berkaitan dengan Chotei tersebut, Ketua Tim Working Group, Bapak Atja Sondjaja, S.H., Hakim Agung / Ketua Muda Perdata Mahkamah
7
Agung Republik Indonesia memberikan komentar bahwa di Indonesia ke depan dapat diterapkan mengenai Chotei untuk kasus perceraian dan terhadap kasus perceraian di Jepang berkaitan dengan anak dan harta perkawinan dirundingkan pula dalam Chotei.
 Pola Chotei adalah :
– Penyelesaian melalui berhasil damai.
– Pihak pengadilan yang mengajukan Chotei membuat penetapan dinilai layak. (untuk pola ini tidak ada kesepakatan dua pihak, meskipun tidak ada kesepakatan keduanya tidak menentang dan tidak menolak. Jika tidak ada perlawanan kedua pihak, maka penetapan menjadi bentuk penyelesaian.
– Pencabutan Chotei kedua pihak tidak perlu lagi berunding, maka sengketa menjadi selesai.
 Chotei dilaksanakan bukan untuk memutus sesuatu karena Chotei memerlukan perundingan atau dialog kedua pihak, oleh karena itu Chotei mempunyai fungsi konseling.
 Tingkat keberhasilan dengan Chotei tercatat sangat tinggi disebabkan karena tingginya kepercayaan masyarakat kepada pengadilan dan kepercayaan masyarakat kepada komisi-komisinya juga sangat tinggi.
Sengketa spesifik (yang memerlukan keahlian) yang di Chotei, ada hal-hal yang penting, yaitu :
– Melibatkan orang yang berpengalaman di bidang yang bersangkutan (misalnya ahli bedah otak, ahli struktur tanah, ahli bangunan dan lain-lain).
– Pada umumnya Hakim tidak cukup berpengalaman di bidang keahlian tersebut, padahal dalam praktek tidak sedikit perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Osaka yang memerlukan Mediator yang berpengalaman spesifik.
8
 Untuk Mediator Chotei di Jepang tidak dengan sertifikat Mediator, tetapi yang bersangkutan telah lulus interviu dan dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung Jepang.
3. Studi Banding Working Group mengadakan kunjungan ke Pengadilan Negeri Osaka (Osaka District Court) :
– Pengamatan ruang sidang meja oval untuk kasus-kasus pengobatan medis dilengkapi dengan layar-layar monitor (pada saat kunjungan ditayangkan tentang malpraktek kedokteran dengan rekaman operasi).
– Mengenai Calon Hakim dan Calon Advokat diharuskan untuk magang terlebih dahulu di Pengadilan Negari Osaka.
– Mengenai kasus-kasus kesalahan pengobatan harus dibuktikan adanya sebab akibat, jika tidak ada bukti tersebut maka Penggugat dikalahkan, oleh karena itu lebih tepat diselesaikan dengan perdamaian (wakai).
4. Wakai di Jepang dikenal dengan Wakai sebelum litigasi (one day wakai) dan Wakai sesudah (dalam proses litigasi).
– pelaksanaan dan prosedur Wakai di Tingkat Banding juga di tingkat Kasasi :
o Mahkamah Agung
o Pengadilan Tinggi
o Pengadilan Negeri
o Family Court dan Pengadilan Sumir
– Pengadilan Tingkat I tergantung jenis-jenis perkara perdata, termasuk gugatan Tata Usaha Negara, hubungan keluarga/rumah tangga.
– Untuk gugatan biasa pada Pengadilan Tingkat I adalah Pengadilan Negeri, Family Court dan Pengadilan Sumir.
– Untuk perkara-perkara perdata jika nilai gugatan 1,4 juta yen kebawah maka menjadi wewenang Pengadilan Sumir (pengadilan
9
sederhana), yang nilai lebih dari 1,4 juta yen menjadi wewenang Pengadilan Negeri dan untuk kasus rumah tangga menjadi wewenang Family Court.
– Pengajuan gugatan ke pengadilan di Jepang membayar uang komisi, di Indonesia juga ada keharusan membayar kecuali yang miskin. Pembayaran pengajuan gugatan di Jepang tergantung nilai uang yang masuk dalam gugatan, yaitu :
o nilai 100.000 yen, maka membayar 1000 yen.
o nilai 1 juta yen, maka membayar 10.000 yen.
o nilai 10 juta yen, maka membayar 50.000 yen.
o nilai 100 juta yen, maka membayar 320.000 yen.
o nilai 1 milyar yen, maka membayar 3 juta 20.000 yen.
o nilai 10 milyar yen, maka membayar 16 juta 20.000 yen.
– Untuk gugatan hubungan keluarga suami isteri / Tata Usaha Negara yang tidak berkaitan dengan harta kekayaan, disamakan dengan nilai 1,6 juta yen, maka membayar biaya 13.000 yen.
