Prof. Dr. H. M. Atha’ Mudzhar


PENDAHULUAN

I. Latar Belakang
Pemikiran keislaman adalah sebuah upaya memahami nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai pencerahan terhadap umat manusia (Islam merupakan ajaran universal) untuk kesejahteraan dan kebaikan hidup . Hidup dan kehidupan pada hakekatnya ditentukan oleh manusia sendiri, sehingga ekses yang dihasilkan baik atau buruk dalam kehidupan itu sangat ditentukan oleh manusia. Sesungguhnya disinilai titik urgensitas peran dan fungsi ajaran Islam sebagai pendorong peningkatan kualitas hidup umat manusia agar dapat memposisikan umat manusia pada harkat dan martabatnya yang paling luhur.
Namun demikian, untuk mencapai misi ajaran Islam yang membawa rahmat atau kebaikan bagi seluruh umat manusia dalam koridor pamahaman tentang ajaran Islam –kemudian dikenal dengan tradiri pemikiran keislaman—terdapat polarisasi interpretasi yang berbeda. Terjadinya differensiasi pemikiran dalam Islam ini sungguhpun dipengaruhi oleh latarbelakang pemikir itu sendiri, akan tetapi dapat menumbuhkan wacana dialektika yang positif sehingga menjadi sebuah khasanah intelektual dalam Islam.

II. Rumusan Masalah
Apa yang melatarbelakangi pemikiran Atho’ Mudzhar serta bagaimana bentuk-bentuk pemikirannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan

PEMBAHASAN

A. Biografi
Prof. Dr. H. M. Atha’ Mudzhar dilahirkan pada tanggal 20 Oktober 1948 di Kota Serang Jawa Tengah. Tahun 1967, beliau melanjutkan studinya di IAIN Jakarta sebagai mahasiswa tugas belajar dari Departemen Agama, tamat tahun 1975. Tahun 1972-1975, ia mengajar di PGAN Cijantuk Jakarta Timur selama 4 tahun. Mulai akhir tahun 1975, ia pindah tugas ke Badan Litbang Departemen Jakarta Timur. Tahun 1977, selama 11 bulan ia mengikuti program latihan penelitian ilmu-ilmu sosial di Universitas Hasanudin Ujung Pandang. Tahun 1978, ia tugas belajar ke Australia untuk mengambil master of sosial and defelopment pada Universitas Of Queensland Brisbane, ia tamat pada tahun 1981. Pada tahun 1986, ia melanjutkan studinya di University Of California Los Angles di Amerika, dan pertengahan tahun 1990, ia menyelesaikan studinya dengan meraih gelar Doctor of Philosophy dan Islamic. Pada tahun 1991-1994, ia menjabat sebagai derektur pembinaan pendidikan agama Islam pada sekolah umum negeri Departemen Agama. Pada tahun 1994-1996, ia menjadi derektur pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama. Pada tahun 1996, ia menjadi Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ia juga mengajar dibeberapa perguruan tinggi untuk program pasca sarjana, baik yang ada di Yogyakarta maupun di Jakarta.

