KEKUASAAN DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM (Kajian Filosofis dari Aspek Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi)


KEKUASAAN DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM

(Kajian Filosofis dari Aspek Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi)

Abdul Rokhim

ABSTRAK

 

Secara ontologis, kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain. Dalam konteks negara hukum, sumber dan batas-batas kekuasaan ditentukan oleh hukum dan harus dipergunakan dalam koridor hukum. Dari epistemologis, supaya terhindar dari penumpukan kekuasaan yang dapat mengarah pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan, maka dalam konsep negara hukum juga disyaratkan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Sedangkan secara aksiologis, kekuasaan yang bersifat menentukan tidak semata-mata karena diperoleh dengan cara menundukkan pihak yang lemah melalui kekuatan fisik, melainkan terletak dalam kekuasaan terhadap suara hati nurani manusia. Kata Kunci: kekuasaan, negara hukum, ontologi, epistimologi, aksiologi PendahuluanIde tentang “negara hukum” telah muncul dalam bentuk yang bervariasi dalam sistem hukum yang berbeda-beda. Secara historis, ada dua istilah atau konsep yang sangat berpengaruh di dunia terkait ide negara yang berdasarkan atas hukum, yaitu konsep “rechtsstaat” yang berkembang di Eropa Kontinental (abad XIX) dan konsep “rule of law” yang berkembang di negara-negara Anglo Saxon. Kedua konsep tersebut berkaitan dengan tipologi negara dipandang dari segi hubungan antara negara (pemerintah) sebagai pihak yang memerintah (mengusai) dan warga negara sebagai pihak yang dikuasai (yang diperintah). Konsep rechtsstaat yang bertumpu pada sistem civil law lahir dari suatu perjuangan panjang menentang absolutisme kekuasaan negara (machtstaat), sedangkan konsep rule of law bertumpu pada sistem common law yang bersifat memutus perkara yang didelegasikan kepada hakim berdasarkan hukum kebiasaan di Inggris (common custom of England). Meskipun, antara konsep rechtsstaat dan rule of law mempunyai perbedaan latar belakang historis, tetapi pada dasarnya keduanya berkenaan dengan perlindungan atas hak-hak kebebasan sipil warga negara dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang kekuasaan negara. (A. Mukthie Fadjar, 2003: 8-9) Tulisan singkat ini secara filosofis mendiskusikan tentang kekuasaan dalam konteks negara hukum ditinjau dari aspek ontologis (mengenai hakikat dan sumber kekuasaan), aspek epistemologis (tentang rule of law sebagai cara atau metode untuk membatasi kekuasaan), dan dari aspek aksiologis (mengenai pandangan kaum idealis dan empiris tentang hubungan hukum dan kekuasaan). Aspek OntologiIstilah kekuasaan dalam bahasa Inggris disebut power, macht (dalam bahasa Belanda) dan pouvoir atau puissance (dalam bahasa Perancis). Dalam Black’s Law Dictionary, istilah kekuasaan (power) berarti: “The right, ability, authority, or faculty of doing something. . . . A power is an ability on the part of a person to produce a change in a given legal relation by doing or not doing a given act” (Henry Campbell Black, 1990: 1169).  Istilah kekuasaan berbeda maknanya dengan kewenangan. Dalam literatur berbahasa Inggris istilah kewenangan atau wewenang disebut authority atau competence, sedang dalam bahasa Belanda disebut gezag atau bevoegdheid. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. (S.F. Marbun, 1997: 153) Berdasarkan definisi tersebut di atas, kekuasaan secara sosiologis adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak pemegang kekuasaan, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Sedangkan, kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan (secara hukum) baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu. Apakah hakikat kekuasaan (power) itu? Apakah kekuasaan itu identik dengan kekuatan (force)? Dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menganut sistem negara hukum, kekuasaan sering bersumber dari wewenang formal (formal authority) yang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada seseorang dalam suatu bidang tertentu. Hal ini berarti kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi. Mengingat bahwa hukum itu memerlukan paksaan bagi penaatan ketentuan-ketentuannya, maka dapat dikatakan bahwa hukum memerlukan kekuasaan bagi penegakannya. Tanpa kekuasaan, hukum itu tak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka.Hubungan hukum dan kekuasaan dalam masyarakat, oleh Mochtar Kusumaatmadja digambarkan sebagai berikut: “hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer, kesimpulan