– Untuk pembayaran Permohonan Banding 1,5 (satu setengah) kali lipat dari pembayaran pada Pengadilan Tingkat Pertama.
– Untuk pembayaran Permohonan Kasasi 2 (dua) kali lipat dari pembayaran pada Pengadilan Tingkat Pertama.
5. Family Court di Jepang didirikan pada tahun 1947, selain Gugatan Cerai juga ada Gugatan Pembatalan Perkawinan, Pengakuan Anak di Luar Kawin, Pengesahan Anak, Pemutusan Hubungan Pengangkatan Anak. Family Court tersebut ada pada Pengadilan Negeri. Setelah 57 tahun maka Family Court terpisah dari Pengadilan Negeri dan memiliki kewenangan tersendiri.
6. Di Jepang jika ada anak dilahirkan laki-laki adalah ayahnya tetap tidak mengakui kalau anak tersebut adalah anaknya, maka anak dapat menuntut laki-laki itu agar mengakui dirinya sebagai anaknya, jika
10
terbukti benar maka gugatan dikabulkan bahwa laki-laki tersebut adalah sebagai ayahnya.
7. Umur kemandirian seorang anak di Jepang, tanggung jawab orang tua sampai pada anak usia 20 tahun atau sebelum usia 20 tahun tetapi sudah kawin.
8. Pada gugatan yang diajukan dengan nilai 600.000 yen ke bawah ada pada Pengadilan Sumir, Penggugat mengajukan permohonan supaya diproses di pengadilan dengan nilai kecil terhadap putusan atas gugatan nilai kecil tidak diperbolehkan untuk di Banding, tetapi diperbolehkan ada perlawanan dengan jangka waktu 2 (dua) minggu setelah menerima putusan tersebut, jika ada perlawanan, maka kembali ke kondisi kepada belum selesai jawab menjawab sidang dan dilanjutkan kepada proses pengadilan biasa meskipun dahulunya pengadilan nilai kecil dan jika Hakim mengabulkan gugatan nilai kecil, maka Pengadilan Sumir bisa memerintahkan pembayaran cicilan, dalam amar putusan Hakim mengenai pembayaran cicilan tersebut disebutkan paling lama 3 (tiga) tahun, jika tidak melunasi dan kerugian akibat pembayaran terlambat sampai batas pelunasan dibebaskan, gugatan kepada Tergugat dicabut.
9. Di Pengadilan sederhana, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Kasasi diperbolehkan ada pelaksanaan Wakai dengan cara Hakim menentukan hari bertemu Wakai.
10. Di Jepang gugatan ke pengadilan yang nilainya 1,4 juta yen ke bawah jika Kasasi ke Pengadilan Tinggi, dibatasi pada pertimbangan hukum, penerapan hukum, yaitu :
– Adanya pelanggaran Undang Undang Dasar dalam putusan.
– Majelis/Hakim memutus yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
– Melanggar kompetensi eksklusif (melebihi nilai gugatan).
– Kuasa Hukum tanpa ada pemberian kuasa.
11
– Sidang melanggar ketentuan terbuka.
– Putusan tidak disertai alasan atau alasan tidak konsisten.
11. Tentang Kasasi Wakai di Pengadilan Tinggi, ada kasus kesalahan pada putusan Hakim yang mestinya condemnatoir tetapi diputus declaratoir, maka untuk hal tersebut dibetulkan pada Wakai.
12. Keberhasilan Wakai di Jepang :
– Di Pengadilan Tinggi tahun 2008 ada 15.000 kasus, maka 1.500 kasus Wakai = 30 % Wakai.
– Di Pengadilan Sederhana =16 % Wakai.
– Di Pengadilan Banding = 30% Wakai.
– Di Pengadilan Negeri = 30 % Wakai.
13. Biaya perkara komponennya adalah :
– Uang komisi.
– Pengajuan surat-surat ligitasi untuk Kantor Kepaniteraan.
– Saksi ahli.
Pengadilan yang membayarkan kepada Saksi ahli dan lain-lain.
14. Tentang Hakim di Jepang ada batasan untuk 10 tahun dan jika ternyata Hakim tersebut dinilai baik maka diangkat kembali, usia Hakim 65 tahun, Hakim Pengadilan Sumir/Sederhana 70 tahun, untuk Hakim Agung 70 tahun, jika ada Hakim yang melanggar ketentuan yang berlaku, maka lembaga impechment (lembaga parlemen) yang berwenang mencabut SK Hakimnya.
15. Apabila terjadi pada Wakai, salah satu pihak menentang Wakai, maka Hakim berupaya agar pihak yang menolak datang ke Wakai, jika salah satu menolak Wakai maka Hakim cenderung untuk tetap Wakai.
16. Dalam perkara Banding di Jepang para pihak harus hadir, para pihak harus dipanggil untuk menghadap sidang di Tingkat Banding.