B. Persoalan Kegelisahan Akademik
Reaktualisasi hukum Islam dapat dilakukan melalui pemberdayaan fiqh bila: Pertama, fiqh dipahami sebagai produk pemikiran manusia yang diposisikan sebagai perangkat untuk menyelesaikan masalah-masalah ibadah, sosial dan kehidupan manusia pada umumnya. Karena itu fiqh harus dinamis dalam merespon fenomena-fenomena sosial, bila Islam tidak ingin dianggap seperti baju yang akan dipakai jika dibutuhkan.
Kedua, umat Islam secara tegas dapat membedakan antara ad-din dan al-afkar al-diniyah. Sementara beberapa kalangan umat Islam di dunia seringkali tidak bisa membedakan antara ad-din dengan al-afkar ad-diniyah. Mereka sering keliru menganggap fiqh sebagai ad-din (hukum tuhan) sebegaimana layaknya As-Sunnah dan Al-Qur’an. Padahal hakika fiqh adalah bagian dari al-afkar ad-diniyah yakni merupakan hasil kerja keras pemikiran mujtahid dalam memberikan kepastian hukum bagi masalah yang tidak ditemukan nash hukumnya secara qath’i baik dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah. Adanya kecenderungan elevasi (peningkatan) kedudukan bagi fiqh dikarenakan tidak adanya kesadaran umat Islam bahwa fiqh merupakan produk pemikiran manusia yang bias saja mengalami perubahan karena berubahnya situasi dan kondisi.
Ketiga, wahyu tetap dijadikan sebagai acuan hukum Islam (fiqh) dan tidak ada kerancuan persepsi terhadap fiqh, hal ini menjadikan pemikiran hukum Islam berada diantara kekuatan akal dan wahyu yang saling tarik menarik dan akibatnya sulit dibedakan antara pengaruh sosio cultural dan politik terhadap hukum Islam.
Kesalahan dalam melakukan pilihan antara wahyu dan akal, atau lebih tepatnya kesalahan dalam memberikan posisi peranan wahyu dan akal ternyata telah membawa kejumudan fiqh itu sendiri yang justru meliputi sebagian terbesar dari aturan hukum Islam yang ada. Satu kitab fiqh dapat ditulis dalam berpuluh-puluh jilid sementara wahyu yang mendasarinya hanya beberapa ratus ayat saja. Tentu saja selebihnya adalah produk penafsiran dan pemikiran manusia. Tapi karena hukum Islam dipandang identik dengan fiqh, maka kitab-kitab fiqh yang berpuluh-puluh jilid itupun menjadi tabu mendapatkan revisi. Jadi, kesalahan dalam melakukuan pilihan yang tepat antara porsi peranan wahyu dan akal telah mempunyai dampak yang serius dalam sejarah perkembangan hukum Islam.

C. Produk Pemikiran Hukum Islam
M. Atho’ Mudzhar memperkenalkan jenis-jenis permikiran hukum Islam. Setidaknya terdapat empat jenis produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum Islam, yaitu kitab-kitab fiqh, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim, dan fatwa-fatwa ulama. Dimana masing-masing produk pemikiran hukum Islam itu mempunyai ciri khas tersendiri.
Pertama, kitab-kitab fiqh sebagai jenis pemikiran hukum Islam mempunyai sifat menyeluruh serta mencakup semua aspek hukum Islam, diantara ciri yang lain yaitu cenderung kebal terhadap perubahan atas sebagiannya karena dianggap mengganggu keutuhan isi keseluruhannya. Walaupun sejarah membuktikan bahwa meskipun ditulis kitab-kitab fiqh tersebut tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di suatu Negara. Namun, dalam kenyataannya beberapa buku fiqh tertentu telah diberlakukan sebagai kitab Undang-Undang. Demikian kitab-kitab fiqh itu ketika ditulis oleh pengarangnya tidak secara ekplisit disebut masa berlakunya, sehingga dianggap cenderung berlaku untuk sepanjang masa.
Kedua, keputusan-keputusan pengadilan agama, dimana cenderung dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. Keputusan-keputusan pengadilan agama memang tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum Islam seperti halnya fiqh, tetapi dari segi kekuatan hukumnya ia lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
Ketiga, peraturan perundang-undangan di Negara-negara muslim, seperti halnya keputusan pengadilan agama yang bersifat mengikat bahkan daya ikatnya itu lebih luas dalam masyarakat. Orang yang terlibat dalam perumusannya juga tidak terbatas pada kalangan ulama dan fuqaha, tetapi juga para politisi dan cendikiawan lainnya. Masa laku perundangan ini biasanya dibatasi, atau kalau pun tidak dinyatakan secara resmi, didalam kenyataan masa berlakunya itu akan menjadi tidak ada ketika peraturan perundang-undangan itu dicabut atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru.
Keempat, fatwa-fatwa mufti atau ulama, termasuk juga didalamnya fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI). Diantara cirinya ialah bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Berbeda dengan keputusan pengadilan agama, fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa sipeminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang diberikan kepadanya. Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain ditempat yang sama.