ini barangkali dapat dirupakan dalam slogan bahwa: “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman” (Mochtar Kusumaatmadja, t.t: 4-5). Secara analitik dapatlah dikatakan bahwa kekuasaan merupakan suatu fungsi dari masyarakat yang teratur. Kekuatan fisik (force) dan wewenang resmi (formal authority) merupakan dua sumber kekuasaan. Persoalannya, apakah kekuasaan itu adalah wewenang dan kekuatan fisik? Tidak, wewenang formal dan kekuatan fisik bukan satu-satunya sumber kekuasaan. Memang dalam kenyataan, orang yang memiliki pengaruh politik atau keagamaan dapat lebih berkuasa dari pada orang yang berwenang atau memiliki kekuatan fisik. Kekayaan (uang) atau kekuatan ekonomi lainnya juga merupakan sumber-sumber kekuasaan yang penting, sedangkan dalam keadaan-keadaan tertentu kejujuran, moral yang tinggi dan pengetahuan pun tak dapat diabaikan sebagai sumber-sumber kekuasaan. Jadi, kekuasaan adalah fenomena yang beraneka ragam bentuknya dan banyak macam sumbernya. Hanya, pada hakekatnya kekuasaan itu tetap sama, yaitu kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain.  Aspek EpistemologiMenurut pengamatan sejarah, kekuasaan itu mempunyai suatu sifat yang khas, yakni ia cenderung untuk merangsang bagi yang memilikinya untuk lebih berkuasa lagi. Kekuasaan haus akan lebih banyak lagi kekuasan (Mochtar Kusumaatmadja, t.t: 4-5). Dalam kaitannya dengan kekuasaan (power), Lord Acton telah memperingatkan bahwa: “Power tends to corrupt; and absolute power tends to corrupt absolutly” (Semakin besar kekuasaan, akan semakin besar pula kecenderungan untuk disalahgunakan) (Miriam Budiardjo, 1993: 52). Karena itu, dalam konsep negara hukum, sumber untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan serta batas-batasnya harus secara jelas diatur dan dipertanggungjawabkan menurut peraturan perundang-undangan. Inilah esensi kekuasaan menurut konsep negara hukum (rule of law; rechtsstaat). Oleh karena itu, dalam perspektif sosiologis, ide rule of law mengandung makna bahwa otoritas harus diberi bentuk hukum dan bahwa kekuasaan harus dilaksanakan dengan cara-cara hukum. (A.A.G. Peters dan Koesriani S. 1990: 52). Secara epistemologis, baik atau buruknya kekuasaan itu sendiri sangat tergantung dari bagaimana cara menggunakan kekuasaan. Artinya, baik buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan. Unsur pemegang kekuasaan merupakan faktor penting dalam hal digunakannya kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan kehendak masyarakat. Karena bagi pemegang kekuasaan diperlukan syarat antara lain kejujuran dan rasa pengabdian yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002: 71). Ia merupakan suatu yang mutlak bagi kehidupan masyarakat yang tertib, bahkan bagi setiap organisasi yang teratur (seperti negara) (Soerjono Soekanto, 1977: 19). Akan tetapi karena sifat dan hakikatnya, supaya baik dan bermanfaat harus ditetapkan ruang lingkup, arah dan batas-batasnya. Sekali ditetapkan, hendaknya pengaturan kekuasaan dipegang teguh. Inilah inti dari pengertian bahwa kekuasaan itu harus tunduk pada hukum. Mengingat sifat dan hakikat kekuasaan, jelas kiranya bahwa tidak setiap orang dengan begitu saja dapat diserahi kekuasaan, harus dipersiapkan untuk itu. Seorang pemegang kekuasaan harus memiliki semangat mengabdi kepentingan umum (sense of public service). Sebaliknya, mengenai sikap orang yang dikuasai, di satu pihak ia mempunyai kewajiban tunduk pada penguasa (the duty of civil obedience), tetapi di pihak lain ia pun harus sadar akan haknya untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap diri (Soerjono Soekanto, 1977: 7) dan harta bendanya. Yang dimaksud “penguasa” dalam hal ini tidak lain adalah pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam suatu negara.Adapun tugas “penguasa” menurut van Apeldoorn, dibagi dalam empat bidang perundang-undangan, peradilan, polisi, dan pemerintahan. Tugas penguasa di bidang perundang-undangan adalah membentuk undang-undang dalam arti materiil, yakni menentukan peraturan-peraturan yang umum mengikat. Di bidang peradilan, menetapkan hukum dalam hal-hal yang konkrit. Di bidang kepolisian, tugas penguasa adalah pengawasan dari penguasa atas paksaan yang dilakukannya, supaya orang-orang mentaati hukum yang telah ditetapkan. Sedang, di bidang pemerintahan, tugas penguasa adalah mencakup semua tindakan penguasa yang tidak termasuk perundang-undangan, peradilan, dan polisi (L.J. van Apeldoorn, 2001: 301). Istilah “tugas penguasa” dalam hal ini mencakup seluruh tugas “negara” yang dijalankan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial.

