KONSTITUSIONALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA


KATA PENGANTAR

Alhamdulilah segala puji bagi Allah SWT yang telah mrelimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, juga sumber kunci pembendaharaan ilmu yang semuanya itu hanya ada pada genggaman-Nya.
Sholawat serta salam semoga abadi dan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad SAW yang telah berhasil membimbing dan menuntun umatnya kejalan yang benar dan diridhoi Allah SWT sehingga penulis mampu menyelsaikan tugas makalah mata kuliah Peradilan Agama di Indonesia, dengan judul “Konstitusionalisasi Hukum Islam”.
Kami ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang selalu membantu kami dalam waktu dan kesempatan apapun, serta terima kasih kepada dosen pangampu mata kuliah Peradilan Agama di Indonesia kami Erfaniah Zuhriah, M.H.yang telah memberi arahan kepada kami dalam menyelsaikan makalah ini, serta semua pihak yang secara moral maupun materiil membantu kami.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan makalah ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi mendapat hasil yang lebih baik yang akhirnya makalah ini mampu memberi kontribusi dan manfaat bagi yang membaca.

Hormat kami,

Penulis
BAB I
Pendahuluan
A. Latar belakang
indonesia merupakan negara hukum (rechstaats), oleh sebab itu, setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahannya selalu didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan. Negara dan agama memilki suatu hubungan yang sangat erat, hal ini dapat dilihat dalam UUD 1945, sebagi pelindung secara konstitusional : 1) negara berdasakan ketuhanan Yang Maha Esa.2) negara menjamin kemedekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Negara Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan jumlah penduduk muslim terbesar, dengan jumlah penduduk yang dominan ini tentu hukum-hukum Islam semakin terlihat dalam segi-segi kehidupan masyarakatnya (Islam), namun tak dapat dinafikan pula bahwa hukum yang berlaku sebagai hukum positif adalah hukum warisan Belanda yang menganut civil law.
Berbicara tentang hukum layaknya menyiram minyak tanah pada api, sangat sensitif sekali, terlebih bila dikaitkan dengan hukum nasional. Sementara itu hingga saat ini tidak dapat ditepis akan keberadaan hukum Islam itu sendiri yang dalam tata hukum negara ini memang belum sepenuhnya mendapat tempat, namun secara nyata adanya lembaga-lembaga yang secara teknis memang bekerja untuk mengolah dan memproduk hukum islam tersebut.
Kemudian di lain sisi adanya anggapan bahwa antara hukum Islam dan hukum umum memiliki daerah dan wilayah yang berbeda atau bersifat parsial menjadi sebuah pemasalahn yang menarik suatu permasalahan tentang eksistensi hukum Islam dalam peundang-undangan hukum positif. Inilah yang akan penulis ulas dalam paparan pembahasan selanjutnya.

B. Rumusan masalah

a. Apa definisi hukum Islam dan bagaimana aspek histori di dalamnya?
b. Apa definisi hukum Umum dan relasinya dengan hukum Islam?
c. Bagaimana keterkaitan syariat Islam dan teori pemberlakuan hukum di Indonesia?
d. Bagaimana proses konstitusinalisasi hukum Islam?
C. Tujuan
a. Mengetahui definisi hukum Islam beserta aspek historinya
b. Mengetahui definisi hukum Umum dan relasinya dengan hukum Islam
c. Mengetahui adanya keterkaitan antara syariat Islam dan teori pemberlakuan hukum di Indonesia
d. Mengetahui proses konsitusionalisasi hukum Islam

Bab II
Pembahasan

A. Hukum Islam dan Hukum Umum
Pengertian Hukum secara umum adalah peraturan-peraturan yang bersifat mengikat, mempunyai sanksi dan bertujuan untuk mengatur kehidupan individu atau orang banyak dalam suatu masyarakat. Ketika kita membicarakan tentang pemikiran hukum Islam (fiqh), akan sangat berbeda dengan hukum umum, dikarenakan fiqh tidak bisa lepas begitu saja dari dalil-dalil agama (nashsh) yang bersumber dari wahyu Allah. Sementara, hukum umum sering dipahami seakan tidak ad kaitannya dengan wahyu atau agama.
Oleh karena itu perlu adanya penjelasan yang kongkrit sekaligus membuat benang merah berupa pembatas dan sekaligus pengisian antar hukum Islam dan Hukum Umum.
1. Hukum Islam dan Fiqih
Dalam catatan sejarah, istilah fiqih mengalami tiga perkembangan makna, yaitu:
a) Fiqh yang berarti paham (fahm). Dalam tingkat ini, fiqh dipakai untuk memahami dan membuat dedukasi dari makna ayat-ayat Al Quranatau Sunnah Nabi. Dengan demikian identik dengan makna ra’y (pendapat pribadi dari ahli fiqh atau fuqaha’). Dengan demikian fiqh disini mengacu pada proses memahami atau menafsirkan Al Quran atau Sunnah NAbi.
b) Fiqh yang berarti ilmu agama, mengacu pada pengetahuan. Di sini fiqh identik pada pemikiran tentang agama atau pengetahuan tentang agama secara umum, seperti ilmu kalam, tasawuf dan lainnya, tidak hanya berkaitan dengan hukum. Meskipun fiqh di sini juga mencakup aspek-aspek selain hukum, namun terdapat cirri utama yang tetap menunjukkan karakternya, yaitu berupa intelektual atau pemikiran.
c) Fiqh yang berarti suatu jenis disiplin dari jenis-jenis pengetahuan Islam, yakni hanya disiplin hukum Islam. Yang pada hakikatnya merupakan suatu pengetahuan produk fuqaha’ atau mujtahid.
Mengenai produk fuqaha, ada yang membagi menjdi dua kelompok yaitu, pertama fiqih ijtihadi, yakni materi hukum Islam yang diperoleh dari hasil ijtihad dan fiqih nabawi, yakni materi hukum Islam yang diperoleh dari ketentuan hukum secara rinci dan mudah dipahami yang disebutkan dengan jelas dalam Al Quran atau Sunnah Nabi.
Sering kita dengar bahwa fiqh adalah hukum Islam, yaitu hasil ulama atau fuqaha. Denagn begitu, tidak lagi bermakna faham sesuai dengan arti bahasanya ataupun ilmu agam seperti perkembangannya dalam fase kedua. Namun kenyataanya tidak selalu demikian, sebab muatan pembahasan dalam fiqih mencakup hampir seluruh aspek kehidupan umat. Ciri fiqih yang adaptif atau menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan, yang diformilkan dengan kaidah fiqih tadi, diakui oleh semua pemikir hukum Islam. Demikian juga mahzhab yang dikenal keras dan kaku bersandar kepada hadits juga mengakui hal tersebut.
Secara lebih popular, fiqih biasanya didefinisikan dengan al-‘ilm bi al-ahkam as-syari’iyyah al-‘amaliyah al-muktasabah min adillatiha al-tafshiliyyah (ilmu yang mengenai hukum-hukum syar’i yang berkaitan dengan perbuatan yang didapatkan dari dalil-dalil yang spesifik). Pengertian dari Abu Ishaq Al-Syirazi yaitu: ma’rifat al-ahkam as-syari’iyyah al-lati thariquha al-ijtihad, (mengetahui [menemukan] hukum syar’I yang caranya dengan ijtihad). Setelah menjadi disiplin tersendiri, fiqh biasanya diartikan dengan hukum Islam, namun hukum di sini tidak selalu identik dengan law atau peraturan perundang-undangan. Lebih condong kepada konsep etika agama (religious ethics). Yakni ciri utamanya adalah terwujudnya kandungan nilai ibadah yang sarat dengan pahala, siksaan dan berkonsekuensi akhirat.