D. Faktor Sosial Budaya dan Kitab Fiqh
Bukti yang paling nyata bahwasanya sosial budaya sangat mempengaruhi hasil fiah itu sendiri, dalah hal ini sebagaimana Imam Syafi’I mempunyai qaul jadid (pendapat baru) dan qaul qadim (pendapat lama ). Pendapat baru hal itu dikemukakan ketika beliau berada di Mesir dan pendapat lama beliau kemukakan di Baghdad. Dalam hal ini terdapat puluhan atau bahkan ratusan, pendapat lama Imam Syafi’I diubah dan diganti dengan pendapat baru yang lebih sesuai dengan lingkungan dan sosial yang ada, untuk lebih jelasnya hal ini di jelaskan pada kitab fiqh almahally.
Kita juga mengenal dalam tarikh tasyri’ bagaimana ulama ahl ra’yu dan ahl hadits berkembang dalam dua wilayah geografis yang berbeda. Ulama ahl ra’yu dengan pelopornya Imam Abu Hanifah berkembang di kota Kuffah dan Baghdad yang metropolitan, sehingga dalam menghadapi sesuatu harus secara rasional akibat kompleksnya permasalahan yang muncul. Sebaliknya Imam Malik bin Anas yang hidup di Madinah yang masyarakatnya lebih sederhana dan ditambah kenyataan banyaknya hadits hadits yang beredar di kota itu, jadi dalam memecahkan suatu permasalahan Imam Malik bin Anas lebih mengedepankan hadits katimbang akal atau rasio. Kitab yang paling terkenal karya Imam Malik bin Anas adalah kitab Al-Muwattha’.
Demikianlah faktor sosial telah berpengaruh terhadap perkembangan dan dinamika penulisan kitab fiqh, dan sebaliknya keterbatasan sosio kultural yang mempengaruhi jenis kitab fiqh yang digunakan.

E. Faktor Sosial Budaya dan keputusan Pengadilan
Untuk melihat bagaimana pengaruh faktor budaya terhadap keputusan pengadilan, salah satu buktinya yaitu perkara Aga Mahmud melawan Kulsum Bebe di India pada Tahun 1897. Kulsum selaku janda yang ditinggal mati oleh suaminya menuntuk kepada pengadilan agar ia idberi harta dari peninggalan suaminya untuk hidup selama setahun disamping hak pewarisnya sebagai isteri, pada tingkat pengadilan tingkat pertama itu dikabulkan oleh pengadilan berdasarkan penjelasan dari Al-qur’an Surat Al-Baqarah: 240 yang menyatakan;
       ••     
           •     
Artinya: dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma’ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sementara itu didalam kitab-kitab fiqh dikatakan bahwa hak untuk mendapatkan biaya jaminan hidup selama setahun bagi janda yang ditinggal mati suaminya tidak ada lagi, dikarenakan sekarang isteri telah mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya yaitu, seperdelapan jika ada anak atau seperempat jika tidak ada anak, dengan itu dapat dipahami bahwa Surat Al-Baqarah telah dinasakh oleh ayat tentang warisan An-Nisa’: 12
                
                 
                  
               •   
                     
   
Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Atas dasar itu, maka dalam pengadilan tingkat banding diputuskan bahwa Kulsum tidak berhak memperoleh bagian harta kecuali harta warisan. Demikianlah putusan pengadilan itu dapat berpindah-pindah dari satu ketetapan lainnya tanpa harus dikatakan keluar dari hukum Islam.
Untuk lebih lanjut pengaruh faktor sosial budaya terhadap keputusan pengadilan, dalam hal ini kita mengambil contoh pertanian yang ada di Afrika barat yang sering disebut Jazirah maghribi, dinegeri ini sesuai dengan budaya yang ada bahwasanya pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada petani untuk digarap kemudian petani mambayar dengan hasil pertanian itu sebanyak seperlima yang kemudian dikenal khumus. Kita mengetahui bahwasanya kebanyakan Imam Madzhab yaitu sebagian Hanafi, Syafi’I dan maliki yang berlaku di Afrika berpendapat akad yang sedemikian itu tidak sah karena beberapa alasan, diantaranya dikarenakan tidak menentu terhadap nilainya. Namun demikian, karena khumasa itu sudah begitu luas dalam masyarakat Afrika Barat maka para hakim pengadilan mengakui keabsahan lembaga khumasa dari segi hukum islam, sehingga keputusan pengadilan mengenai perkara ini mengikutinya.

