Abdullah Ahmed An-Naim


Pendahuluan

Pada akhir abad ke-19 M dan awal abad M abad ini merupakan gerakan pembaharuan pemikiran islam dalam modern. Namun pembaharuan di era modern sekarang ini menjadi Suatu perdebatan dan tantangan intelektual yang sangat besar. Selain adanya isu yang juga menjadi perdebatan dalam dunia internasional, untuk mewujudkan keadilan yang universal, membentuk masyarakat dan egaliterial, membebaskan individu dari ketertindasan, menggunakan sumber-sumber yang ada penggalian hokum islam dan mengaplikasinya dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan maslahah mursalah, sehingga tidak seorangpun tertindas dengan keberadaan hokum tersebut.
Perkembangan pemikiran dalam dunia islam yang muncul sekarang ini amatlah beragam politik, ekonomi, feminismi, dan lain-lain. Pemikiran ini muncul di wilayah afrika, India dan sudan. Selain di wilayah tersebut pemikiran dan kajian keislaman ini juga banyak berkembang di eropa dan amerika.
Dalam perdebatan mengenai isu-isu tentang wacana pembebasan masyarakat sipil, hukum internasional dalam islam dan hak-hak asasi manusia, Abullah ahmad An-Annaim merupakan sosok yang cukup menarik dan mengundang tanggapan dan kritikan para pemikir muslim lainnyadi dunia internasional dalam makalah ini penulis mencoba untuk mentelaah tentang hirup pikuk kehidupannya, dalam segi biografi, pendidikan yang tempuh, metode yang gunakan dalam mengistimbatkan hukum dan hal lain yang berkaitan aktivitasnya.

A. Sketsa kehidupan An-Naim
1. Latar belakang pendidikan
An-Anaim di lahirkan di Sudan pada tanggal 19 november 1964. ia menyelesaikan sekolah dasar menengah atasnya di sudan. Kemudian melanjutkan studinya di fakultas hokum jurusan pidana universitas khartum, dan di lanjutkan di ingris pada jurusan kriminologi universitas Cambridge dan mendapat gelar LLB. Dan diploma pada tahun 1973 .sedangkan gelar doctor ia tempuh di universitas adinburg, skotlandia, dan mendapat gelar Phd. Dalam bidang hokum pada tahun 1976.
Setelah menyelesaikan studinya di bidang hokum, an-anaim kembali ke sudan, mengabdi kepada bangsanya sebagai jaksa, pengacara dan dosen pada universitas khartum. Selain mengajar, naim menjadi corong pemikiran-pemikiran gurunya, Mahmud Muhammad thoha, salah satunya teori nasakh yang sebelumnya di kembangkan oleh gurunya.
Menjelang1979, Naim menjadi kepala departemen public di fakultas hokum khartum. Ia sebagai sosok intelektual muda yang aktif dan brilian dalam berbagai diskusi dan seminar hokum di sudan. Selain itu juga aktif menulis berbagai artikel dalam berbagai jurnal, baik yang bersekala nasional, maupun internasional. Sekarang naim menetap di Amerika serikat.