 

Pada negara yang berdasarkan atas hukum (rule of law), maka hukum ditempatkan sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahannya (supremasi hukum). Dalam hal ini dianut suatu “ajaran kedaulatan hukum” yang menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi. Hukum dijadikan guiding principle bagi segala aktivitas organ-organ negara, pemerintahan, pejabat-pejabat beserta rakyatnya. Pemerintahan yang berdasarkan hukum merupakan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum dan tidak berdasarkan kepada kemauan manusianya. Sudikno Mertokusumo mengatakan dengan sebutan “the governance not by man but by law”. (I Made Arya Utama, 2005: 21).  Hal ini sejalan dengan prinsip “pembagian kekuasaan pemerintahan (distribution of power) yang dianut oleh UUD 1945” yang dimaksudkan untuk membatasi dan mencegah kemungkinan penumpukan maupun penyalahgunaan kekuasaan pada badan/lembaga atau pejabat penyelenggara pemerintahan (I Made Arya Utama, 2005: 21-22).

Kekuasaan lembaga-lembaga negara dalam konteks rule of law oleh Roberto M. Unger didefinisikan lewat gagasan tentang sifat netral (neutrality), seragam (uniformity), dan dapat diprediksikan (predictability). Penggunaan kekuasaan pemerintah harus berlangsung di dalam batasan-batasan peraturan yang berlaku bagi cukup banyak kategori orang dan tindakan (Roberto M. Unger, 2007: 234). Segenap peraturan ini, apapun bentuknya, harus diberlakukan secara seragam. Kehendak pembuat undang-undang (lawgiver) harus diwujudkan lewat peraturan-peraturan umum. Pembuat undang-undang (legislator) tidak dapat menghukum ataupun memihak individu-individu tertentu secara langsung, sehingga terhindar pula dari melakukan kontrol personal secara langsung. Pelaksana undang-undang (administrator) berurusan dengan individu hanya sebatas aturan-aturan yang ditentukan, dan aturan-aturan ini bukan dia yang membuatnya. Maka, berdasarkan pemikiran ini, pelaksana undang-undang terhindar dari upaya penggunaan kekuasaan publik untuk mencapai tujuan pribadi. Sebab, untuk bertindak dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang harus ada orang lain dengan kewenangan terakhir untuk menentukan makna hukum, dan dalam pelaksanaannya membutuhkan metode yang berbeda dengan metode administratif. Pejabat ini adalah hakim (judge). (Roberto M. Unger, 2007: 235).Jika pelaksana hukum juga merangkap sebagai hakim, maka mungkin saja makna aturan-aturan hukum yang wajib dilaksanakannya malah “dipelintir” sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan-tujuan pribadinya. Selain itu, bisa pula timbul kekacauan dalam metode administratif dan metode peradilan, sebab masing-masing metode memiliki keutamaan sendiri dan tidak bisa diabaikan demi penyelenggaraan negara dengan sebaik-baiknya.Perhatian pelaksana hukum terpusat pada sarana terefektif untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan yang sudah ditentukan di dalam batasan-batasan hukum. Baginya, rule of law adalah kerangka tempat pengambilan keputusan dilaksanakan. Sebaliknya, bagi hakim, hukum disahkan dari batas luar ke pusat perhatian. Hukum adalah bidang kajian utama bagi aktivitasnya. Ajudikasi membutuhkan jenis perdebatan tersendiri; integritasnya menuntut institusi dan personel khusus. Supaya terhindar dari penumpukan kekuasaan yang dapat mengarah pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan, maka dalam konsep negara hukum juga disyaratkan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan (separation of power), di samping peradilan yang bebas, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan supremasi hukum. Pada abad ke-17 dan 18, pandangan John Locke mengenai hak-hak asasi manusia dan asas pemisahan kekuasaan semakin diperkuat oleh pemikiran Montesquieu yang