17. Wakai di Jepang dapat melakukan sebelum jawab menjawab pada sidang pertama tetapi juga bisa pada sidang setelah jawab menjawab.
12
18. Di Pengadilan Tingkat Banding di Jepang ada Profesional Official, diantaranya yang mengurusi pemanggilan para pihak yang Wakai di Tingkat Banding.
19. Family Court di Jepang ada Profesional Offical yang diminta oleh Hakim untuk mengadakan pemeriksaan keadaan Penggugat dan Tergugat mengenai harta benda yang dimiliki.
20. Di Jepang harus pemeliharaan anak (hadlonah) dipisah dengan kasus perceraian yaitu diajukan setelah terjadi perceraian.
21. Isi kesepakatan perdamaian dalam Chotei maupun Wakai dicantumkan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Panitera, kekuatan Berita Acara baik pada Wakai maupun Chotei (Berita Acara Perdamaian) adalah sama dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (diatur dalam Undang Undang Acara Perdata pasal 267).
22. Kesepakatan perdamaian Chotei rumah tangga dicantumkan dalam Berita Acara adalah sama dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (diatur dalam Undang Undang Rumah Tangga pasal 21).
23. Kekuatan eksekutorial kesepakatan dalam Berita Acara di Jepang tidak perlu dikokohkan dengan putusan pengadilan.
24. Kesepakatan perdamaian adalah sama dengan isi kekuatan sengketa final adalah sama dengan putusan pengadilan, pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh pengadilan.
25. Dalam kasus perceraian, setelah terjadi perceraian di pengadilan Jepang, maka Penggugat dapat mendaftarkan perceraiannya ke Kantor Pemerintah tanpa ada tanda tangan/stempel lawan, di Indonesia (Pengadilan Agama) jika telah terjadi perceraian, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilaksanakan dan Kantor Urusan Agama di tempat terjadi perceraian.
26. Tentang pembuatan Berita Acara kesepakatan perdamaian, ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan diantaranya adalah :
13
a. Harus dengan klausula-klausula yang jelas.
b. Agar dihindari kata-kata sepakat.
c. Jika tidak masuk dalam perjanjian maka tidak boleh dimasukkan dalam perdamaian.
Misalnya : perjanjian jual beli tidak ada masalah hutang piutang, ternyata masalah hutang masuk dalam mediasi, maka masalah hutang ini tidak boleh masuk dalam kesepakatan perdamaian.
27. Tentang eksekusi putusan arbiter yaitu dengan adanya putusan arbitrase, maka diajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, selanjutnya ada penetapan Hakim, dengan penetapan tersebut dapat dieksekusi.
Jika berkaitan dengan obyek tanah dan bangunan, maka eksekutornya adalah Jurusita pengadilan, jika berkaitan dengan obligasi maka eksekutornya adalah Hakim pelaksana putusan.
28. Eksekusi berkaitan yang obyeknya di Tokyo, putusan yang dimohonkan eksekusi adalah putusan pengadilan Osaka, maka pihak mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Osaka, Pengadilan Negeri Osaka membuat penetapan, dengan penetapan Pengadilan Negeri Osaka tersebut maka pihak dapat mengajukan permohonan pelelangan obyek tersebut (tanah dan bangunan) ke Pengadilan Negeri Tokyo.
29. Mengenai perbaikan pelaksanaan TOT (Training Of Trainer), yaitu :
a. Dilaksanakan pre test dengan pola wawancara.
b. Simulasi membuat klausula perdamaian sebagai pihak.
c. Latihan praktek dengan memanfaatkan DVD.
d. Adanya mata pelajaran untuk kemampuan persuasi.
e. Praktek tentang kasus-kasus.
f. Praktek mengajar.
14
g. Pembuatan panduan pengajaran/buku ajar (buku-buku yang didapat di Jepang/buku-buku ajar JICA Jepang dapat ditransfer di Indonesia).
h. Perbaikan pelatihan Mediator.
30. Di Jepang ada Undang Undang tentang anak, bahwa anak perlu diberikan perlindungan yang umurnya masih dibawah 20 tahun.
Jika ada kasus ditangani oleh Family Court, yaitu Shinpan, Shinpan adalah persidangannya tidak terbuka sedangkan Litigasi adalah terbuka. Untuk pengambilan keputusan Hakim di Family Court, Hakim boleh memeriksa perkara itu sendiri, tapi Hakim harus memeriksa lingkungan anak tersebut, keluarganya dan diteliti yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Hakim untuk menentukan tindakan yang masuk dalam putusan Shinpan. E. SARAN Apabila memungkinkan perlu dibentuk Working Group (WG) Mediasi untuk lingkungan Pengadilan Agama, diharapkan ke depan untuk lingkungan Pengadilan Agama dapat dibentuk Pilot Court Pengadilan Agama tentang pelaksanaan mediasi sehingga pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama lebih efektif dan berhasil.
15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s