2. Aktivitas social politik
An-Naim tidak hanya bergelut dalam di bidang pendidikan, tetapi ia juga aktif di bidang politik. Yang di awali dengan kekagumannya pada Muhammad thoha. Tokoh pundamental reformis modern sudan. Setelah beberapa tahun mengenal Muhammad thoha dan aktif di berbgai diskusi bersamanya, akhirnya ia dengan resmi aktif dan bergabung dalam partai politik yang di pimpin oleh Muhammad thoha sendiri. The republican brotherhood pada tahun 1986 partai ini sebagai balance terhadap partai-partai nasionalis yang ada di sudan yang banyak berlandaskan pada ajaran islam ortodok tradisional, tujuan thoha dala berdirinya The republican brotherhood adalah untuk memunculkan citra islam yang modern melalui jalur politik.
Untuk mendapatkan tujuan yang ia impikan, thoha mendapat berbagai tantangan dan kecaman dari lawa-lawan politiknya, kaum ortodok tradiosional penguasa saat itu. Di bawah komando numeiri aktifitas The republican brotherhood di sabotase, dan thoha sendiri di penjara baik secara fisik maupun intelektual.
Puncak kediktoran Numeiri adalah pada tahun 1985 ketika itu ia bersma-sma dengan pejabat pengadilan sudan merekayasa tuduhan terhadap thoha dan sejumlah elit pengikutnya dengan tuduhan thoha dan pengikutnya dengan murtad dan menyimpan dari tradisi keagamaan yang berlaku umum di sudan.
Setelah dua bulan (76 hari ) di laksanakan eksekusi atas Muhammad thoha, pemeritahan jendral Numeiri di gulingkan lewat suatu pembrontakan dan kudeta pada tanggal 6 april 1985 peristiwa ini menurut An-Naim,banyak di pengaruhi oleh pemikiran cemerlang Mohammad Thaha setelah wafatnya Muhammad Thaha The republican brotherhood hengkang dari aktifitas politik sudan kelompok ini banyak aktif dalam kegiatan social kemasyarakatan. An-Naim sendiri selaku tokoh sentral dalam gerakan ini berusaha keras mentrasformasikan pemikiran Thaha tentang metode naskh yang tertuang dalam al-risalah ast-tsaniyah min al-islam. Kemudian An-Naim menjadi penerus Muhammad thaha, sehungga menghasilkan karya yang spektakuler, yaitu Toward an Islamic Reformation civil liberaties human right and internasional law

B. Metode dan Pendekatan Pemikiran
1. Metode berfikir
Untuk bias merefleksikan sebuah tema pemikiran khususnya pembaharuan hokum islam yang di tawarkan oleh seorang pemikir yang peduli terhadap keberlangsungan hokum yang mampu memberikan ruang gerak untuk di jadikan sebuah talak ukur dalam berinteraksi wajar jika melihat pemikiran tokoh yang di usung sementara untuk menguji sampai sejauh mana sebuah tema pemikiran itu eksis dan secara akademik dapat di pertanggung jawabkan, hal itu setidaknya juga dapat di mulai dengan upaya pembahasan berkenaan dengan metode yang di tawarkan, hal tersebut bias di mulai dengan melacak pemikiran-pemikiran an-naim
Konsep naskh yang di kemukakan itu berbeda dengan konsep-konsep di kemukakan ulama klasik Naskh yang di ajukan adalah berpijak pada ayat :

Dalam bukunya, dekonstruksi syariah Naim sangat getol dalam pembaharuan islamnya Naim resah melihat syariah yang sedang di praktekkan adalah syariah bawaan (historis syariah) yang cenderung tidak mampu mencover segala aspek kehidupan yang sudah berakulturasi dengan kebudayaan sekuler, khususnya dalam bidang hukumnya
Naim mengatakan “model-model syariah “modern”itu akan melahirkan problem yang sangat serius dalam praktek, dan bahwa upaya pembaharuan dalam kerangka syariah sejauh ini belum dan tidak akan mungkin mencapai tingkat pembaharuan yang sungguh-sungguh di perlukan bidang hokum public. Intinya Naim mengatakan bahwa upaya untuk mewujudkan Negara islam modern “ tidak akan maksimal, melihat kerangka pembaharuan syariah yang belum di tindak lanjuti
Naim mencoba mengusung kembali metodologi pembaharuan syariah yang pernah di kembangkan oleh gurunya Mahmoud Muhamed Thoha, yaitu “evolusi legislasi islam”yang esensinya suatu ajakan untuk membangun prinsip penafsiran baru yang membolehkan penerapan ayat-ayat al-quran dan sunnah, bukan yang lainnya . Naim melanjutkan , jika pendekatan tersebut di terapkan akan mampu memecahkan kebuntuan antara tujuan pembaharuan keterbatasan konsep dan tekhnik syariah histories
Teori evolusi legislasi islam di kenal daam kerangka hokum islam dengan kata naskh konsep naskh yang di tawarkan oleh Mahmoud Thoha dna muridnya An-naim berbeda dengan konsep naskh yang pernah di kemukakan oleh ulama-ulama klasik. Naskh yang di ajukan berpijak pada surat Al-Baqarah ayat (106) ma nansakh min ayatin aw nunsiha na’ti bikhoirin minha aw mitssliha. Menurut thaha ayat tersebut seharusnya di tafsirkan sebagai berikut ayat- ayat kami naskh (menghapuskan hokum suatu ayat ) atau yang kami tunda pelaksanaanya maka kami gantikan dengan ayat yang lebih dekat dengan pemahaman manusia , atau memulihkan pemberlakuan ayat tersebut pada saat yang tepat. Bisa di ambil kesimpulan, bahwa naskh menurut Thaha adalah penghapusan untuk sementar a waktu, tidak bersifat permanen.
Naim mengatakan bahwa tesis yang di ajukan gurunya sesuai dengan kondisi ummat sekarang dan tesis tersebut adlah satu-satunya jalan untuk menerobos kebutuan pemahaman hokum syariah yang seharusnya bersifat kreatif inisiatif dan apreatif
Dalam pembaharuan hokum resmi, naim mengekor pada tipe pembaharuan hokum yang banyak di kembangkan oleh bangsa-bangsa muslim pada umumnya di antaranya:
a. Takhshis al-qada’ (hak penguas untuk memutuskan dan menguatkan keputusan pengadilan ) di gunakan untuk membatasi penerapan syariah pada persoalan- persaoalan hokum perdata bagi umat islam
b. Takhayyur (menyeleksi berbagai pendapat di dalam mazhab fiqih tertentu dan tidak memilih pendapat dominant di dalm mazhab arus pertama,melihat mazhab yang dominan adalah mazhab hanafi, yang merupakan mazhab resmi bagi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukm perdata ummat islam
c. Siasah syariah (kebijaksanaan penguasa untuk menerapkan aturan-aturan administratif yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariah juga di gunakan untuk memperkenalkan berbagai bentuk pembaharuan
d. Penafsiran kembali terhadap hukm perdata, untuk membatasi maraknya perceraian dan poligami yang banyak di lakukan olen kaum laki-laki