menghendaki pemisahan kekuasaan negara secara tegas ke dalam organ legislatif, eksekutif dan yudisial, serta pemikiran J.J. Rousseau tentang paham “kedaulatan rakyat”. Asas pemisahan kekuasaan dan paham kedaulatan rakyat dari ketiga ahli pikir tersebut boleh dikatakan sangat besar pengaruhnya terhadap berdirinya negara-negara modern di Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon pada abad ke-17 sampai ke-19, tentu saja perjuangan politik yang panjang dan revolusi kerakyatan berdasarkan paham kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum yang kemudian dituangkan dalam konstitusi negara-negara hasil dari revolusi tersebut. (Amrah Muslimin, 1985: 45)Terkait dengan teori pemisahan kekuasaan, baik John Locke maupun Montesquieu sama-sama membagi kekuasaan negara menjadi tiga bidang, tetapi ada perbedaannya. John Locke mengatakan bahwa kegiatan negara bersumber dari tiga kekuasaan negara, yaitu kekuasaan legislatif (legislative power), kekuasaan eksekutif (executive power), dan kekuasaan federatif (federative power). Sedang Montesquieu melalui ajaran Trias Politica membelah seluruh kekuasaan negara secara terpisah-pisah (separation of power; separation du pouvoir) dalam tiga bidang (tritochomy), yakni bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif (Kuntjoro Purbopranoto, 1985: 20).  Ajaran Trias Politika didasarkan pada pemikiran bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan (separation of powers) dan tidak boleh berada dalam satu tangan (concentration of powers). Berbeda dengan Montesquieu, Hans Kelsen membagi segenap unsur “power” dalam negara itu dalam dua bidang pokok, yakni: “legislatio” yang meliputi “law creating function”; dan “legis executio”, yang meliputi: (1) legislative power dan (2) judicial power. (Kuntjoro Purbopranoto, 1985: 20)  Tugas “legis executio” menurut Kelsen bersifat luas, yakni melaksanakan “the constitution” beserta seluruh undang-undang yang ditetapkan oleh kekuasaan legislatif. Dengan demikian, ia mencakup selain kekuasaan administratif juga seluruh “judicial power”. Selanjutnya Kelsen membagi kekuasaan administratif itu dalam dua bidang, yaitu: (a) “political function” yang disebutnya “government” dan meliputi tugas kepolisian; serta (b) “administrative function” (Verwaltung; Bestuur). Pembagian kekuasaan negara dalam dua bidang ini disebutnya “dichotomy”. (Kuntjoro Purbopranoto, 1985: 20-21)Demikian juga pendirian Hans Nawiasky. Menurut pendapatnya, seluruh kegiatan negara juga dibagi menjadi dua bidang, yakni: (1) Normgebung dan Normvollziehung. Yang dimaksud normgebung adalah: “der Schaffung von Rechtsnormen” (pembentukan norma-norma hukum) dan termasuk juga pengundangannya (der Erlasz von Gesetzen), yang sifatnya bebas dalam memilih obyeknya menurut keperluan (inhaltlich frei). Sedangkan, Normvollziehung merupakan fungsi pelaksanaan undang-undang (eksekutif) yang terikat pada norma-norma atau undang-undang yang harus dijalankannya (inhaltlich gebunden). Selanjutnya, Nawiasky membagi fungsi Normvollziehung ke dalam dua bagian, yaitu: (1) Verwaltung atau pemerintahan (“pangreh”); dan (2) Rechtsplege atau peradilan. Dengan demikian, pendirian ini sangat dekat dengan teori “dichotomy”-nya Kelsen. Adanya pemisahan kekuasaan itu dimaksudkan untuk lebih menjamin hak-hak kebebasan warga masyarakat dalam kehidupan bernegara. Kendatipun demikian, dalam prakteknya ajaran pemisahan kekuasaan tidak dapat dijalankan secara konsekuen. Pemisahan kekuasaan secara absolut yang meniadakan sistem pengawasan atau keseimbangan (checks and balance) antara cabang kekuasaan yang satu dengan cabang kekuasaan yang lain dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dalam lingkungan masing-masing cabang kekuasaan itu. (Kuntjoro Purbopranoto, 