Tag Archives: Kekuasaan

PENEGAKAN NEGARA HUKUM DI REPUBLIK INDONESIA


PENEGAKAN NEGARA HUKUM DI REPUBLIK INDONESIA

Oleh : S. Anwary

 

1.         Pendahuluan

           

Sejarah membuktikan bahwa pemerintahan di Indonesia khususnya di masa pemerintahan rezim Soeharto cenderung bersifat otoriter. Pemerintahan pasca Soeharto yaitu pemerintahan Presiden Habibie yang berkuasa selama ± 1 tahun telah berusaha mengembalikan citra pemerintahan yang demokratis. Sejak Presiden Habibie dilantik dimulailah era reformasi. Pemerintahan Habibie telah berupaya mereformasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan produk-produk perundang-undangan, khususnya dibidang politik dan ekonomi yang selama ini membelenggu dan menyengsarakan rakyat Indonesia akibat dari praktek-praktek KKN dan penyalahgunaan kekuasaan rezim Soeharto.

 

Sejak dilantik sebagai Presiden,  Habibie berusaha mengadakan rekonsiliasi politik antara lain memasukkan semua unsur-unsur kekuatan politik (partai politik) di dalam kabinet pemerintahannya. Juga melepaskan tahanan-tahanan politik (tapol) yang dikerangkeng selama pemerintahan rezim Soeharto. Kami tidak menyangkal, disamping tindakan-tindakan positif pemerintahan Habibie ada juga kelemahan-kelemahannya. Sebagai manusia biasa sosok Habibie tidak luput daripada kekurangan. Hanya Rasul Allah saja yang sempurna dan terlepas dari dosa-dosa. Selain Rasul Allah maka manusia tentu ada kelemahan dan kekurangannya.

 

Sayangnya usaha Presiden Habibie yang ingin mengantarkan Negara Indonesia yang bebas dari KKN, demokratis dan menegakkan supremasi hukum belum seluruhnya dapat diwujudkan. Dengan sikap legowo Habibie mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai Presiden akibat pertanggung-jawabannya yang ditolak oleh MPR. Sifat pribadi Habibie ini betul-betul menunjukkan seorang negarawan yang demokratis dan menghargai serta tunduk kepada lembaga MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Habibie betul-betul menjunjung supremasi hukum di negara ini.

 

Setelah pasca pemerintahan Habibie reformasi hukum dan penegakan supremasi hukum di Negara Republik Indonesia masih tersendat-sendat, jauh dari yang diharapkan. Pada kesempatan ini  penulis ingin menyajikan suatu tulisan mengenai “Penegakan Hukum di Negara Republik Indonesia” yang antara lain memuat dasar-dasar pengertian apa yang dimaksud dengan negara hukum, maksud dan tujuannya dan usaha-usaha untuk menegakkan negara hukum di Indonesia kepada masyarakat luas.

 

 

2.         Latar Belakang Sejarah Negara Hukum

 

Negara Hukum (rechts staat) tidak asing lagi dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan sejak zaman purba hingga sekarang ini. Hanya di dalam praktek ketatanegaraan orang masih menyangsikan apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dapat dimengerti karena dalam praktek, pengertian yang bersih menurut teori, masih perlu diperhitungkan dengan faktor-faktor yang nyata yang hidup dalam masyarakat menurut waktu dan tempat. Karena itu tidaklah mengherankan, sebab cita-cita yang universal mengenai negara hukum yang diletakkan dalam konstitusi sering dilanggar dalam praktek. Jika keadaan semacam ini terus-menerus terjadi, maka negara hukum hanya bersifat formil, sedangkan kenyataan yang hidup sudah jauh menyimpang daripada yang dituliskan  dalam konstitusi seolah-olah negara hukum ini hanya suatu mitos saja yang belum pernah terbukti dalam sejarah ketatanegaraan.

 

Konsep Negara Hukum Indonesia menurut Prof. M. Yamin, sudah lama ada beribu-ribu tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 1945, yang menjadi sumber hukum secara tertulis dalam Republik Indonesia. Istilah negara hukum jauh lebih muda daripada pengertian negara hukum yang dikenal dalam Negara-negara Indonesia, seperti Sriwijaya, Majapahit, Melayu Minangkabau dan Mataram. Hasil penyelidikan ini menolak pendapat seolah-olah pengertian negara hukum semata-mata bersumber atau berasal dari hukum Eropa Barat. Tidak demikian halnya, melainkan pengertian negara hukum telah dikenal dengan baik dalam perkembangan peradaban yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

 

3.         Ciri–ciri Negara Hukum

           

Menurut Prof. DR. Sudargo Gautama, SH. mengemukakan 3 ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni:

  1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
  2. Azas Legalitas

Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.