F. Faktor Sosial Budaya dan Peraturan Perundang-Undangan
Ada dua negeri muslim yang dalam sejarahnya pernah memberlakukan peraturan yang dalam segi hukum Islam menarik perhatian, yaitu Tunisia dan India, pada Tahun 1958 Tunisia memberlakukan suatu Undang-Undang yang disebut The Tunisian Code Of Personal Status, yang mengatur mengenai perkawinan dan kewarisan. Dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa beristeri lebih dari satu (poligami) adalah dilarang dan bagi pelanggarnya dapat dikenakan hukuman penjara selama setahun atau denda sebesar 240.000 Frank, aturan ini menimbulkan reaksi keras dari dunia Islam ketika itu, bahkan juga sampai sekarang, tetapi Tunisia mempunyai alas an sendiri, dari segi hukum Islam alas an itu ialah karena syarat untuk berpologami itu suami harus dapat berlaku adil, sedangkan keadilan yang sempurna tidak akan terwujud, dikarenakan bagi orang Tunisia, jiwa al-Qur’an sebenarnya melarang poligami.
Kasus Tunisia diatas dapat kita tarik dengan melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana berpoligami dipersulit bahkan bagi anggota ABRI, POLRI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) poligami praktis dilarang karena dengan tata cara dan persyaratan yang begitu ketat. Walaupun begitu kita tidak pernah merasa keluar dari hukum Islam.
Negeri India Pada Tahun 1973 diberlakukan suatu Undang-Undang yang disebut The Muslim Personal Law (Syari’at) Aplication Act, yang isinya mengatur secara rinci soal-soal perkawinan, perceraian, warisan, dan wakaf bagi orang-orang Islam. Dalam Undang-Undang itu dinyatakan bahwa perceraian bagi orang Islam diatur menurut Madzhab Hanafi karena sebagian besar bermadzhab Hanafi, yang mana perceraian itu hanya sah apabila diputuskan oleh pengadilan. Oleh karena aturan hak meminta cerai wanita dalam Madzhab Hanafi itu sangat sulit bahkan tidak ada, maka Undang-Undang itu dalam praktek telah melarang sama sekali terjadinya perceraian yang diprakarsai pihak isteri. Lalu sebagai jalannya isteri harus keluar dari agama Islam bila ingin diceraikan suaminya. Melihat gejala itu kurang baik , dikarenakan banyaknya wanita yang keluar dari agama Islam karena ingin bercerai dari suaminya, maka pada Tahun 1939, dengan dipelopori oleh Asyrof Ali Tsanawi diberlakukan Undang-Undang yang disebut The Dissolution Of Marriages Act, yang antara lain mengatur bahwa prosedur perceraian tidak lagi menggunakan Madzhab Hanafi tetapi pindah ke Madzhab Maliki yang dapat member kesempatan pada wanita untuk meminta cerai kepada pengadilan.
Kasus-kasus diatas merupakan salah satu bukti bagaimana faktor sosial budaya mempengaruhi produk pemikiran hukim islam, khususnya dalam bentuk perundang-undangan.