1985: 7).Negara Indonesia tidak menganut ajaran Trias Politika sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu yang menghendaki adanya pemisahan kekuasaan (separation of power). Berdasarkan UUD 1945, Negara Indonesia hanya mengenal sistem “pembagian kekuasaan” (division of powers) (Ismail Sunny, 1983: 15-16)  yang menekankan adanya pembagian fungsi-fungsi pemerintahan, bukan pada pemisahan organ-organnya. Adapun UUD 1945 menggunakan istilah-istilah yang berasal dari ajaran Trias Politika dari Montesquieu seperti legislative power, executive power dan judicial power, hal itu tidak boleh diartikan bahwa UUD 1945 menganut ajaran tersebut. Penggunaan peristilahan itu sekedar memberikan penjelasan dan perbandingan semata mengenai sistem ketatanegaraan yang sesungguhnya diikuti oleh UUD 1945. (A. Hamid S. Attamimi, 1990: 116) Meskipun Montesquieu hanya membagi dalam tiga cabang kekuasaan, tetapi dalam praktek ada negara-negara tertentu yang mempunyai lebih dari tiga cabang kekuasaan yang dimaksud. Di antaranya adalah Indonesia yang ternyata mempunyai 6 (enam), bahkan lebih, cabang kekuasaan negara yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang ada (MPR, DPR, BPK, MA, Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden) (Bagir Manan, 1999: 11).  Di samping itu, dalam amandemen UUD 1945 juga dikenal lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Yudisial (KY). Aspek AksiologiPandangan tentang hubungan hukum dan kekuasaan itu sebenarnya tidaklah tunggal. Antara kaum idealis yang berorientasi pada das sollen dan kaum empiris yang lebih melihat hukum sebagai das sein, memberikan pandangan yang berbeda. Namun, kedua pandangan itu sama-sama sependapat bahwa seharusnya hukum itu supreme atas kekuasaan. Ketika kita melihat teori yang ditawarkan oleh Roscue Pound, bahwa “law as a tool as social engineering”, maka kita akan melihat bahwa hukum harus mempengaruhi kehidupan masyarakat. Tetapi, manakala kita mengacu ajaran Von Savigny, yang mengatakan bahwa “hukum berubah jika masyarakatnya berubah”, maka hukum semestinya harus mampu mengikuti perkembangan dan memenuhi tuntutan masyarakat.Kenyataan-kenyataan di lapangan secara empirik menunjukkan juga betapa hukum seringkali tidak memiliki otonomi yang kuat, karena energinya lebih lemah dari pada energi sub-sistem politik, sehingga dapat dilihat bukan hanya materi hukum itu yang sarat dengan cerminan “konfigurasi kekuasaan”, melainkan juga penegakannya kerapkali dintervensi oleh kekuasaan, sehingga hukum sebagai penunjuk atau rel menjadi terabaikan. Dari kenyataan empirik yang seperti itulah kemudian muncul teori tentang “hukum sebagai produk politik”, yang menurut Mahfud MD materi hukum itu tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan yang kemudian dimenangkan oleh pemegang kekuasaan politik yang dominan atau kompromi politik antar faksi-faksi yang bersaing. (Moh. Mahfud MD, Yogyakarta, 1998: 48)Bertitik tolak dari pandangan tersebut, maka bagi orang yang melakukan telaah tentang hukum akan menemukan minimal dua model yang dapat digunakan untuk menilai hubungan hukum dan kekuasaan, yaitu: pertama, hukum menentukan dan mempengaruhi kekuasaan (politik) yang menyertai wawasan negara hukum yang das sollen; di sini hukum, terutama hukum dasar (konstitusi) menjadi pemberi batas yang tegas atas lingkup kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Kedua, hukum dipengaruhi, ditentukan, bahkan diintervensi oleh politik (kekuasaan) seperti yang sering terlihat di dalam kenyataan empirik (das sein); di sini hukum lebih dijadikan sebagai alat justifikasi (pembenar) atas kehendak-kehendak pemegang kekuasaan politik yang dominan, sehingga hukum tidak dapat memainkan perannya sebagai alat kontrol dan penjaga batas kekuasaan.