2. Kerangka teoritik
Di zaman modern sekarang ini sebagai mana yang di katakana oleh voll, bahwasannya aeda tiga macam kerangka hokum islam yang berkembang yaitu pertama Kembali kepada al-quran dan hadist kedua menguak pintu ijtihad dan yang ketiga mengadopsi hokum sekuler yang di sesuaikan dengan kerangka hokum islam
Menurut An-Naim ketiga kerangka (tema) tersebut tidak akan bisa mencapai tingkat pembaharuan yang mendesak supaya hokum public islam bisa berfungsi sekarang ini. Apabila umat muslim masih berpegang kepada tiga tema tersebut , yang dalam istilah An-Naim adalah syariah histories
Oleh sebab itu an-naim mencoba untuk membangun suatu bangunan hokum islam yang sesuai dengan kondisi real dunia modern sekarang ini, yang di dasarkan pada ajaran al-quran dan hadist yang murni .Umat islam harus terlepas dari keterikatanya oleh syariah histories jadi kerangka teori yang di ajukan An-Naim ini terlepas dari tiga tema yang di ajukan oleh voll Bagi an-naim tidak mungkin memilih salah satu dua pilihan itu, untuk itu umat islam harus membentuk kerangka baru hokum islam agar dapat adaptable di dunia internasional sekarang ini hokum islam harus humanis.