Dilihat dari aakupannya dengan sarat muatan etika agama, fiqih secara umum dapat diartikan dengan ilmu tentang perilaku manusia yang landasan utamanya adalah wahyu atau secara singkat Ilmu Islam tentang perilaku manusia.
2. Lahirnya Pemikiran Hukum Islam
Sebagai pemeluk agama Islam jelas akan mengatakan bahwa hukum Islam itu lahir sejak agama Itu sendiri lahir, yaitu sejak masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan wujud hukum Islam itu bersumber dari Al Quran, hadits Nabi serta praktik atau sunnah Nabi sendiri, itu semua dikembangkan dengan sangat menghargai penggunaan akal untuk melakukan ijtihad dan sangat toleran bahkan juga adaptif terhadap adat kebiasaan lokal atau kedaerahan.
Berbeda dengan kajian kritis Barat, setidaknya sebagian pemikir atau yang menjadi mainstream dalam dunia kritis di Barat. Joseph Scacht, ahli hukum Islam dalam tradisi kajian kritis di Barat yang sangat terkenal, mengklaim bahwa hukum Islam lahir pada waktu akhir abad ke 1 H atau awal abad ke 8 M, ini berarti pada masa abad ke 1 H atau abad ke 7 M, hukum Islam belum lahir. Dengan kata lain hukum Islam bermula dari akhir pemerintahan dinasti Umayyah dan bukti tentang tradisi hukum Islam hanya dapat kita dapatkan kembali pada tahun 100 H, artinya selama 100 tahun ke belakang sampai dengan hijrah Nabi, pemikiran hukum Islam tidak dapat diperoleh buktinya.
Anggapan Schacht tersebut sudah pasti ditolak oleh umat Islam dan ulamanya, bahkan sebagian penulis Barat sendiri juga menolak tesis Schacht tersebut. Noel J. Coulsun menyebutkan bahwa “the notion of such a vacuum for a century is difficult to accept” (anggapan adanya kevakuman hukum selama satu abad adalah sulit untuk diterima).
Pada masa Nabi diakui tidak ada pemisahan antar hukum Islam dan hukum masyarakat. Kalau kita perhatikan secara seksama, praktik hukum Islam dapat kita ketahui sejak Nabi masih hidup, demikian pula prktik ijtihad juga berjalan sejak Nabi masih hidup. Nabi sendiri juga sudah biasa melakukan ijtihad, tidak hanya menunngu wahyu dari Allah dalam memutuskan beberapa kasus, meskipun untuk hal-hal tertentu Nabi selalu menunggu wahyu. Pada masa khulafa’ rasyidin juga terjadi hal yang demikian, tetap mendasarkan kehidupan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan dunia pada hukum Islam, namun terjadi pemisahan antara pengembangan pemikiran hukum Islam dengan praktik pemerintahan, setelah masa khulafa’ rasyidin. Para mujtahid mengembangkan hukum Islam tanpa memperdulikan hegemoni pemerintahan. Itulah sebabnya tema kampanya dinasti Abassiyah, ketika propaganda untuk menghancurkan dinasti Umayah, ingin mengembalikan supermasi hukum Islam.
Di sinilah dapat dikatakan bahwa sebenarnya telah terjadi komunitas praktik ijtihad dan pemikiran hukum Islam sejak masa Nabi sampai dengan masa-masa selanjutnya, kemudian selalu berkembang terutama sekali kebebasan pemikiran secara individual, sehingga menghasilkan pelbagai bentuk jenis mazhab.
Hukum Islam, jika kita perhatikan dari pendapat perseorangan kemudian diikuti oleh murid-muridnya, lalu dianggap sebagai pendapat yang paling kuat di daerah atau kota tertentu, ketika itulah menjadi mazhab sebuah kota atau daerah, yang seolah menjadi sebuah consensus (ijma’) dari masyarakat kota atau daerah tersebut. Dalam perkembangan berikutnya, pendapat perseorangan yang dilengkapi dengan metedologi (manhaj) yang dipakai ini menguat. Sehingga mazhab yang bernamakn kota atau daerah berubah menjadi mazhab yang dinisbatkan pada nama-nama perseorangan.
Perbedaan pendapat dan juga perbedaan mazhab tersebut ada pengaruh faktor budaya kedaerahan atau yang biasa disebut dengan urf atau adah (adat kebiasaan), meskipun pengaruhnya tidak semata-mata kepada esensi hukumnya, namun lebih kepada mujtahid yang kemudian berdampak pada hasil pemikirannya. Oleh karena itu, di Indonesia juga muncul pendapat untuk menciptakan mazhab ala Indonesia atau setidaknya menemukan hukum Islam yang sesuai dengan sosio-kultural bangsa Indonesia, yang dalam banyak hal berbeda dengan sosio-kultural masyarakat di negara-negara Arab. Juga sekaligus untuk mewujudkan pemikiran hukum Islam secara mendasar yang sesuai dengan sosio-kultural bangsa Indonesia.
3. Produk Fuqaha
Setelah masa khulafa’ rasyidin, terjadi pemisahan antara pemerintahan dan hukum Islam. Meskipun dinasti abassiyah memproklamirkan akan diterapkannya syariah Islam, namun dalam praktiknya tidak seluruhnya terpenuhi. Penegakan supermasi syariah semakin lama semakin meredup, sehingga pemisahan antara praktik pemerintahan dengan segala jenis hukumnya melalui peradilan dan praktik hukum Islam dengan proses pengembangannya benar-benar terjadi. Hal ini dapat kita pahami dari tidak bersediaanya Abu Hanifah, Malik, Syafi’I dan Ahmad bin Hanbal untuk menjadi hakim yang diangkat oleh pemerintah. Alasan utamanya adalah mereka khawatir kalau kebebasan berfikirnya mengenai hukum Islam ternodai oleh cengkramankekuasaan dan kepentingan penguasa.
Sehingga para mujtahid dan bahkan juga para fuqaha itu terus mengembangkan pemikirannya mengenai hukum Islam dengan bebas dan menampakkan sifat independen atau swasta, tanpa ikatan yang dilakukan oleh penguasa resmi. Dari sejarah seperti itu, wajar bila hukum Islam itu pada hakikatnya produk ulama(fuqaha/mujtahid), meskipun tetap bersumber kepada Al Quran dan Hadits Nabi. Dan dalam memahami nash itu, maka diperlukan seperangkat metedologi, seperti qiyas, istihsan, maslahah dan lain sebagainya, namun yang tetap tampak adalah ciri independensi dan keindividualan para pemikir hukum Islam tersebut.
Secara garis besar hukum Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum yang berkaitan dengan ibadat dan hukum yang berkaitan dengan muamalah. Meskipun kalau dikembalikan kepada kenyataan bahwa fiqh adalah produk mujtahid atau fuqaha, yang secara semantik identik dengan man-made law (hukum buatan manusia), namun yang harus disadari di sini adalah tetap mendasarkan sumber utamanya pada wahyu. Dengan kata lain, meskipun wujud hukumnya berupa muamalat, tetaplah mengandung nilai keagamaan meskipun harus disadari bahwa hal itu tidak selalu identik dengan agama itu sendiri.