 

Dalam kajian ini, tak perlu dipertentangkan mana yang benar di antara kedua model ini. Sebab, yang namanya teori biasanya hanya memotret apa yang ada dan terjadi secara ajeg. Dalam konteks inilah dua model atau pandangan mengenai hubungan hukum dan kekuasaan dapat diberi tempat. Sehingga kebenarannya menjadi benar menurut model dan asumsi yang dipergunakan oleh sang analisis; tinggal model mana yang akan dipergunakan. Idealnya, memang hukum dan kekuasaan, paling tidak, saling melengkapi. Dalam arti, hukum harus ditegakkan dengan kekuasaan, agar daya paksanya bisa efektif. Sebaliknya, kekuasaan harus dijalankan di atas prinsip-prinsip hukum, agar tidak sewenang-wenang. Dalam konteks inilah bisa dipahami pernyataan, bahwa “hukum tanpa kekuasaan ibarat burung tanpa sayap” (artinya tak bisa bergerak), sedang “kekuasaan tanpa hukum ibarat buldozer tanpa rem” (artinya liar dan tanpa kendali) (Hendra Nurtjahjo, 2005:  8). Tetapi, apa yang ideal itu kerapkali tidak realistik, sehingga kerapkali pula terlihat bahwa kekuasaan menjadi supreme atas hukum. Dalam kenyataan justru sangat banyak kasus di mana hukum sangat bergantung dan ditentukan oleh kekuasaan, sehingga timbul berbagai kondisi yang lebih realistik sejak zaman dulu yang melihat hukum sebagai wujud dari keinginan penguasa belaka. Keinginan ini menurut John Austin dinyatakan secara rasional oleh penguasa, yang bagi pihak lain merupakan hal yang harus dilakukan atau dihindari (a wish . . . by rational being, that another . . . shall do or forbear) (Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White, 1996: 15).