G. Faktor Sosial Budaya dan Fatwa Ulama
Secara teoritis, pedoman dasar yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwanya adalah melakukan penelitian secara tuntas terhadap argument-ergumen yang terdapat pada Al-Qur’an, Al-Hadits, Ijma’ dan Qiyas, akan tetapi dalam implementasinya tidak diikuti secara konsistenh.
Untuk melihat pengaruh sosial budaya terhadap fatwa ulama, dengan melihat kasus dari Indonesia modern, dalam hal ini fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak berdirinya pada Tahun 1975 hingga Tahun 1998 MUI telah mengeluarkan lebih dari 38 buah fatwa yang isinya mencakup banyak bidang kehidupan, diantaranya; Ibadah, Perkawinan dan Keluarga, Makanan, Kebudayaan, Soal Hubungan Antara Agama, Soal-Soal Kedokteran, Keluarga Berencana (KB) dan lain-lain. Beberapa diantaranya sebagai berikut;
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pembudidayaan kodok, dalam hal ini dirasa jelas sekali menunjukkan keinginan MUI untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam memperbanyak komoditas ekspor, fatwa MUI dalam hal ini mengatakan bahwa membudidayakan kodok itu boleh hukumnya, tetapi memakan kodok hukumnya haram. Untuk fatwanya itu MUI bersedia melakukan talfiq dengan mengambil pendapat Imam Syafi’I dan Imam Malik sekaligus. Sedangkan untuk memakannya MUI mengambil pendapat Imam Syafi’I yang mengharamkannya. Sementara fatwa ini banyak dikritik oleh beberapa pihak sebagai tidak mempunyai intregritas karena seolah-olah biar saja orang lain yang memakan kodok itu dengan asalkan kita sendiri tidak memakannya, fatwa ini menunjukkan bagaimana faktor sosial budaya yang mempengaruhi produk pemikiran hukum Islam.
Fatwa Majelis Ulama Indinesia (MUI) tentang keluarga berencana, khusunya kebolehan menggunakan (IUD) spiral dalam ber-KB, juga memperlihatkan bagaimana faktor sosial budaya telah berpengaruh terhadap produk pemikiran Islam. Bahkan untuk ini MUI berani mambatalkan Fatwa Ulama sebelumnya yang mengharamkan penggunaan IUD. Sebagaimana diketahui pada Tahun 1971 sejumlah Ulama terkemuka Indonesia mengeluarkan fatwa tentang haramnya penggunaan IUD dalam KB, karena pemasangannya menyangkut penglihatan aurat wanita. Kemudian pada Tahun 1983 MUI membatalkan fatwa ulama sebelumnya dan menyatakan bahwa IUD boleh dipergunakan dalam KB asalkan pemasangannya dilakukan oleh dokter wanita atau oleh dokter laki-laki dengan disaksikan oleh suami.
Meskipun untuk fatwanya itu MUI mempunyai alas an metodologis tersendiri, misalnya dengan menyatakan bahwa pengharaman melihat aurat wanita itu bukan karena dzatnya melainkan karena li al-sad al-dzaraiI. Hal ini menunjukkan bahwa yang mendorong MUI mengeluarkan fatwa itu adalah kenyataan bahwa semakin pentingnya usaha-usaha pengendalian kependudukan di Indonesia, dan IUD dalam hal ini, pada Tahun 1970 dan awal 1980 merupakan alat kontrasepsi yang paling murah dan karenanya banyak digunakan oleh para acceptor KB.
Demikianlah faktor budaya telah mempengaruhi warna produk pemikiran hukum islam yang kalau dirasa perlu membatalkan produk sebelumnya. Dengan cara itu, MUI sama sekali tidak keluar dari hukum islam, yang terjadi ialah MUI telah pindah dari produk pemikiran hukum yang satu ke yang lain, setelah melewati masa tertentu atau setelah terjadinya perkembangan. Demikian juga dengan fatwa MUI yang lain seperti halalnya donor mata, transplantasi katub jantung, halalnya hewan yang disembelih secara masal dengan mesin pemotong dan lain sebagainya.

H. Tipologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Dalam hal ini akan mencoba untuk melihat fatwa-fatwa MUI dengan kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya. (F+1) ialah menunjukkan tempat fatwa dengan pengaruh terkuat dari pemerintah. (F-1) ialah menunjukkan faktor dengan pemerintah yang paling kecil atau yang berlawanan dengan kebijakan pemerintah. (F0) ialah menunjukkan fatwa-fatwa yang bersifat netral.
F+1 F-1
[————————————– F0 ———————————————–]