4. Pembaruan Hukum Islam
Sudah disadari bahwa nash dari wahyu sangat terbatas, sementara seiring waktu, persoalan dan permasalahan akan selalu berkembang. Disinalah lalu muncul pembahasan mengenai reinterprasi terhadap nash, ijtihad kembali, redefinisi bermazhab dan semacamnya. Dengan kata lain, kebanyakan ulama dan pemikir Islam menghendaki tetap adanya hukum Islam yang mampu memberi solusi dan jawaban terhadap perubahan sosial.
Inti yang hampir disepakati adalah bahwa hukum Islam pada hakikatnya untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, yang harus selalu sesuai dengan tuntunan perubahan, sehingga selalu diperlukan ijtihad yang baru. Salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya pembaruan hukum Islam adalah pengaruh kemanjuan dan plularisme sosial budaya dan politik dalam sebuah masyarakat dan negara.
Pemahaman klasik nampak adanya ambivalensi, seperti tidak sahnya perempuan menjadi saksi, namun sah menjadi rawi hadits Nabi. Padahal, konsekuensi peran rawi jauh lebih besar dari sekedar menjadi saksi. Kesaksian hanya berdampakpada orang-orang yang mempunyai kaitan dengan kasus yang diberi kesaksian tersebut. Sedangkan meriwayatkan hadis itu pada hakikatnya juga berarti berperan menjadi saksi, bahkan lebih dari sekedar saksi, oleh karena mempunyai implikasi luas, yaitu menjadi sumber hukum Islamyang dampaknya akan berpengaruh kepada seluruh umat manusia.
Dengan kondisi sosial budaya yang semakin terbuka dan kesempatan perempuan untuk memperoleh pengetahuan dan prestasi juga semakin terbuka, maka sewajarnyalah jika hukum Islam mengenai kedudukan perempuan itu perlu diredefinisi. Indonesia adalah negar yang memenuhi kriteria keterbukaan kesempatan seperti itu. Di sini hendaknya berorintasi pada prestasi dan kemampuan menjalankanpekerjaan sebagai amanah, sehingga yang menjadi ukuran adalah profesionalisme, bukan formalitas jenis kelamin. Ini berarti sudah ada pembaruan hukum Islam dengan menghilangkan diskriminasi terhadap kedudukan dan perempuan karena ada tuntutan perubahan.
B. Definisi Hukum Umum
Pembicaraan mengenai “apa hukum itu?” merupakan sasaran utama filsafat hukum. Semua buku mengenai filsafat hukum dan ilmu hukum selalu membuat pertanyaan ini. Namun, hampir semua jawabannya menegaskan akan sulitnya membuat sebuah definisi yang tepat.
Jalan yang di tempuh didalam pembicaraan mengenai filsafat hukum biasanya mengemukakan macam-macam definisi mengenai hukum atau macam-macam pengertian hukum yang berpangkal dari sejarahnya. Pertanyaan Emanuel Kant (1724-1804), “Noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von Recht” (tidak seorang pun dari ahli hukum yang mampu membuat suatu definisi mengenai hukum) dikutip oleh beberapa penulis, termasuk L. J. van Apeldoorn Menurut van Apeldoorn, suatu definisi akan ada manfaatnya, lebih-lebih jika definisi itu diberikan pada akhir pembahasan; yang berarti sebagai hasil pikiran dan penelitian yang orisinal.
Roscoe Pound berangkat dari sisi lain, bukannya mangawali dengan pertanyaan bahwa definisi tentang hukum itu tidak tepat. Menurutnya, esensi hukum (nature of law) telah menjadi inti perdebatan di dalam ilmu hukum (jurisprudence) sejak para filsuf yunani memulai perdebatan mengenai dasar kekuasaan hukum (law’s authority). Namun, tujuan hukum (the end of law) telah diperdebatkan lebih banyak didalam politik dari pada didalam ilmu hukum. Menurut Poud, dalam tingkatan equity dan hukum alam (natural law) teori-teori yang umum mengenai esensi hukum tampak menjawab pertanyaan mengenai tujuan hukum.
Pound mengemukakan 12 konseb mengenai apa hukum itu, yang bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya yaitu:
Pertama, ide atau konseb mengenai aturan atau seperangkat aturan yang datang dari Tuhan (bersifat ketuhanan) untuk perilaku manusia, seperti Hukum Nabi Musa, Nabi-nabi lainnya, dll.
Kedua, ide atu konsep mengenai hukum sebagai tradisi dari adapt yang tua, telah membuktikan akan diterima oleh Tuhan-tuhan, sehingga orang yang mengikutinya akan melewati jalan yang selamat. Ini untuk orang-orang primitive. Di sini hukukm adalah “bentuk kebiasaan atau bentuk yang terekam dari ajaran-ajaran dimana adat dipertahankan dan di ekspresikan.
Ketiga, ada kaitannya dengan yang kedua, hukum diartikan sebagai “kebijaksanaan yang terekam dari orang-orang bijak yang telah mempeljari jalan yang aman atau jalan yang disetujui Tuhan untuk tingkah laku manusia”. Ini meliputi keputusan dan tindakan atas dasar adat kebiasaan yang kemdian di reduksi menjadi sebuah kumpulan tulisan dalam aturan hukum yang primitif.
Keempat, hukum dipahami sebagai hukum dasar yang ditemukan secara filosofis yang dapat mengekspresikan esensi pokok sesuatu, dimana setiap orang harus bertindak sesuai dengannya. Termasuk dalam pengertian seperti ini adalah model memberi fatwa hukum di Romawi (Roman Juriscinsult).
Kelima, hukum dipahami sebagai kumpulan deklarasi mengenai ataran moral yang kekal dan tidak berubah. Ini berarti hukum di anggap identik dengan ketentuaan moral Universal.
Keenam, hukum di pahami sebagai kumpulan persetujuan atau keputusan orang-orang dari organisasi/partai polotik dimsyarakat.
Ketujuh, hukum dipahami sebagai refleksi ketentuan yang bersifat ketuhanan untuk mengatur dunia. Yaitu sebuah refleksi untuk mengatur apa yang “sebaiknya” dijalankan oleh umat manusia sebagai ketentuan moral sekedar untuk di bedakan dengan “keharusan” dalam penciptaan Tuhan.
Kedelapan, hukum dipahami sebagai kumpulan perintah dari penguasa yang mempunyai kedaulatan dan otaritas politik agar bagaimana orang-orang bertindak. Dapat dimasukkan ke dalam pemahaman teori inilah konsep juri pada romawi dan paham hokum positif pada masa klasik.
Kesembilan, dan ke seterusnya (tidak di sebutkan disini).
Pound juga menyebutkan tiga langkah dalam menerapkan hukum:
1. Menemukan hukum,yakni menentukan aturan atau ketentuan yang mana dari sekian banyak aturan (rules) yang terdapat dalam sistem hukum yang ada untuk kemudian di terapkan.
2. Menafsikan aturan yang di Pili atau di tentukan, yakni, menetukan arti aturan tersebut sebagaimana mestinya di barengi dengan melihat cakupan arti yang di kehendakinya.
3. Menerapkan aturan yang telah di temukan dan ditafsirkan tadi terhadap kasus yang ada d tangan. Dengan proses seperti ini, seorang hakim akan dapat menerapkan hukum dengan baik, tidak asal mengambil aturan yang ia dapatkan dengan acak.
