Hukum Islam dan Hukum Umum


A. Hukum Islam dan Hukum Umum
Pengertian Hukum secara umum adalah peraturan-peraturan yang bersifat mengikat, mempunyai sanksi dan bertujuan untuk mengatur kehidupan individu atau orang banyak dalam suatu masyarakat. Ketika kita membicarakan tentang pemikiran hukum Islam (fiqh), akan sangat berbeda dengan hukum umum, dikarenakan fiqh tidak bisa lepas begitu saja dari dalil-dalil agama (nashsh) yang bersumber dari wahyu Allah. Sementara, hukum umum sering dipahami seakan tidak ad kaitannya dengan wahyu atau agama.
Oleh karena itu perlu adanya penjelasan yang kongkrit sekaligus membuat benang merah berupa pembatas dan sekaligus pengisian antar hukum Islam dan Hukum Umum.
1. Hukum Islam dan Fiqih
Dalam catatan sejarah, istilah fiqih mengalami tiga perkembangan makna, yaitu:
a) Fiqh yang berarti paham (fahm). Dalam tingkat ini, fiqh dipakai untuk memahami dan membuat dedukasi dari makna ayat-ayat Al Quranatau Sunnah Nabi. Dengan demikian identik dengan makna ra’y (pendapat pribadi dari ahli fiqh atau fuqaha’). Dengan demikian fiqh disini mengacu pada proses memahami atau menafsirkan Al Quran atau Sunnah NAbi.
b) Fiqh yang berarti ilmu agama, mengacu pada pengetahuan. Di sini fiqh identik pada pemikiran tentang agama atau pengetahuan tentang agama secara umum, seperti ilmu kalam, tasawuf dan lainnya, tidak hanya berkaitan dengan hukum. Meskipun fiqh di sini juga mencakup aspek-aspek selain hukum, namun terdapat cirri utama yang tetap menunjukkan karakternya, yaitu berupa intelektual atau pemikiran.
c) Fiqh yang berarti suatu jenis disiplin dari jenis-jenis pengetahuan Islam, yakni hanya disiplin hukum Islam. Yang pada hakikatnya merupakan suatu pengetahuan produk fuqaha’ atau mujtahid.
Mengenai produk fuqaha, ada yang membagi menjdi dua kelompok yaitu, pertama fiqih ijtihadi, yakni materi hukum Islam yang diperoleh dari hasil ijtihad dan fiqih nabawi, yakni materi hukum Islam yang diperoleh dari ketentuan hukum secara rinci dan mudah dipahami yang disebutkan dengan jelas dalam Al Quran atau Sunnah Nabi.
Sering kita dengar bahwa fiqh adalah hukum Islam, yaitu hasil ulama atau fuqaha. Denagn begitu, tidak lagi bermakna faham sesuai dengan arti bahasanya ataupun ilmu agam seperti perkembangannya dalam fase kedua. Namun kenyataanya tidak selalu demikian, sebab muatan pembahasan dalam fiqih mencakup hampir seluruh aspek kehidupan umat. Ciri fiqih yang adaptif atau menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan, yang diformilkan dengan kaidah fiqih tadi, diakui oleh semua pemikir hukum Islam. Demikian juga mahzhab yang dikenal keras dan kaku bersandar kepada hadits juga mengakui hal tersebut.
Secara lebih popular, fiqih biasanya didefinisikan dengan al-‘ilm bi al-ahkam as-syari’iyyah al-‘amaliyah al-muktasabah min adillatiha al-tafshiliyyah (ilmu yang mengenai hukum-hukum syar’i yang berkaitan dengan perbuatan yang didapatkan dari dalil-dalil yang spesifik). Pengertian dari Abu Ishaq Al-Syirazi yaitu: ma’rifat al-ahkam as-syari’iyyah al-lati thariquha al-ijtihad, (mengetahui [menemukan] hukum syar’I yang caranya dengan ijtihad). Setelah menjadi disiplin tersendiri, fiqh biasanya diartikan dengan hukum Islam, namun hukum di sini tidak selalu identik dengan law atau peraturan perundang-undangan. Lebih condong kepada konsep etika agama (religious ethics). Yakni ciri utamanya adalah terwujudnya kandungan nilai ibadah yang sarat dengan pahala, siksaan dan berkonsekuensi akhirat.
Dilihat dari aakupannya dengan sarat muatan etika agama, fiqih secara umum dapat diartikan dengan ilmu tentang perilaku manusia yang landasan utamanya adalah wahyu atau secara singkat Ilmu Islam tentang perilaku manusia.