Dalam penelitian diatas dari 22 fatwa ditemukan 11 golongan (F0), 8 golongan (F+1), dan 3 golongan (F-1). Hal ini berarti, meskipun banyak fatwa menunjukkan adanya pengaruh kuat dari pemerintah, mayoritas bersifat netral, bahkan ada sebagian yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Berarti MUI telah berusaha keras untuk memelihara kebebasannya dalam menjalankan pemikiran hukum untuk memelihara kebebasannya dalam menjalankan pemikiran hukum Islam, walaupun dalam banyak kejadian MUI benar-benar memang tidak dapat menghindari pengaruh dari pemerintah. Dibawah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai golongan-golongan fatwa sebagai berikut;
Fatwa-fatwa yang termasuk dalam golongan (F0) yaitu; (1). Fatwa tentang shalat jum’at bagi orang-orang dalam perjalanan (2). Fatwa tentang perkawinan antaragama (3). Fatwa tentang pengangkatan anak (4). Fatwa tentang penjualan tanah warisan (5). Fatwa tentang film The Message (6). Fatwa tentang film Adam and Eve (7). Fatwa tentang penyisipan ayat al-Qur’an dalam lagu pop (8). Fatwa tentang sumbangan kornea mata (9). Fatwa tentang pencakokan katup jantung (10). Fatwa tentang kegiatan Ahmadiyah Qadiyani (11). Fatwa tentang gerakan Inkar as-Sunnah.
Fatwa-fatwa yang termasuk golongan (F+1) yaitu; (1). Fatwa tentang jedah dan bandara udara Raja ‘Abd al-‘Aziz sebagai tempat miqat (2). Fatwa tentang penjatuhan talak tiga sekaligus (3). Fatwa penyembelihan hewan dengan mesin (4). Fatwa tentang pembudidayaan dan memakan daging kodok (5). Fatwa tentang keluarga berencana KB secara umum (6). Fatwa tentang keabsahan penggunaan IUD (7). Fatwa tentang gerakan Syi’ah di Indonesia (8). Fatwa tentang hukum makan daging kelinci.
Fatwa-fatwa yang termasuk golongan (F-1) yaitu; (1). Fatwa tentang haramnya pengguguran kandungan (2). Fatwa tentang larangan melakukan vasektomi dan tubektomi (3). Fatwa tentang larangan kehadiran kaum muslimin pada perayaan natal.
Mengenai peranan fatwa dalam masyarakat, orang dapat mencatat bahwa kebanyakan fatwa telah dikeluarkan sebagai tanggapan atas keprihatinan umum pada sesuatu waktu atau atas pertanyaan pemerintah atau badan-badan lainnya. Sepanjang mengenai dampak fatwa terhadap masyarakat, tidaklah mudah mengukur yang pasti. Akan tetapi suatu tipologi dapat disusun sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa fatwa-fatwa MUI adalah hasil dari seperangkat keadaan sosial budaya dan sosial politik, yang kebijakan pemerintah merupakan bagian di dalamnya.

PENUTUP
a. Kesimpulan
Dari uraian panjang diatas dapat kami simpulkan, bahwasanya kesalahan dalam melakukan pilihan antara wahyu dan akal, atau lebih tepatnya kesalahan dalam memberikan posisi peranan wahyu dan akal ternyata telah membawa kejumudan fiqh itu sendiri yang justru meliputi sebagian terbesar dari aturan hukum Islam yang ada. Satu kitab fiqh dapat ditulis dalam berpuluh-puluh jilid , sementara wahyu yang mendasarinya hanya beberapa ratus ayat saja. Tentu saja selebihnya adalah produk penafsiran dan pemikiran manusia. Tapi karena hukum Islam dipandang identik dengan fiqh, maka kitab-kitab fiqh yang berpuluh-puluh jilid itupun menjadi tabu mendapatkan revisi. Jadi, kesalahan dalam melakukuan pilihan yang tepat antara porsi peranan wahyu dan akal telah mempunyai dampak yang serius dalam sejarah perkembangan hukum Islam.
Slanjutnya setidaknya terdapat empat jenis produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum Islam, yaitu kitab-kitab fiqh, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim, dan fatwa-fatwa ulama.
Kitab-kitab fiqh sebagai jenis pemikiran hukum Islam mempunyai sifat menyeluruh serta mencakup semua aspek hukum Islam, diantara ciri yang lain yaitu cenderung kebal terhadap perubahan atas sebagiannya karena dianggap mengganggu keutuhan isi keseluruhannya. Keputusan-keputusan pengadilan agama, dimana cenderung dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. peraturan perundang-undangan di Negara-negara muslim, seperti halnya keputusan pengadilan agama yang bersifat mengikat bahkan daya ikatnya itu lebih luas dalam masyarakat. Orang yang terlibat dalam perumusannya juga tidak terbatas pada kalangan ulama dan fuqaha, tetapi juga para politisi dan cendikiawan lainnya. fatwa-fatwa mufti atau ulama, termasuk juga didalamnya fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI). Diantara cirinya ialah bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah M Amin, Dinamika Islam Kultural Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer, Mizan, Bandung, 2000
Atho’ Mudzhar, Catatan-catatan kuliah Sejarah Sosial Hukum Islam pada Fakultas Pasca Sarjana, IAIN Jakarta, 1990/1991
——————–, Pendekatan Studi Islam, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 1998
——————–, Fatwa-Fatwa Majlis Ulama Indonesia, Jakarta: INIS, 1993
http://media.isnet.org/Islam/Paramadina/Konteks/Reaktualisasi.html
http:// polarisasi-pemikiran-keislaman-di.htm
http://lkis.or.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s