Dari sekian banyak definisi hukum yang berbeda-beda yang di kutip dari 21 orang ahli hukum, kebanyakan orang Belanda dan tiga diantaranya orang Indonesia, itu saya kutip kesimpulan yang dikemukakan oleh Soeroso, sebagai berikut:
a. Dari definisi-definisi yang di buat oleh par pakar hukum terlihat bahwa definisinya berbede-beda;
b. Hal tersebut berarti bahwa hukum memang sulit untukdi definisikan;
c. Bahwa secara umum hokum dapat diberi definisi sebagai “himpunan peraturan-peraturan yang di buat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri pemerintah dan melarang serta serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melarangnya;
d. Jadi dalam hokum terkandung unsure-unsur:
• Peraturan-peraturan yang di buat oleh yang berwenang;
• Tujuan mengatur tata tertip kehidupan masyarakat;
• Mempunyai ciri memerintah dengan melarang;
• Bersifat memaksa agar dapat ditaati.
Kalau kita perhatikan kesimpulan dari banyak definisi mengenai hokum yang di tulis dalam dua buku ilmu hukum karya ahli hukum Indonesia di atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksut hukum disini adalah identik dengan perundang-undangan.
C. Hukum Dan Agama
Pengertian yang pertama tentang hukum oleh Roscoe Pound di atas menunjukkan bahwa ketentuan agama di akui sebagai hukum dalam pengertian hukum umum . Ini terjadi pada saat yang sangat awal, di mana hukum selalu berasal dari Tuhan. Hukum, moralitas, dan agama sering dianggap saling tidak dapat dipisahkan. “Ten Commandments” (sepuluh hukum Tuhan) dalam agama yahudi juga di akui sebagai hukum dalam pengertian hukum umum. Kalau, “Ten Commandments” merupakan hukum yang langsung dari Tuhan, maka di akui pula adanya hukum yang mengandung nilai suci, karena muncul dari orang yang mendapatkan inspirasi dari Tuhan.
Untuk itu, pembuat hukum (lawgivers) di masa kuno di perlakukan sebagai setegah tuhan atau mempunyai daya mitos atau tokoh yang di anggap pahlawan. Ketika hukum itu di anggap sebagai berasal dari Tuhan – atau setidaknya mempunyai akar atau sumber dari agama, maka jenis hukum tersebut mempunyai nilai dan juga sanksi yang bersifat ketuhanan pula atau setidaknya setengah ketuhanan (semi-devine). Oleh karena itu, keterkaitan dengan agama seperti ini yang kemudian semestinya mempunyai akar yang sangat kyat untuk menghasilkan kewajiban moral agar tunduk atau patuh terhadap hukum, oleh karena keberadaan hukum itu sekaligus mengandung nilai agama.
Namun, banyak ahli hukum seperti Dennis Lloyd, beranggapan bahwa meskipun meskipun ada pengaruh besar agama terhadap hukum, dalam kajian hukum harus tidak ada anggapan bahwa hukum (secular) yang mengatur kehidupan ini sebagai hukum dari Tuhan, baik yang secara langsung atau secara tidak langsung dari Tuhan.
Pemisahan antara hukum yang mempunyai nilai ketuhanan dan hukum yang tidak mempunyai nilai ketuhanan seperti itu, menurut hemat saya harus diletakkan dalam kerangka hukum positif dalam sistem hukum di Negara secular, yakni ada pemisahan yang ketat antara Negara (state) dan agama (religion). Sedangkan dalam system hukum di Negara yang tidak ada pemisahan yang ketat antara agama dan Negara semestinya tidaklah demikian.
Secara keseluruhan, bagi negara Indonesia, yang dengan tegas disebutkan secara resmi bahwa nilai atau hukum agama menjadi salah satu bahan baku hukum nasional, hukum dan agama ini tidak dapat dipisahkan. Hukum yang ditulis dalam perundang-undanagan tidak dapat selalu dipertentangkan dengan hukum agama, meskipun bagian-bagiannya mungkin ada perbedaan. Keduanya dapat menjadi satu kesatuan, seperti hukum perkawinan dan lanilla. Lebih dari itu, beberapa contoh tentang menyatunya hukum positif dan agama (Islam), seperti larangan pencurian, perbuatan bohong, meminum minuman keras, penipuan, persinaan, penyalahgunakan narkoba, pemalsuan, dan semacamnya.
D. Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum
Istialah hukum umum ini biasanya dimaksutkan sama dengan istilah hukum sekular . Atau dengan kata lain, hukum yang bukan hukum islam dan bukan pula hukum adat, dalam pengertiannya yang baku di indonesia. Dalam tulisan ini akan dikemukakan sedikit perbandingan antara sistem hukum islam dan dua hukum besar di dunia, yaitu Roman law system dan Common law system. Sudah barang tentu disisni, sistem hukum isalam merupakan salah dari tiga system hukum besar di dunia. Perbandingan ini tidak untuk membuat dikotomis antara hukum islam dan hukum umum, namun akan mengarah pada eklektisisme, yang arahnya pada wajah dari model hukum nasional.
Dalam waktu bersamaan, sekaligus diharapkan akan sampai pada pemahaman yang tepat mengenai kedudukan masing-masing sistem hukum, sehingga dengan sendirinya akan menghilangkan anaggapan salah yang selama ini terjadi, yaitu: hukum islam yang ukhrawi, di satu sisi; dan hukum umum yang sekular dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama, bahkan juga tidak jarang disebut dengan hukum kafir, di sisi yang lain. Padahal, hukum umum ini di maksutkan sebagai hukum yang terkodifikasi, yang secara materil dapat berisi hukum islam, baik sebagiannya atau seluruhnya atau bahkan mungkin semangat dan moralitasnya.
Sekali lagi, jika kita mempelajari hukum secara keseluruhan, di dunia ada tiga system hukum yang besar: Roman law (hukum Romawi), Common law (hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis yang berasal dari inggris), dan hukum islam.
Roman law system (Satjipto Raharjo menyebutnya dengan istilah sistem hukum Romawi-Jerman) di bentuk di benua eropa yang menggodokannya sejak abad ke-12 dan 13. Namun, oleh karena hukum tersebut diinginkan untuk ditampilkan kedalam konteks perkembangan masyarakat, maka tidak aneh
kalau kemudian gerakan yang ingin menempatkan hukum Romawi tersebut berakibat merusak keasliannya. Akan tetapi, usaha agar sistem hukum ini sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman tetap berlanjut, sehingga yang di lakukan adalah penyempurnaan agar hukum romawi itu lengkap. Oleh kerena itu, menurut Raharjo, dalam praktiknya yang terjadi adalah bahwa “hukum Romawi di pakai, tetapi hanya sebagai modal untuk menemukan peraturan yang di cocokkan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat pada zaman itu”.
Dalam perkembangan berikutnya, sistem hukum ini “di buat dalam bentuk tertulis, tersusun secara bulat dan sistematis” dan masih mempunyai ciri pokok dengan “menggunakan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik”.
Sebagai perwujudan sistem Roman law. Lebih jelas lagi, perlu saya kutip definisi Comman law sebagai berikut:
Comman law tidak berupa aturan-aturan yang absolut, tetap dan tanpa dapat berubah; namun berupa asas-asas yang umum dan konprehensif berdasarkan [rasa] keadilan, [pertimbangan akal] akal, dan pendapat umum yang dapat diterima. Common law merupakan asal-usul dan penyebaran [praktik] pengadilan. Asas-asasnya ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perubahan kebutuhan tersebut. Asas-asas ini mudah beradaptasi terhadap keadaan, kepentingan, hubungan, dan pemakaian [ungkapan] yang baru, sebagaimana kemajuan masyarakat mungkin (sekali) mengharuskan demikian.