 

 

 

c.         Pemisahan Kekuasaan

Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

 

Para jurist Asia Tenggara dan Pasifik seperti tercantum dalam buku “The Dymanics Aspects of the rule of law in the Modern Age”, dikemukakan syarat rule of law sebagai berikut:

  1. Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain daripada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
  2. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
  3. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
  4. Pemilihan umum yang bebas;
  5. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi;
  6. Pendidikan civic (kewarganegaraan).

 

4.         Tujuan Negara Hukum

 

Seperti kita ketahui bahwa masalah negara hukum pada hakikatnya tidak lain daripada persoalan tentang kekuasaan. Ada dua sentra kekuasaan. Di satu pihak terdapat negara dengan kekuasaan yang menjadi syarat mutlak untuk dapat memerintah. Di lain pihak nampak rakyat yang diperintah segan melepaskan segala kekuasaannya. Kita menyaksikan bahwa apabila penguasa di suatu negara hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kebebasan rakyatnya, maka lenyaplah negara hukum. Dengan demikian nyatalah betapa penting tujuan suatu negara dalam kaitannya dengan persoalan kita.

 

Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan dari perorangan dan kepentingan golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan selalu menyebabkan pertikaian. Bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan kedamaian. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil. Artinya, peraturan yang mengandung keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

 

Menurut Montesqueu, negara yang paling baik ialah negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara mempunyai tiga inti pokok yaitu:

  1. Perlindungan HAM
  2. Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara
  3. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.

 

Disamping itu salah satu tujuan hukum adalah memperoleh setinggi-tingginya kepastian hukum  (rechtzeker heid). Kepastian hukum menjadi makin dianggap penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasar atas hukum. Telah menjadi pengetahuan klasik dalam ilmu hukum bahwa hukum tertulis dipandang lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan hukum tidak tertulis.

 

5.         Pernyataan Negara Hukum dalam Konstitusi Republik Indonesia

 

Pernyataan negara hukum dalam konstitusi terdapat pada:

  1. UUD RIS 1949 pasal 1 (1): RIS yang merdeka dan berdaulat adalah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.
  2. UUDS 1950 pasal 1 (1): Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.
  3. UUD 1945:

-          Tidak ditemukan rechts staat (negara hukum) dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, tapi mengenai hal tersebut ditemukan dalam penjelasan.

-          Negara hukum menurut UUD 1945:

  1. Negara hukum materiil/kesejahteraan
  2. Negara hukum formil/tertib

-          Pengertian negara hukum menurut UUD 1945 tidak begitu jelas seperti yang terdapat dalam UUD RIS 1949 dan UUDS 1950.

 

6.         Negara Indonesia adalah Negara Hukum

 

Walaupun dalam Undang Undang Dasar 1945 baik dalam  bagian Pembukaan maupun dalam Batang Tubuhnya tidak ada suatu ketentuan yang menyatakan bahwa Negara RI adalah negara hukum. Tetapi dalam Penjelasan Umum tentang Sistem Pemerintahan Negara yang ditegaskan dalam UUD 1945 bagian I, II, III, IV, V dan VII. Untuk mengingat kembali secara lengkap kami tulis sebagai berikut:

I.        Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat)

                  1.   Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).

        II.       Sistim Konstitusional.

                  2.   Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

        III.     Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Die Gesamte Staatsgewalt liegt allein bei der Majelis).

                  3.   Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan bernama “Majelis Permusyawaratan Rakyat,” sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (vertretungsorgan des Willens der Staatsvolkes). Majelis ini menetapkan Undang Undang Dasar dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden).

                  Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia ialah “Mandataris” dari Majelis, ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis.

                        Presiden tidak “neben” akan tetapi “untergeordnet” kepada Majelis.

        IV.     Presiden ialah Penyelenggara Pemerintah Negara yang Tertinggi di Bawah Majelis.

Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi.

Dalam menjalankan Pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan Presiden (consentration of power and responsibility upon the President).

        V.       Presiden Tidak Bertanggung Jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Disampingnya Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang (Gesetzgebung) dan untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Staatsbegroting).

Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung-jawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung daripada Dewan.

 

VII.        Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas

Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan “diktator,” artinya kekuasaan tidak tak terbatas.

Di atas telah ditegaskan bahwa ia bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem  Parlementair). Kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan  oleh Undang Undang Dasar atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden.