3. Pendekatan pemikiran Na’im
Untuk membantu dan memudahkan penerapan metode di atas, Na’im menawarkan perlunya pendekatan social historis dalam segala proses pengkajian pembaharuan islam. Signifikansi dari pendekatan ini adalah untuk menyadarkan diri bahwa munculnya pemikiran-pemikiran islam modern yang tetap eksis sampai sekarng ini, tidak bisa di lepaskan dari konteks sosio historis perjalanan perkembangan islam sejak lahirnya sampai sekarang, Dengan demikian, sebuah produk pemikiran, khususnya hokum islam senantiasa akan terasa lengkap bahkan bisa jadi anakroistik.
Untuk merealisasi pemikiranya tentang pembebasan masyarakat sipil, jaminan hak-hak asasi manusia hokum internasional dalam islam dan hokum pidana islam, naim mencoba merekam perjalanan sejarah terbentuknya sebuah hokum (syariah )
Syariah yang di maksud oleh An-Naim adalah tugas umat manusia yang menyeluruh yang meliputi aspek moral, teologi dan etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah formal, dan ibadah rinci jadi dengan demikian syariah berkaitan erat dengan historis perjalanan kehidupan manusia, sedangkan menurut An-Naim syariah historis belum mampu menjawab tantangan modern, yang harus di berengi dengan ikhtiar untuk mendekonstruksi kembali syariah histories (syariah yang turun temurun yang cenderung tidak berubah) melihat zaman menantang untuk di hadapi, dengan pemikiran yang di usungnya, sekulasisi dan modernisasi.
Memperkuat analisisnya, Naim mencoba mengkritisi sejarah syariah menurutnya ayat-ayat madaniyah yang bersifat kasuistik yang menurutnya banyak menyatakan norma politik dan hokum yang bersifat khusus, harus saatnya diganti dengan ayat-ayat makiyah yang menurutnya lebih universal, lebih egaliter dan banyak berisi tentang ajaran agama dan moral, atau dalam bahasa mahmoud thoha ayat madaniyah adalah ayat yang belaku bagi suatu masyarakat yang baru berkembang dan terbatas
Lebih lanjut Naim berpendapat bahwa ajaran islam yang berkembang sekarang adalah berangkat dari kondisi konkrit masyarakat madinah pada abad VII, yang memungkinnya adanya transformasi hokum islam yang lebih responsive terhadap perkembangan dinamika kehidupan masyarakat dengan tetap berlandaskan Al-Quran dan hadist sebagai hujjah
Dengan pendekatan demikian tersebut, an-Naim berusaha memunculkan sesuatu kajian histories hokum islam secara terbalik, satu metode yang belum pernah di terapkan sebelumnya oleh ulama dan intelektual lainnya
Selain tentang kegunaan ayat makkiyah, an-Naim juga menganjurkan untuk mendekonstrusi konsep baku ushul fiqh yang telah di cetak oleh ulama terdahulu, menurut An-Naim aturan yang tertuang dalam ushul fiqh bukan suatu hal yang di anggap final dan mengikat semua orang dapat melakukan ijtihad, selama ijtihadnya tersebut masih dalam lingkaran risalah islam.

4. Metodologi kajian an-Naim
Dalam rangka mewujudkan teorinya, an-Naim memberikan landasan-landasan intelektual baru dalam ranah pergumulan hokum public islam, penfsiran kembali terhadap hakikat dan makna hokum public islam secara menyeluruh. Metodologi yang dikemukakan oleh an-naim adalah metode yang dikembangkan oleh gurunya dalam the second massage of islam, Mahmud Muhammad thoha. Lebih dari itu, an-naim mengembangkan prinsip-prinsip dasar yang telah diajarkan Thoha tersebut ke dalam analisa konkrit mengenal implikasi-implikasinmya dalam hokum public islam. An-naim mengajukan pendekatan-pendekatan yang lebih memadai dengan konsep dasar yang telah diberikan gurunya tersebut.
Metodologi yang dijadikan kerangka reformasi oleh Mahmoud Thoha dan muridnya, an-Naim, adalah teori evolusi hokum, atau yang dikenal dalam kerangka hokum islam dengan kata naskh.