Kalau sistem Roman law mendasarkan pada tersusunnya peraturan perundang-undangan, sistem Common law lebih menekankan pada kaedah-kaedah hukum. Sistem Roman law lebih menekankan pada sistematis rasional, sedangkan sistem Common law pada empirik. Meskipun awal perkembangannya, Roman law sangat menekankan pada Rasionalitas. Sedangkan Common law tidak demikian pada akhirnya akan ketemu ketika dua sistem tersebut juga menekankan pada akal, nalar.
Sedangkan hukum islam, sebagaimana uraian diatas merupakan hukum yang sumbernya berupa ajaran dasar atau pokok-pokok dalam al-Qur’an dan hadist Nabi; sementara itu, wujud Rilnya dalam praktik lebih banyak di dominasi oleh hasil ijtihat ulama (fuqahak atau mujtahidin). Adanya sumber utama ini merupakan perbedaan mendasar antara hukum islam dengan sistem hukun yang lain. Ini artinya, hasil ijtihad ulama yang di sebut hukum islam itu kemudian di jadikan sumber untuk tersusunnya aturan atau undang-undang (rules) dan dalam waktu bersamaan juga berupa ketentuan prinsip termasuk qawa’it fiqiyah atau [legal maxim] yang dijadikan ke landasan para hakim (qadhi) untuk membuat suatu keputusan terhadap kasus-kasus di pengadilan.
Materi hukum islam yang berkaitan dengan muamalad telah berlaku di beberapa negara di Timur tengah dan sebagian juga di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, seperti Pakistan, Indonesia, dan malaysia, khususnya untuk hukum keluarga. Hal ini tidak menutup kemungkinan tetap terwujutnya d saat ini dan masa yang akan datang. Artinya, hukum islam ( dari sumber utamanya sampai dengan hasil ijtihad ulama) dapat di jadikan sumber hukum tertulis dan dapat juga dijadikan sumber hukum tidak tertulis, yang dapat di praktikkan oleh hakim di pengadilan sebagai praktik ijtihad hakim. Ini yang terjadi di Indonesia khususnya untuk hukum perkawinan atau hukum keluarga.sebelum lahirnya UU tentang peradilan agama (UU no. 1 tahun 1974) dan UU tentang peradilan agama (UU no. 7 tahun 1989), hukum islam itu menjadi sumber hukum tidak tertulis yang di praktikkan oleh hakim agama di pengadilan agama. Sedangkan setelah lahirnya UU tersebut beserta KHI (Kompilasi Hukum Islam), hukum islam jelas menjadi sumber hukum tertulis.
Lalu bagaimana jika kita bandingkan antara sistem hukum islam dengan Common law system dan Roman law system? Perbandingan ini dalam arti tertentangan yang terpisah yang tidak dapat bertemu. Namun, kita sadar bahwa perkembangan Common law System Juga mengarah pada terbentuknya model perundang-undangan. Dan dalam waktu bersamaan, perkembangan Roman law system juga mengenal jurisprudensi, kebiasaan dan doktrin atau pendapat ahli hukum sebagai sumber hukum dalam praktik peradilan: sumber hukum selain undang-undang.
Untuk menbandingkan hukum islam dengan common law system, baiklah saya kutip ungkapan George Makdisi sebagai berikut:
Pada abad pertengahan, perkembanan Common law inggris menunjukkan persamaan-persamaannya dengan perkembangan hukum islam. Kedua system hukum tersebut adalah hukum-hukum yang bersifat asli, nasional; keduanya berdasarkan adat-kebiasaan; berbeda dengan civil law dan Common law, kedua System Common law dan hukum islam merupakan hukum yang tidak terkodofikasikan; masing-masingnya, dengan cara keanehannya, merupakan hukum buatan hakim (Judge Made Law), dengan mengikuti metode Case law, dan pengadilan dari masing-masingnya bercirikan dengan system juri dari saksi yang telah di sumpah yang juga familiar dengan fakta-fakta terhadap kasus tertentu.
Di atas sudah kita sebutkan bahwa kedua Roman law system dan Common Law System itu menggunakan patokan akal, nalar, sehingga perbedaannya semakin kecil. Perbedaan mendasar antara kedua system ini dengan hukum islam adalah bahwa hukum islam mendasarkan pada agama ( Religious) yang sumber utamanya wahyu; sedang yang keduanya merupakan hukum yang secular. Namun, hukum islam dalam prosesenya sangat menggunakan logika.
E. Syari’at Islam dan Teori Pemberlakuan Hukum di Indonesia
1. Syari’at Islam dan Teori Receptie dan Complexu
Teori receptie in compelexu, dikemukakan oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845-1927), seorang ahli dibidang hokum Islam yang pernah tinggal di Indonesia pada tahun 1870-1887. Ia mengatakan, bahwa bagi orang islam berlaku penuh hukum islam, sebab mereka telah memeluk agamanya, walaupun dalam pelaksanaanya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Juga mengusahkan agar hukum kewarisan dan hukum perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan para penghulu qadhi Islam. Pemikiran itu berkembang karena memang sebelum Belanda dating ke Indonesia, dengan misi dagang VOC, disini telah banyak kerajaan Islam yang memberlakukan hukum Islam. Paham yang disebut (legal system) pada umumnya bermadzhab Imam Syafi’i. kerajaan-kerajaan tersebut telah menerapkan norma-norma hukum Islam dan masyarakat sudah memberlakukannya.
Dilihat dari segi penataan hukum Islam, menjalankan syari’at Islam yang dilengkapi dengan infrastruktur keagamaan, seperti adanya perngadilan agama, merupakan kewajiban social (fradhu kifayah), artinya sebagai tugas dan kewajiban bersama. Karenanya, pada kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan tersebut, selalu membentuk badan-badan peradilan untuk memeriksa., mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum acra peradilan Islam (mukhasamat). Hal ini merupakan salah satu sarana penegakan syari’at Islam. Dari sinilah, kerajaan dan kesultanan itu menerapakan hukum waris dan hukum perkawinan Islam, sebagai hukum yang hidup (living law) dimasyarakat sekaligus menjadi budaya hukum Indonesia pada masanya. Perdilan agama pada masa kerajaan dan kesultanan pada waktu itu sudah menunjukkan keberhasilannya dalam menyelsaikan perkara-perkara kewarisan dan perkawinan orang-orang Islam.
Hukum Islam telah mengubah pola pemikiran dan cara pandang kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menjadikannya sebagai adapt dan perilaku keseharian. Kerajaan dan kesultanan Islam pada zaman dahulu telah berhasil memengaruhi keberagman masyarakat Indonesia untuk menjalankan syari’at Islam. Ketika orang-orang Barat khususnya BElanda yang tergabung dalam VOC dating ke Indonesia, masyarakat saat itu telah meneriam pengaruh otoritas hukum (Islam). Bebverapa lama setelah Belanda menguasai sebagian wilayah Indonesia, mereka tetap mengakui kenyataan bahwa bagi oarng-orang pribumi berlaku hukum agamanya.