Apeldoorn mencatat, paling tidak, ada empat pengikut paham empirik yang mengatakan bahwa hukum identik dengan kekuasaan itu sendiri. Pertama, kaum Sophist di Yunani mengatakan bahwa keadilan itu tidak lain dari apa yang berfaedah bagi orang yang lebih kuat. Kedua, Lasalle mengatakan bahwa konstitusi suatu negara bukanlah undang-undang dasar tertulis yang sebenarnya hanya merupakan secarik kertas, melainkan merupakan hubungan kekuasaan yang nyata; orang kecil bisa menjadi bagian dari konstitusi hanya kekecualian dan dalam keadaan yang luar biasa, yaitu pada waktu revolusi. Ketiga, Gumplowics mengatakan bahwa hukum itu berdasar penaklukan yang lemah oleh yang kuat, ia merupakan susunan definisi yang dibentuk pihak yang kuat untuk mempertahankan kekuasaannya. Keempat, bahkan sebagian dari pengikut aliran positivisme berpendapat bahwa kepatuhan kepada hukum tidak lain dari tunduknya orang yang lebih lemah pada kehendak yang lebih kuat, sehingga hukum itu merupakan hak orang yang terkuat. (L.J. van Apeldoorn,  2001:  57-58) Dari aspek aksiologis, kekuasaan yang bersifat menentukan tidak semata-mata karena diperoleh dengan cara menundukkan pihak yang lemah melalui kekuatan fisik, melainkan sebagaimana yang diajarkan oleh Spinoza terletak dalam kekuasaan terhadap suara hati manusia. Hukum dapat timbul dari kekuasaan, termasuk kekuatan fisik, asal saja ia berkembang menjadi kekuasaan susila (kekuatan moral), yakni kekuasaan yang berkuasa atas suara hati orang. Kekuasaan susila tersebut membentuk hukum, karena ia bercita-citakan keadilan, artinya bercita-cita memberi pada tiap-tiap orang apa yang menjadi bagiannya. Mengapa dikatakan “bercita-citakan”, karena keadilan yang sungguh-sungguh tak dapat dicapai oleh hukum, karena pertama, hukum terpaksa mengorbankan keadilan sekedarnya untuk mencapai tujuannya (bersifat kompromi), dan kedua, hukum itu dibuat manusia yang tidak dikaruniai Tuhan untuk mengetahui apa yang adil dan tidak adil secara mutlak. Keadilan, menurut falsafah bangsa Romawi, adalah kehendak yang tetap dan yang tak ada akhirnya, untuk memberi pada tiap-tiap orang apa yang menjadi haknya (Justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere). (L.J. van Apeldoorn,  2001:  67)  KesimpulanKajian tentang kekuasaan dalam konteks negara hukum secara filosofis dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek ontologis, epistemologis dan filosofis.Dari aspek ontologis, pada hakekatnya kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain. Dalam konteks negara hukum, sumber dan batas-batas kekuasaan ditentukan oleh hukum dan harus dipergunakan dalam koridor hukum. Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Dari aspek epistemologis, supaya terhindar dari penumpukan kekuasaan yang dapat mengarah pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan, maka dalam konsep negara hukum juga disyaratkan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Legislator tidak dapat menghukum individu-individu secara langsung. Administrator atau pejabat eksekutif berurusan dengan individu hanya sebatas aturan-aturan yang ditentukan, supaya ia terhindar dari upaya penggunaan kekuasaan publik untuk mencapai tujuan pribadi. Untuk bertindak dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, harus ada pejabat lain dengan kewenangan terakhir untuk menentukan makna hukum, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan metode yang berbeda dengan metode administratif. Pejabat ini adalah hakim, yang memiliki kekuasaan mengadili menurut (prosedur) hukum.Secara aksiologis, kekuasaan yang bersifat menentukan tidak semata-mata karena diperoleh dengan cara menundukkan pihak yang lemah melalui kekuatan fisik, melainkan terletak dalam kekuasaan terhadap suara hati nurani manusia. Hukum dapat timbul dari kekuasaan, termasuk kekuatan fisik, asal saja ia berkembang menjadi kekuasaan susila (kekuatan moral), yakni kekuasaan yang berkuasa atas suara hati orang. Kekuasaan susila tersebut membentuk hukum, karena ia bercita-citakan keadilan. Meskipun, keadilan yang sungguh-sungguh tak dapat dicapai oleh hukum, karena hukum itu dibuat manusia yang tidak dikaruniai Tuhan untuk mengetahui apa yang adil dan tidak adil secara mutlak. Dalam perspektif ini, hukum tidak bebas nilai, karena terkait dengan hati nurani (moral), termasuk di dalamnya nilai-nilai keadilan.  DAFTAR PUSTAKA  Amrah Muslimin, Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung, 1985 Apeldoorn, L.J. van, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Ke-29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001 Attamimi, A. Hamid S., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, PSH UII dan Gama Media, Yogyakarta, 1999 Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, 6th Ed., West Publishing Co., St. Paul Minnesota, 1990  Hendra Nurtjahjo, Ilmu Negara: Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005 I Made Arya Utama, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2005 Ismail Sunny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Aksara Baru, Jakarta, 1983 Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1985 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002 McCoubrey, Hilaire dan Nigel D. White, Textbook on Jurisprudence, 2nd Ed., Blackstone Press, London, 1996 Mahfud MD, Moh., “Menegakkan Supremasi Hukum Melalui Demokrasi”, dalam Dahlan Thaib dan Mila Karmila Adi, Hukum dan Kekuasaan, FH-UII, Yogyakarta, 1998 Marbun, S.F., Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1993 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, Jakarta, t.t. Mukthie Fadjar, A., Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik, In-Trans, Malang, 2003 Peters, A.A.G., dan Koesriani S., Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku III, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990 Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1977 Unger, Roberto M., Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern, Nusamedia, Bandung, 2007  ——————————–* H. Abdul Rokhim, SH.MH., penulis adalah dosen Fakultas Hukum Unisma

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s