2. Lahirnya Pemikiran Hukum Islam
Sebagai pemeluk agama Islam jelas akan mengatakan bahwa hukum Islam itu lahir sejak agama Itu sendiri lahir, yaitu sejak masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan wujud hukum Islam itu bersumber dari Al Quran, hadits Nabi serta praktik atau sunnah Nabi sendiri, itu semua dikembangkan dengan sangat menghargai penggunaan akal untuk melakukan ijtihad dan sangat toleran bahkan juga adaptif terhadap adat kebiasaan lokal atau kedaerahan.
Berbeda dengan kajian kritis Barat, setidaknya sebagian pemikir atau yang menjadi mainstream dalam dunia kritis di Barat. Joseph Scacht, ahli hukum Islam dalam tradisi kajian kritis di Barat yang sangat terkenal, mengklaim bahwa hukum Islam lahir pada waktu akhir abad ke 1 H atau awal abad ke 8 M, ini berarti pada masa abad ke 1 H atau abad ke 7 M, hukum Islam belum lahir. Dengan kata lain hukum Islam bermula dari akhir pemerintahan dinasti Umayyah dan bukti tentang tradisi hukum Islam hanya dapat kita dapatkan kembali pada tahun 100 H, artinya selama 100 tahun ke belakang sampai dengan hijrah Nabi, pemikiran hukum Islam tidak dapat diperoleh buktinya.
Anggapan Schacht tersebut sudah pasti ditolak oleh umat Islam dan ulamanya, bahkan sebagian penulis Barat sendiri juga menolak tesis Schacht tersebut. Noel J. Coulsun menyebutkan bahwa “the notion of such a vacuum for a century is difficult to accept” (anggapan adanya kevakuman hukum selama satu abad adalah sulit untuk diterima).
Pada masa Nabi diakui tidak ada pemisahan antar hukum Islam dan hukum masyarakat. Kalau kita perhatikan secara seksama, praktik hukum Islam dapat kita ketahui sejak Nabi masih hidup, demikian pula prktik ijtihad juga berjalan sejak Nabi masih hidup. Nabi sendiri juga sudah biasa melakukan ijtihad, tidak hanya menunngu wahyu dari Allah dalam memutuskan beberapa kasus, meskipun untuk hal-hal tertentu Nabi selalu menunggu wahyu. Pada masa khulafa’ rasyidin juga terjadi hal yang demikian, tetap mendasarkan kehidupan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan dunia pada hukum Islam, namun terjadi pemisahan antara pengembangan pemikiran hukum Islam dengan praktik pemerintahan, setelah masa khulafa’ rasyidin. Para mujtahid mengembangkan hukum Islam tanpa memperdulikan hegemoni pemerintahan. Itulah sebabnya tema kampanya dinasti Abassiyah, ketika propaganda untuk menghancurkan dinasti Umayah, ingin mengembalikan supermasi hukum Islam.
Di sinilah dapat dikatakan bahwa sebenarnya telah terjadi komunitas praktik ijtihad dan pemikiran hukum Islam sejak masa Nabi sampai dengan masa-masa selanjutnya, kemudian selalu berkembang terutama sekali kebebasan pemikiran secara individual, sehingga menghasilkan pelbagai bentuk jenis mazhab.
Hukum Islam, jika kita perhatikan dari pendapat perseorangan kemudian diikuti oleh murid-muridnya, lalu dianggap sebagai pendapat yang paling kuat di daerah atau kota tertentu, ketika itulah menjadi mazhab sebuah kota atau daerah, yang seolah menjadi sebuah consensus (ijma’) dari masyarakat kota atau daerah tersebut. Dalam perkembangan berikutnya, pendapat perseorangan yang dilengkapi dengan metedologi (manhaj) yang dipakai ini menguat. Sehingga mazhab yang bernamakn kota atau daerah berubah menjadi mazhab yang dinisbatkan pada nama-nama perseorangan.
Perbedaan pendapat dan juga perbedaan mazhab tersebut ada pengaruh faktor budaya kedaerahan atau yang biasa disebut dengan urf atau adah (adat kebiasaan), meskipun pengaruhnya tidak semata-mata kepada esensi hukumnya, namun lebih kepada mujtahid yang kemudian berdampak pada hasil pemikirannya. Oleh karena itu, di Indonesia juga muncul pendapat untuk menciptakan mazhab ala Indonesia atau setidaknya menemukan hukum Islam yang sesuai dengan sosio-kultural bangsa Indonesia, yang dalam banyak hal berbeda dengan sosio-kultural masyarakat di negara-negara Arab. Juga sekaligus untuk mewujudkan pemikiran hukum Islam secara mendasar yang sesuai dengan sosio-kultural bangsa Indonesia.