5. Buah pemikiran An-Naim
Sudah masyhur dikalangan para pemikir kontemporer, berkenaan dengan teori-teori yang dikembangkan dalam merumuskan dan menampilkan formulasi hokum islam yang mapan dan lebih reflektif terhadap gejala-gejala yang menjamur di masyarakat, sehingga bisa diterima dan lebih memihak keadilan.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Voll, ada tiga term yang dikembangkan yaitu: kembali kepada al-Qur’an dan hadits secara total, menguak pintu ijtihad dan mengadopsi hokum sekuler yang disesuaikan dengan kerangka hokum islam. Tiga terma pembaharuan tersebut bukan hany mendominasi dalam ranah hokum tetapi merembet kepada reformasi dalam tatanan politik, pendidikan, ekonomi dan berbagai sector kehidupan kehidupan lainnya.
Terlepas dari tiga terma diatas, an-Naim mencoba membangun sebuah bangunan hokum yang lebih mapan yang jauh lebih relevan dalam konteks zaman sekarang ini. Menurut Naim, ummat islam harus lepas dari belenggu syariah historis yang dianggap belum mampu merespon perubahan atau menerima hokum secular. Dengan latar belakang tersebut, menurut Naim ummat islam harus membentuk kerangka baru hokum islam agar dapat beradaptasi dengan dunia internasional., yaitu menjadi hokum islam yang humanis.
Sesungguhnya munculnya pemikiran reaktualisasi dan dekontruksi hokum islam berangkat dari beberapa pandangan dasar, yaitu: pertama, bahwa pintu ijtihad selalu terbaru. Kedua, didalam al-Qur’an dan Hadits terdapat nasakh. Ketiga, hokum islam bersifat dinamis dan elastis. Keempat, kemaslahatan dan keadilan merupakan tujuan syariat. Dan yang kelima, keadilan adalah dasar kemaslahatan. Dengan mengacu pada pandangan-pandangan ini maka terlihat bahwa metode penafsiran dan penemuan hokum yang selama ini telah berjalan terasa akronestik, sehingga suatu tatanan metode baru yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah actual menjadi sangat mendesak dan mutlak diperlukan.
Kembali pada pemikiran an-Naim, dari paparan reformasi pemikiran hokum islam yang dikemukakan oleh an-Naim, terdapat beberapa sumbangan pemikiran yang ditawarkan untuk mewujudkan realisasi hokum public islam. Pertama, konstitualisme islam. Menurut Naim konstitualisme islam pada era modern ini harus lebih bersifat aspiratif, egaliter, dan tidak diskriminatif. Konstitualisme islam sekarang ini seharusnya tidak membedakan agama, ras, dan sex (jenis kelamin). Menurut Naim, konstitualisme seperti in sudah ada dalam islam, yang banyak tertuang dalam surat Makkiyah.
Kedua, yang dapat dipetik dari pemikiran an-Naim adalah tentang hokum pidana islam. Menurutnya, Negara yang memberlakukan hokum islam secara totalitas haruslah mempertimbangkan hukuman yang humanis. Bagi Naim hukuman hadd dan qishas yang berlaku dalam hokum islam harus dibatasi pemberlakuannya. Hadd dan qishas dalam era modern dianggap hukuman yang tidak mengakui dan menghormati hak asasi manusia yang agung. Untuk menghindari hal tersebut, satu-satunya cara adalah memberlakukan ayat-ayat Makkiyah dan menunda kebarlakuan ayat Madaniyah.