Dengan fakta ini, para hali hukum Belanda membuat kodifikasi hukum sebagai pedoman pejabat untuk menyelsaikan urusan hukum bagi rakyat pribumi yang tinggal diwilayah kekuasannya. Beberapa kodifikasi hukum yang terkenal saat itu antara lain. 1. compendium freijer, merupakan kitab hukum perkawian dan hukum kewarisan Islam oleh pengadilan VOC (resoluite der indisch regering, tanggal 25 mei 1760). 2. cirbonsch rechtboek, disusun atas usul Residen Cirebon, Mr. P. C. Hosselaar (1757-1765). 3. Compendium der voornaamste javaanisch wetten nauwkeuring getrokken uit het mohammedaansch wetboek mogharraer, disusun untuk landraad Semarang. (1750). 4. Compendium indlasch wetten bij de hoven van bone en goa, disahkan oleh VOC untuk daerah Makassar (Sulawesi Selatan).
Pada masa pemerintahan Dandles, telah berkembang anggapan umum yang mengatakan bahwa hukum asli pribumi adalah hukum Islam. Begitupun Raffles, berpendirian bahwa hukum yang berlaku dijawa adalah hukum Islam (The kor’an noerm general law of java). Berdasarkan catatan sejarah, sebelum Van Den Berg menulis tentang Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, JEW van Nes (1850) pernah menerbitkan Boedelsscheidingen of java volgens de kitab saphi’I. kemudian, Prof. A. Meurenge mengeluarkan saduran Hanboek van het Mohammedaansche recht (1884). Oleh karena itu, pada waktu Van Den Berg berada di Indonesia, ia melihat politik pemerintahan Hindia Belanda serta fakta-fakta hukum yang ada di Indonesia. Ia menegaskan berlakunya atau berlanjutnya politik yang masih berjalan dan merumuskan keadaan berlakunya hukum itu dengan mengatakan, “bagi rakyat pribumi berlaku hukum agamanya,” yang kemudian menjadi sebuah pemikirannya yang dikenal dengan teori Receptio in Complexu.
Teori ini merupakan rumusan hasil pergulatan pemikirannya, setelah memerhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum yang terjadi pada masyarakat pribumi. Kemudian, Van den Berg mengonsepkan Stbl. 1882 No. 152 yang berisi ketentuan bagi rakyat pribumi atau rakyat jajahan berlaku hukum agama dilingkungan hidupnya. Hal ini berarti, bagi rakyat jajahan yang beragama Islam di Indonesia berlaku hukum islam. Bagi badan-badan peradilan agama, ketika pemerintah Hidia Belanda datang ke Indonesia sudah melaksanakan hukum agama Islam, tetap dilanjutkan dan diakui kewenangan hukumnya.
Berdasarkan kenyataan ini, Van den Berg sesungguhnya telah berjasa terhadap masyarakat pribumi yang beragama Islam karena itu telah merumuskan keberadaan hukum Islam tersebut dengan teori recepto in complexu, artinya hukum yang berlaku bagi suatu kasus adalah menurut agama yang dianut di daerah setempat. Ia juga berjasa dlam penerbitan staatsblaad (Stbl. 1882 No. 152) yang mengakui kewenangan badan-badan peradilan agama yang berbeda namanya disetiap tempat, untuk menjalankan yurisdiksi hukumnya berdasarkan hukum Islam. Jasa Van den Berg tidak hanya itu, ia pun telah berjasa dalam memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap hukum Islam bagi pejabat-pejabat pemerintah Hindia Belanda dan para hakimnya. Hasil karya pemikirannya berupa tulisan yang berkaitan dengan Islam dan hukum Islam telah berguna dalam meningkatkan pengertian terhadap norma hukum Isalm yang berlaku di Indonesia.
Berakaitan dengan hukum Islam, disebutkan dalam Reglement of het beleid der regering van nederlandsch indie (RR) Stbl. 1885 No. 2, dalam pasal 75 ayat (3) yang menyatakan bahwa, oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (godsdientige wetten) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu. Kemudian ayta (4) menyatakan bahwa undang-undang agama, instelling, dan kebiasaan itu jugalah yang dipakai untuk mereka oleh hakim Eropa untuk pengadilan yang lebih tinggi, andaikata terjadi hogerberoep atau pemeriksaan banding. Pasal 78 (2) menyebutkan, dalam hal terjadi perkara perdata diantara sesame orang Indonesia itu atau dengan mereka yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk kepada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka. Berikutnya pasal 109 (Stbl. 1855 No. 2) menyatkan bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut (pasal 75 dan pasal 78) itu berlaku pula bagi mereka yang dipersamakan dengan “inlander”, yaitu orang Arab, orang Moro, orang Cina, dan semua mereka yang beragama Islam, serta orang-orang yang tidak beragama Islam.
Berdasarkan gambaran diatas, nampak adanya korelasi antara satu teori dengan teori lainnya yang saling memperkuat keberadaan hukum Islam sebagai hukum yang menjadi pegangan masyarakat Indonesia pada waktu itu. Orang Islam melaksanakn syari’at Islam dasar legitimasinya adalh perintah Allah dan Rasul-Nya (ajaran/teori tentang penataan hukum). Bila orang Islam telah menerima Islam, maka mereka akan mempertahankan agamanya dengan cara mengaplikasikan syari’atnya tanpa reserve (teori tentang otoritas hukum). Dengan munculnya teori reception in complexu, semakin memperkuat penerapan hukm Islam bagi orang yang beragama Islam.
2. Syari’at Islam dan Teori Receptie
Teori receptie diperkenalkan oleh Prof. Christian Snouck Hurgronye (1857-1936), sebagai penasihat pemerintah Hindia Belanda (1898) berkenaan dengan Islam dan masyarakat. Teori ini tertuang dalam pasal 134 Indiche straaftregeling (IS) ayat 2 yang terkenal sebagai pasal receptie. Sebelum menentukan kebijakannya dibidang hukum Islam di Indonesia, ia sengaja memelajari agama Islam di Mekkah dengan mengggunkan nama samaran “Abdul Ghafar” (1884-1885) dan hamper menunaikan ibadah haji. Memasuki Makkah menyamar, berprofesi sebagai dokter mata dan fotografer. Selain ahli dalam hukum Islam, ia juga menguasai hukum adat di wilayah Indonesia bagian utara, tepatnya Aceh. Hal ini terepresentasikan dalam tulisan-tulisannya berjudul De Atjehers dan De Gojaland.
Melalui perjuangan yang sangat mendalam dalam memelajari agama Islam dan adat disebagian daerah Indonesia., ia mengemukakan pemikirannya yang terumuskan sebagai teori receptie. Melalui teorinya itu, ia menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat; hukum Islam berlaku jika norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini dikemukakan oleh Hurgronye, kemudian mendapatkan penguatan serta pengembangannya oleh van vollenhoven dan Ter Haar Barn. Latar belakang teori ini berpangkal dari keinginan Hurgronye agar orang-orang pribumi, seabagai rakyat jajahan, jangan sampai kuat memegang agama Islam. Ia berpikir dan berkesimpulan, bahwa hukum Islam dan masyaraktanya tidak dipengaruhi oleh peradaban Barat. Snouck Hurgronye mengemukakan teori ini karena ia khawatir adanya pengaruh pan islamisme yang dipelopori oleh Sayyid Jamaludin al-Afghani yang berpengaruh di Indonesia. Ia menyampaikan usul kepada pemerintah Hindia Belanda tentang kebijakannya terhadap Islam yang dikenal dengan Islam policy.