3. Produk Fuqaha
Setelah masa khulafa’ rasyidin, terjadi pemisahan antara pemerintahan dan hukum Islam. Meskipun dinasti abassiyah memproklamirkan akan diterapkannya syariah Islam, namun dalam praktiknya tidak seluruhnya terpenuhi. Penegakan supermasi syariah semakin lama semakin meredup, sehingga pemisahan antara praktik pemerintahan dengan segala jenis hukumnya melalui peradilan dan praktik hukum Islam dengan proses pengembangannya benar-benar terjadi. Hal ini dapat kita pahami dari tidak bersediaanya Abu Hanifah, Malik, Syafi’I dan Ahmad bin Hanbal untuk menjadi hakim yang diangkat oleh pemerintah. Alasan utamanya adalah mereka khawatir kalau kebebasan berfikirnya mengenai hukum Islam ternodai oleh cengkramankekuasaan dan kepentingan penguasa.
Sehingga para mujtahid dan bahkan juga para fuqaha itu terus mengembangkan pemikirannya mengenai hukum Islam dengan bebas dan menampakkan sifat independen atau swasta, tanpa ikatan yang dilakukan oleh penguasa resmi. Dari sejarah seperti itu, wajar bila hukum Islam itu pada hakikatnya produk ulama(fuqaha/mujtahid), meskipun tetap bersumber kepada Al Quran dan Hadits Nabi. Dan dalam memahami nash itu, maka diperlukan seperangkat metedologi, seperti qiyas, istihsan, maslahah dan lain sebagainya, namun yang tetap tampak adalah ciri independensi dan keindividualan para pemikir hukum Islam tersebut.
Secara garis besar hukum Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum yang berkaitan dengan ibadat dan hukum yang berkaitan dengan muamalah. Meskipun kalau dikembalikan kepada kenyataan bahwa fiqh adalah produk mujtahid atau fuqaha, yang secara semantik identik dengan man-made law (hukum buatan manusia), namun yang harus disadari di sini adalah tetap mendasarkan sumber utamanya pada wahyu. Dengan kata lain, meskipun wujud hukumnya berupa muamalat, tetaplah mengandung nilai keagamaan meskipun harus disadari bahwa hal itu tidak selalu identik dengan agama itu sendiri.
4. Pembaruan Hukum Islam
Sudah disadari bahwa nash dari wahyu sangat terbatas, sementara seiring waktu, persoalan dan permasalahan akan selalu berkembang. Disinalah lalu muncul pembahasan mengenai reinterprasi terhadap nash, ijtihad kembali, redefinisi bermazhab dan semacamnya. Dengan kata lain, kebanyakan ulama dan pemikir Islam menghendaki tetap adanya hukum Islam yang mampu memberi solusi dan jawaban terhadap perubahan sosial.
Inti yang hampir disepakati adalah bahwa hukum Islam pada hakikatnya untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, yang harus selalu sesuai dengan tuntunan perubahan, sehingga selalu diperlukan ijtihad yang baru. Salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya pembaruan hukum Islam adalah pengaruh kemanjuan dan plularisme sosial budaya dan politik dalam sebuah masyarakat dan negara.
Pemahaman klasik nampak adanya ambivalensi, seperti tidak sahnya perempuan menjadi saksi, namun sah menjadi rawi hadits Nabi. Padahal, konsekuensi peran rawi jauh lebih besar dari sekedar menjadi saksi. Kesaksian hanya berdampakpada orang-orang yang mempunyai kaitan dengan kasus yang diberi kesaksian tersebut. Sedangkan meriwayatkan hadis itu pada hakikatnya juga berarti berperan menjadi saksi, bahkan lebih dari sekedar saksi, oleh karena mempunyai implikasi luas, yaitu menjadi sumber hukum Islamyang dampaknya akan berpengaruh kepada seluruh umat manusia.
Dengan kondisi sosial budaya yang semakin terbuka dan kesempatan perempuan untuk memperoleh pengetahuan dan prestasi juga semakin terbuka, maka sewajarnyalah jika hukum Islam mengenai kedudukan perempuan itu perlu diredefinisi.
Indonesia adalah negar yang memenuhi kriteria keterbukaan kesempatan seperti itu. Di sini hendaknya berorintasi pada prestasi dan kemampuan menjalankanpekerjaan sebagai amanah, sehingga yang menjadi ukuran adalah profesionalisme, bukan formalitas jenis kelamin. Ini berarti sudah ada pembaruan hukum Islam dengan menghilangkan diskriminasi terhadap kedudukan dan perempuan karena ada tuntutan perubahan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s