C. Karya terbaru An-Naim
Selain dekonstruksi syariah yang coba diusung an-Naim dalam bukunya, ditemukan pula karya terbarunya yang berjudul “islam dan Negara Sekular: menegosiasikan masa depan syariah (2007)”
Karya pemikir asal sudan yang kini menetap di AS ini merupakan hasil penelitian selama lebih kurang tiga tahun (2004-2006) yang dilakukan dibeberapa Negara muslim termasuk turki, mesir, sudan, Indonesia, Nigeria, dan lain-lain. Ada beberapa catatan kecil yang menarik dari buku ini. Pertama, versi orisinal buku hingga sekarang belum terbit. Rencananya tahun (2008) baru akan dicetak. Versi Indonesia ini sendiri diterjemahkan dari draft asli yang ditulis dalam bahasa inggris. Tidak jelas apakah versi Indonesia ini sudah dianggap final oleh penulisnya atau masih akan mengalami perubahan. Kedua, dalam versi Indonesia, buku ini ditutup dengan bab ketujuh yang secara khusus dan detail mendiskusikan perdebatan penerapan syariah di Indonesia. Melihat berbagai literature bahasa Indonesia yang dirujuk penulis, maka wajar jika muncul anggapan bahwa an-Naim menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Wajar jika muncul pertanyaan tentang otentisitas bab ketujuh ini; apakah benar-benar ditulis oleh an-Naim sendiri atau ada pihak lain di Indonesia yang menulisnya? Keraguan ini diperkuat lagi oleh versi inggris buku tersebut yang sama sekali tidak memuat bab ketujuh.
Sebagai sebuah karya intelektual, buku an-Naim ini layak untuk mendapatkan apresiasi. Namun demikian, ia hendaklah dibaca dengan nalar kritis dan nalar atmosfer yang akademis, bukan dengan semangat dogmatis apalagi ideologis. Hal ini perlu ditekankan mengingat banyaknya kalangan cerdik cendikia Indonesia belakangan ini yang begitu saja mengadopsi sebuah pemikiran dan gagasan semata-mata karena ia diusung nama-nama besar dalam dunia belantara pemikiran islam kontemporer.
Kalangan ini biasanya mengecam kelompok yang beri cap “konservatif” sebagai pihak yang kritis dalam berinteraksi dengan tradisi pemikiran masa lalu. Padahal para cendikiawan ini pun juga sering terjebak pada siklus ketaklidan mengadopsi pemikiran orang lain tanpa kritis. Disebabkan sikap semacam itu, maka pada akhirnya mereka juga mengapresiasikan secara berlebihan karya-karya yang berbantuk kritisisme terhadap islam. Tulisan ini mencoba memberikan beberapa catatan kecil terhadap beberapa poin yang disampaikan oleh pengarang buku ini sebagai bentuk apresiasi tehadap karya ini.
Jika kita mencermati pemikiran an-Naim selam ini, sebenarnya tidak ada yang baru. Ia hanya ingin menegaskan kembali apa yang pernah diungkapkannya dalam karyanya “Towards an Islamic Reformation (1990)” yang intinya menolak intervensi Negara dalam penerapan syariat islam karena hal itu dinilainya bertentangan dengan sifat dan tujuan syariat itu sendiri yang hanya bisa dijalankan dengan sukarela oleh penganutnya. Menurut an-Naim, syariat akan kehilangan otoritas dan nilai agamanya bila diterapkan melalui Negara. Ia menekankan perlunya menjaga netralitas Negara terhadap agama dan pemisahan secara kelembagaan antara islam dan Negara. Agara syariat bisa berperan positif dan mencerhkan bagi kehidupan umat dan masyarakat islam.
Dalam berbagai hal, ide an-Naim ini sangat absurd, sebab beberapa perangka hokum dalam syariat islam meniscayakan campur tangan Negara, untuk mencegah terjadinya kekacauan. Dalam pelaksanaan hokum criminal, pengaturan ekonomi, pernikahan, talak, wasiat dan lain sebagainya, rasanya sulit membayangkan Negara untuk tetap netral. Di Indonesia saja, urusan pendidikan islam, pernikahan, zakat, haji, pemakaman islam, wakaf dan sebagainya, telah melibatkan campur tangan Negara.dan itu berjalan biasa-biasa saja.
Ia juga mengingkari institusi mufti yang dalam salah satu diskusi dikecamnya sebagai very unislamic (sangat tidak islami). Bagi an-Naim syariat adalah persoalan hubungan pribadi manusia dengan tuhannya. Dalam konteks tersebut, murid Muhammad Thaha ini sepertinya berpijak pada pemikiran postmodernis yang menolak segala bentuk otoritas.
An-Naim selanjutnya menegaskan relativitas syariah, karena ia merupakan produk pikiran manusia tehadap al-Qur’an dan as-sunnah, dan oleh karena itu ia tidak bisa terlepas dari pengaruh ruang dan waktu, konteks histories, social, dan poltik penafsirnya. Syariat dengan demikian tidak suci, apalagi kekal dan permanent yang bisa berlaku untuk semua waktu dan tempat. Disini Naim seolah-olah mengasumsikan bahwa setiap orang memiliki kemampuan mengakses, memahami, dan berinterksi dengan al-Qur’an dan sunah.