Ketika di Belanda terjadi perubahan politik, khususnya yang berkaitan dengan hubungan rakyat di daerah jajahan dan penjajahnya, timbul gerakan politik etis yang menuntut kebijakan supaya bersikap lebih etis dan bermoral. Munculnya gagasan ini untuk membangun hubungan pemerintah Hindia Belanda dengan daerah jajahannya, tidak lagi seperti penjajah dan yang dijajah. Kebijakannya diubah menjadi semacam aliansi atau federasi dalam ketatanegaraan. Dari sinilah timbul ide kerajaan Nederland Raya. Pemerintah belanda mendudukkan daerah-daerah jajahannya, termasuk Hindia Belanda, ke arah yang lebih baik. Gagasan ini untuk menyikapi hubungan antara penjajah dengan rakyat jajahan, supaya tidak menimbulkan konflik antar mereka.
Setelah mendalami hukum Islam di Mekkah, Hurgronye kemudian memasuki wilayah Aceh dan Jawa Barat dalam upaya mengkaji sikap pemerintah Hindia Belanda terhadap kebijakan umat Islam yang begitu fanatik terhadap agamanya. Sikap umat Islam ini tertuang dalam Stbl. 1882 No. 152 yang melahirkan teori rceptio in complexu. Ia mengomentari bahwa kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat Islam selama ini telah merugikan pemerintah jajahannya sendiri. Maka, dalam kedudukannya sebagai penasihat pemerintah Hindia Belanda, Snouck Hurgronye memberikannasihatnya yang terkenal dengan Islam Policy. Ia merumuskan nasihatnya untuk menjauhkan masyarakat dari hukum Islam di Indonesia, dengan cara menarik rakyat pribumi agar lebih mendekat kepada kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia Belanda.
Kebijakan yang dirumuskan Hugronye terhadap hukum Islam dan masyarakatnya, yaitu: 1. Dalam bidang agama, pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan secara jujur dan secara penuh tanpa syarat bagi orang-orang Islam; 2. Dalm bidang kemasyarakatan, pemerintah Hindia Belanda hendaknya menghormati adat-istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku, dengan membuka jalan yang dapat menuntut taraf hidup rakyat jajahan pada suatu kemajuan yang tenang ke arah mendekati pemerintah Hindia Belanda, dengan memberikan bantuan kepada mereka yang menempuh jalan ini; 3. Dalam bilang ketatanegaraan, mencegah tumbuhnya ideologi yang dapat membawa dan menumbuhkan gerakan pan Islamisme, yang memunyai tujuan untuk mencari kekuatan-kekuatan lain dalam perlawanan menghadapi pemerintah Hindia Belanda.
Kebijakan tersebut mel;ahirkan teori receptie, artinya hukum Islam dapat diterima sebagai hukum apabila telah dilaksanakan oleh masyarakat adat, maka kemudian berlakuklah sebagai hukum adat. Selanjutnya, di Indonesia dikembangkan 19 wilayah hukum adat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pada pasal 134 IS disebutkan bahwa bagi oarng-orang pribumi, kalau mereka menghendaki, diberlakukan hukum Islam selama hukum itu telah diterima oleh masyarakat hukum adat. Pasal ini sering disebut pasal receptie. Dalam kaitan hukum Islam, kebijakan pemerintah Hindia Belanda ini merupakan usaha untuk melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam dengan cara sebagai berikut. 1. Dlam hukum pidana, tidak memasukkan hudud dan Qishas. Hukum pidana yang berlaku bersumber langsung dari wetboek van stafrecht dari Nederland yang berlaku sejak Januari 1919 (Stbl. 1915: 732). 2. Dalam hukum tata Negara, ajaran Islam yang menyangkut hal tersebut dihilangkan sekaligus. Pengajian al-Qur’an dan as-Sunnah untuk memberikan pelajaran agama dan politik kenegaraan atau ketatanegaraan dilarang. 3. dalam hukum muamalah, dipersempit hanya menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Hukum kewarisan Islampun mulai diminimalisir dengan langkah-langkah sistematis. Misalnya, menanggalkan wewenang raad agama di Jawa dan Kalimantan Selatan untuk mengadili masalah kewarisan; memberi wewenang memeriksa masalah waris kepada landraad; dan melarang penyelasaian dengan hukum Islam, jika ditempat adanya perkara tidak diketahui bagaiman bunyi hukum adat.
Berpegang pada Islam policy itu, sejak 1922 dirumuskan re-organisasi badan-badan peradilan yang ada melalui perubahan pasal-pasal IS. Sejak itu pula, dibentuk sebuah komisi tentang peremajaan kekuasaan peradilan agama. Komisi tersebut diketuai oleh Ter Haar, yang kemudian mengeluarkan kebijakan tentang kewarisan dalam Stbl. 1937 untuk mengurangi kewenangan peradilan agama dibidang kewarisan bagi umat Islam. Dengan Staatsblad ini, maka sejak 1 april 1937, secara yuridis formal pengadilan agama dilarang memutuskan masalah waris, kewenangannya dipindahkan menjadi kewenangan landraad. Sejak staablad itu diterapkan, terjadilah dialog antara pemerintah Hindia Belanda dengan ulama-ulama di Indonesia. Akhir dialog menghasilakan keputusan bersama yang berkaitan dengan masalah waris, maka pengadilan agama diberi kewenangan untuk memberikan fatwa waris, fatwa ahli waris, dan fatwa mal waris. Dilihat dari segi ilmu hukum atau hukum Islam, fatwa tidak berstatus putusan final, melainkan hanya sebatas rekomendasi.
Tidak cukup sampai disitu, ternyata lahirnya teori receptie dalam . maupun dalam praktik hidup sehari-hari. Di sinilah timbul berbagai reaksi dikalangan umat Islam waktu itu. Reaksi terhadap rumusan itu secara perlahan terjadi pada 1934, dilakukan oleh dai majelis taklim Persatuan Sarikat Islam Indonesia (PSII) di Banjarnegara, berisi penentangan terhadap teori receptie dan sikap protes untuk menerapkan teori tersebut dalam tata hukum Indonesia. Para dai majelis taklim di Banajarnegara itu mengamanatkan kepada H.O.S. Cokroaminoto, agar tetap memperjuangkan berlakunya norma-norma hukum Islam.
Menurut Dr. Alfian, teori receptie berpijak pada asumsi dan pemikiran bahwa jika orang-orang pribumi memunyai kebudayaan yang sama atau dekat dengan kebudayaan Eropa, maka penjajahan atas Indonesia akan berjalan dengan baik dan tidak akan timbul guncangan-guncangan terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Belanda harus mendekati golongan-golongan yang akan menghidupkan hukum adat dan memberikan dorongan kepada mereka, untuk mendekatkan golongan hukum adat kepada pemerintahannya.
Ternyata, receptie ini telah membawa perubahan yang sangat drastis terhadap masyarakat Indonesia, hingga memasuki pintu kemerdekaan. Melalui kebijakan yang jeli, Hurgronye dan pelanjut teorinya telah berhasil meminimalisasi hukum Islam dari masyarakat Indonesia. Hukum islam yang hidup didlam masyarakat Islam ditekan menjadi hukum rakyat rendahan. Di Sinilah munculnya kebangkitan dan melahirkan gejolak rakyat Indonesia untuk memerdekakan diri atas perlakuan penjajah, termasuk di bidang hukum sehingga menimbulkan gerakan kemerdekaan Indonesia.
E. Konstitusionalisasi Hukum Islam
Ade Maman S. Dalam bukunya mengatakan bahwa sebuah bangsa yang religius apabila nilai-nilai agamanya hanya bergema sebatas ranah ibadah tanpa menunjukkan kontribusi positif dalam kehidupan berbangsa, maka tiadalah sesuatu yang signifikan dalam negara tersebut. Mengenai bagaimana posisi dan arah hukum Islam dalam hukum Nasional, maka dalam GBHN tahun 1999, disebutkan:
Menata sistem hukum Nasional yang menyeluruh dan terpadu dan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum Nasional yang diskriminatif, termasuk ketidak adilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi (Bab IV. A. 2)

Dari hal di atas dapat dipahami bahwa pembangunan hukum Nasional secara garis besar bersumber pada tiga hal: a) hukum adat, b) hukum agama, c) hukum dari barat. Dalam kajian ilmu hukum ada beberapa istilah yang digunakan sebagai teknis penyusunan hukum, namun proses tersebut tidak berkaitan dengan keabsahan prosesnya atau kepastian hukumnya, tetapi hanya menunjukkan adanya perbedaan karakteristik sebagai sebuah hukum dari segi teknis penyusunannya.
Kodifikasi
Kodifikasi berasal dari bahasa Belanda Codififate dan dalam bahasa Inggris codfiication yang diartikan sebagi pengumpulan sejumlah ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang disusun menjadi sebuah buku hukum atau buku perundang-undangan. Dalam kamus ilmiah istilah ini diartikan sebagi penetapan undang-undang secara tertulis atau pembukuan undang-undang. Secara praktik kodifikasi disebut sebagai Kitab Undang-Undang (wetboek) agar tidak terjadi kerancuan dengan penyebutan Undang –Undang (wet).
Kodifikasi yang yang disamakan dengan produk kitab Undang-Undang, cakupannya lebih luas dibanding dengan undang-undang. Ia dapat mencakup suatu hukum tertentu secara keseluruhan yang tidak didapatkan dalam sebuah undang-undang biasa. Ketika kodifikasi hukum ini digunakan dalam suatu penentuan hukum maka asas asas yang berlaku adalah lex specialis derogat lex generalis.
Indonesia pernah melakukan kodifikasi atas beberapa undang-undang warisan kolonial Belanda, seperti yang sekarang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Straftrecht), Kitab undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), dan Kitab undang-Undang Hukum Dagang ( Wetboek van Koophandel). sedangkan dalam Hukum Islam belum pernah dilakukan adanya kodifikasi hukum Islam, namun dengan adanya kitab-kitab klasik seperti kitab Fiqih sebagai rujukan hukum dalam peradilan Agama yang telah tersusun berdasarkan ranah bidangnya, maka dapat dikatakan bahwa hukum Islam telah terkodifikasikan dengan lengkap dan sempurna, kendatipun dari sisi hukum nasional belum dilakukan.
Menurut penulis dengan telah terklasifikasikannya hukum Islam berdasarkan bidangnya mempermudah pemerintah dalam melakukan kodifikasi hukum secara nasional, karena negara hanya cukup mengesahkannya tanpa harus mengkodifikasikannya kembali.
Unifikasi
Unifikasi adalah kesatuan, penyatuan, persatuan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah memiliki pengertian sebagai hal yang menyatukan, penyatuan, menjadikan seragam.dari sini dapat ditarik pernyataan utuh bahwa unifikasi hukum sebagai penyatian berbagai hukum menjadi stua kesatuan hukum secara sisitematis yang berlaku bagi seluruh warga negara pada suatu negara.
Melihat adanya pluralitas dalam negara Indonesia tentu proses unifikasi hukum sangatlah sulit, karena adanya berbagai kebudayaan, sistem sosial, politik dan agama yang berbeda-beda. Namun inilah yang menjadi suatu kebutuhan masyarakat dengan berbagai heterogenitas yang ada, dimana hukum nasional terbentuk dari berbagai perbedaan yang ada tersebut dan dari pelbagai hukum lokal yang ada. Dengan adanya unifikasi hukum terdapat adanya keseragaman dalam penyelenggaraan hukum sehingga dengan ini tak akan muncul adanya diskriminasi hukum pada golongan tertentu.
Rahmat Rosyadi dalam bukunya mengatakan bahwa pemerintah jarang sekali melakukan upaya peng-unifikasi hukum, padahal pada kenyataanya begitu banyak permasalahan yang muncul, dimana oleh beberapa pihak dipandang unifikasi hukumlah yang seharusnnya diambil sebagai solusi. Saat ini proses unifikasi hukum sangat jarang sekali diambil oleh pemerintah, hal ini di karenakan adanya tiga faktor yang ada :
a. Berkaitan dengan rumitnya proses penyatuan
b. Ketiadaannya netralitas pada hukum yang bersangkutan
c. Dianggap tidak perlu lagi menempuh jalur unifikasi
Adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan suatu produk daripada unifikasi hukum yang pernah dilakukan oleh pemerintah. Prof. Dr.Hazairin dalam bukunya: “Tinjauan Mengenai Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, menamakan undang-undang ini sebagai suatau unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan adanya agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Unifikasi tersebut bertujuan untuk melengkapi sesuatu yang tidak diatur oleh hukum agama atau kepercayaan sehingga negara berhak mengaturnya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan zaman.
Kompilasi
Berasal dari bahasa Latin compilare, yang berarti mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini dikembangkan dalam bahasa Inggris yaitu compilation, dalam bahasa Belanda compilatie, yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kompilasi. Dalam kamus ilmiah populer istilah kompilasi diartikan sebagaikaranga (buku) yang tersusun dari kutipan-kutipan buku yang lain. Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat tentang uraian-uraian atau bahan-bahan hukum tertentu pendapat hukum atau aturan hukum.
Pada sisi praktiknya kompilasi menimbulkan beberapa perbedaan pendapat terkait pada keabsahan dan dan kedudukannya. Salah satu contah dari kompilasi adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI ini digunakan sebagai rujukan hukum oleh para hakim dalam memutuskan, mengadili, dan memeriksa suatu perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. KHI pada dasarnya adalah hukum dari kitab-kitab fiqih yang di dalamnya terdapat berbagi perb edaan pendapat yang kemudian diunifikasikan menjadi kompilasi.
HI disahkan melalui Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Kemudian ditindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 dan disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktur P embinaan Badan Peradilan Agama Islam No. 3694/EV/HK.003/AZ/91. Dengan itu secara substansial kompilasi tersebut telah menjadi hukum positif dan telah diakui keberadaannya. Menurut Amir Syarifuddin, Kompilasi Hukum Islam merupakan puncak pembaharuan pemikiran Hukum Islam di Indonesia.

Daftar Pustaka
Hasbi Umar, M. 2007. Nalar Fiqih Kontemporer. Jakarta: Gaung Persada Press
Maman Suherman, Ade. 2004. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. Jakarta: Grafindo Persada
Maulana, Achmad dkk.2004. Kamus Ilmiah Populer. Yogyakarta: Absolut
Qadri Azizy, A.2004. Hukum Nasional, Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum. Jakarta Selatan: Teraju
Rahmat Rosyadi, A dan M. Rais Ahmad. 2006.Formalisasi Syariat Islam dalam Pesrpektif Tata Hukum Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s