Pendapat Naim tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh berbagai pemikir secular lain seperti: Asymawi, Nasr Hamid, Syahrur, dan sebagainya. Pemahaman relativisme dan desakralisasi syariah semacam ini sangat berbahaya. Sebab, akan berimplikasi pada pemikiran bahwa agama itu sendiri adalah hasil kreasi manusia. Artinya, islam adalah produk rekayasa pikiran manusia. Pendapat ini sangat berimplikasi panjang, ia bukan hanya menegaskan nilai kesakralan agama.
Naim memang menawarkan kemungkinan penerapan syarah melalui jalur demokrasi. Ia mengatakan bahwa untuk menjadikan hokum islam sebagai peraturan dan hokum public, ia hendaklah mendapatkan approval dari apa yang disebutnya sebagai public reason. Bagaimanapun, Naim dengan cepat mengikatnya dalam bingkai konstitualisme modern dan prinsip HAM internasional.
Sepintas konsep Naim ini seperti logis dan menyejukkan. Ia memberikan angina segar bagi umat islam untuk menjalankan syariatnya. Apalagi Naim dengan tegas menyatakan bahwa setiap perundangan dan peraturan public haruslah merefleksikan keyakinan dan nilai-nilai masyarakatnya. Logikanya jika public menghendaki penerapan hokum qishas, hudud, poligami, dan berbagi produk hokum lain yang selama ini dikecam keras, seharusnya hokum itu diadopsi dan dijadikan peraturan serta hokum public. Tapi ternyata Naim menolak hal tersebut. Karena dalam penilaiannya, hokum-hukum tersebut bertentangan dengan norma, nilai, dan prinsip HAM.
Disini Naim terlihat tidak konsisten . Pada satu sisi ia menginginkan demokrasi, tapi pada tarikan nafas yang sama ia juga bersifat otoriter, karena memaksakan sesuatu yang tidak diinginkan masyarakat. Naim juga terlihat tidak konsisten dalam mengapresiasikan prinsip HAM. Apa yang mendorong Naim mengabsolutkan dan mengidealkan international convention of Human right. Bukankah ia juga produk pikiran manusia yang dipengaruhi oleh setting social politik dan kerangka filosofis religius secular para pencetusnya.
Atas alas an apa an-Naim kemudian menjadika HAM tersebut memiliki kekuatan hokum yang mengikat atas masyarakat dunia lain, bukankah Naim percaya bahwa sebuah hokum harus lahir dari nilai masyarakat itu sendiri? Bukankah pemaksaan convention ini sama dengan pengingkaran atas nilai-nilai yang diyakini masyarakat. Karena itu, mencermati pemikiran Naim seperti ini, sengguh mengherankan jika ada professor kenamaan yang berani menyatakan bahwa pemikiran Naim sangat relevan untuk Indonesia.
D. Refleksi atas reformasi hokum islam An-Naim
Memang suatu hal yang positif apa yang telah dikemukakan oleh an-Naim mengenai usahanya dalam rangka mereformasi hokum islam. Minimal bisa dijadikan acuan bagi ummat islam untuk aplikasi hokum islam yang harmonis dan sebgai khazanah dalam wacana perdebatan aktualisasi hokum islam dikalangan dunia muslim. Akan tetapi terlepas dari semua itu, bahwasanya usaha an-Naim untuk menafsirkan kembali ajaran al-Qur’an dan hadits, dalam lingkup hokum sudah lama menjadi perdebatan misalnya perdebatan antara aliran Mu’tazilah dan aliran Sunni, bahwasanya satu kelompok ada yang mengatakan akal boleh diposisikan lebih tinggi dari wahyu, kalau apa yang tersirat dala akal itu lebih menjanjikan kemaslahatan. Sedangkan kelompok lainnya mengatakjan akal itu tidak boleh diposisikn diatas wahyu, karena akal tidak mampu menjangkau rahasia apa yang ada dibalik wahyu tersebut.
Mengenai perdebatan tersebut, an-Naim memilih pendapat yang pertama, bahwa akal dapat diposisikan diatas wahyu. Karena dengan mengolah wahyu dengan akalnya itu bisa menghasilkan hokum islam yang reformis, tidak diskriminatif, humanis dan egaliter. An-Naim tidak menginginkan pemberlakuan hokum islam yang paten dan permanent atau yang disebut syariat histories.
Kelemahan reformasi hokum islam an-Naim ini, dengan metode nasakhnya, an-Naim sendiri belum menindak lanjuti kajian yang dia lakukan. Misalnya, dia pernah menggembor-gemborkan tentang ayat-ayat Makkiyah sebagai muatan wahyu yang egaliter dan universal. Akan tetapi ia belum membuat skemanya, supaya bisa memudahkan untuk menarik kesimpulan hokum positif sebagaimana yang ia maksud. Selain itu juga, an-Naim belum mengajukan bukti yang jelas agar semua orang dapat mempercayai bahwa ayat-ayat Makkiyah itu lebih egaliter dan universal.
Apalagi dari segi sosiologisnya, kajian yang dilakukan an-Naim ini berlatar belakang social cultural masyarakat Sudan, suatu masyarakat yang dikenal dengan pemberlakuan hokum islam sejak mereka merdeka. Dengan melihat pengalaman kenegaraan masyarakat muslim di belahan dunia ini sangat beraneka ragam, tidak dapat dikatakan bahwa reformasi hokum islam an-Naim bersifat kaustik universal.

Penutup

Metodologi yang di gunakan An-Naim dengan meminjam metodologi yang di tuangkan oleh gurunya itu, dan dengan pengalamannya sebagai seorang sarjana dan aktifis dalam bidang hokum dan politik. An-Naim mengembangkan metodologi tersebut dalam rangka hokum public islam, kehebatannya dalam mengolah paerikel-partikel yang ada dalam isu umat islam dan internasional, dapat menjadikan sebagai penyalur lidah gurunya yang fasih cita-citanya telah tewujud untuk menyampaikan ide-ide gurunya tersebut kepada dunia internasional
Kajian reformasi hokum islam yang di lakukan An-naim ini masih belum selesai (final) masih banyak perjuangan, pikiran dan aksi yang di lakukannya.reformasi hokum islam ala an-naim masih tergantung di awang-awang, dan untuk membumikannya masih butuh banyak waktu, pikiran, perjuangan, dan juga aksi nyata

E. Komentar pemakalah
Muhammad Abdullah an-naim adalah salah satu ulama pembaharuan hokum islam yang mempunyai kemampuan yang cukup cerdas dan kadang berfikir kontradiktif dengan para ulama yang lain. Walaupun dia terlahir dari kalangan kelas bawah menengah dari golongan petani, namun kemudian dia menjadi kaum elite yang berpendidikan tinggi serta terkenal di kalangan masyarakat muslim
Satu hal yang perlu di perhatikan dan di teladani dalam diri Abdullah an-naim adalah sebagai kaum intelektual yang mampu mengajak umat islam untuk selalu berfikir, berijtihad, berjuang, demi kemajuan hokum dan umat islam, serta tidak lupa terhadap pemerintahan dengan selalu bekerja dengan koperatif dan professional sehingga mempunyai banyak pengaruh
Tidak perlu ada keraguan, islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi HAM. Masalahnya terletak pada siapa yang menjalankan hokum islam itu jika mereka menjalankan hokum islam yang benar, tidak mungkin ada pertentangan dengan HAM.
dalam pemandangan pemakalah setelah mangamati pemikiran an-naim dapat di simpulkan bahwa dia berusaha memperkecil peran dan pengaruh hokum syariah dalam kehidupan public umat islam. Bahkan lebih dari itu bagaimana islam dan syariah tidak bias berperan sama sekali dalam ranah public. Idenya ini direalisasiakn dengan menggunakan metode relativisme
jika nasr hamid abu zayd ingin menegakkan paham relativisme dalam konsep wahyu dan akidah, maka konsep ini dinlaksanakan an-naim dalam dataran syariah dan Negara.
Jika ide an-naim di praktekkan, khususnya di Indonesia, maka semua institusi yang berlebelkan isalm harus di hapus karena islam tidak boleh di instuusikan, maka seluruh institusi-institusi Negara yang mengatasnamakan islam harus di bubarkan

DAFTAR PUSTAKA
• Imam Syaukani, “Abdullah Ahmad an-naim dan Reformasi syariah islam demokratis”, (Ulumuddin No 2,1997)
• Amiruddin Arrani dan ahmad suaed, Pengantar LKIS, “Dekonstruksi Syariah”, (Yogyakarta:Pusat pelajar, 1997)
• Jhon O, Voll,”Transformasi hokum islam” (Suara sarjana aktifis sudan, Dalam islamika)
• Mahsun fuad,hokum islam di Indonesia, (Yogyakarta:LKIS 2005)
http://peaceman.multiply.com/journal?&page_start=40

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s