 

Disamping itu dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat 3 tujuan utama berbangsa dan bernegara:

1.         Membangun dan mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum atau sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

2.         Membangun satu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis dan mandiri; dan

3.         Membangun masyarakat dan pemerintahan berdasarkan atas hukum.

Apabila ketiga tujuan utama berbangsa dan bernegara tersebut dikaitkan dengan negara berdasarkan hukum (rechts staat) dengan demikian Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum merupakan:

1.         Instrumen mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum atau sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2.         Instrumen mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri

  1. Instrumen mewujudkan masyarakat dan pemerintahan berdasarkan atas hukum.

 

Negara Hukum menurut UUD 1945 mempunyai  7 unsur, yaitu :

  1. Hukumnya bersumber pada pasal dan adanya pertingkatan hukum (stufenbouw desrecht-nya Hans Kelsen)
    1. Sistemnya, yaitu sistem konstitusi.

Alasannya: UUD 1945 yang terdiri dari Pembukaan, Batang tubuh dan Penjelasan hanya memuat aturan-aturan pokoknya saja, sedangkan peraturan lebih lanjut dibuat oleh organ negara, sesuai dengan dinamika pembangunan dan perkembangan serta kebutuhan masyarakat.

  1. Kedaulatan rakyat

Dapat dilihat dari Pembukaan UUD 1945 dan pasal 2 (1) “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”.

  1. Persamaan hak/persamaan hukum (pasal 27 (1) UUD 1945)
  2. Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif)
  3. Adanya organ pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR)
  4. Sistem pemerintahannya (Presiden) sebagai mandataris MPR

Menurut Prof. Sri Sumantri, Indonesia, sistem pemerintahannya berada ditengah-tengah, yaitu antara sistem Parlementair dan sistem Presidensiil, hal ini dapat dilihat dimana Indonesia ada kabinet tapi menterinya bertanggung-jawab kepada Presiden (tidak kepada Parlemen).

Menurut hemat kami, sistem Presidensiil pemerintahan di Republik Indonesia terbatas pada hak Presiden membentuk pemerintahan (Kabinet) yaitu mengangkat atau memberhentikan Menteri-menteri Kabinet (pasal 17 UUD). Presiden memgang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar (pasal 4 UUD) akan tetapi kedudukan Presiden tetap di bawah MPR sebagai pemegang Kedaulatan Rakyat (pasal 1 ayat 2 UUD) dan Pemegang Kekuasaan Negara yang Tertinggi (Bab III Penjelasan tentang UUD 1945 mengenai Kekuasaan Negara).

 

7.         Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia

 

Berdasarkan uraian-uraian singkat tersebut di atas, nyatalah bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan hukum walaupun tidak dinyatakan secara tegas dalam Pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945. Namun dalam penegakan supremasi hukum terdapat banyak kendala, antara lain:

  1. Hingga saat ini banyak perundang-undangan khususnya di bidang keperdataan, perniagaan, kepidanaan, sebagian hukum administrasi negara dan sebagian hukum yang mengatur penegakan hukum, adalah tatanan hukum yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bahkan ada beberapa yang berasal dari masa pendudukan Belanda (antara 1945-1949). Yang dapat dikatakan sepenuhnya telah diatur secara nasional adalah hukum-hukum dibidang ketatanegaraan. Sifat nasional hukum ketatanegaraan karena hukum-hukum ini merupakan sendi-sendi susunan ketatanegaraan baru Indonesia merdeka. Perangkat-perangkat hukum dari masa Hindia Belanda tersebut banyak mengandung kekurangan-kekurangan.
  2. Produk-produk hukum semasa pemerintahan Presiden Soeharto yang pada awalnya dengan heroik bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, mengulangi kesalahan Orde Lama. Dalam beberapa hal mempunyai watak yang sama, menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Pemerintahan dikuasai sekelompok elit yang tersentral pada satu orang; Presiden. Pemerintahan bersifat sentralistik dan terciptanya persekutuan antara elit pemerintah, ABRI, pengusaha/konglomerat dan Golkar. Situasi ini menjadikan kekuasaan yang meraksasa/hegemoni yang mengkooptasi segala bidang kehidupan. Stabilitas politik dan keamanan yang tercipta bersifat semu karena dibangun di atas kekuatan represif ABRI. Tekad hukum sebagai “Panglima” tidak dapat diwujudkan selama keadaan seperti itu. Kehidupan politik, ekonomi, hukum menjadi kepanjangan tangan pemegang kekuasaan, sistem yang ada menjadi otoritarian melalui praktek KKN. Mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan merupakan awal era reformasi yang bersifat korektif terhadap hegemoni kekuasaan pemerintahan Orde Baru.

 

Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka reformasi hukum pada saat sekarang ini sangat diperlukan karena terdapat hal-hal sebagai berikut:

            1.         Hukum tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya

            2.         Hukum dirasakan kurang memberikan perlindungan kepada rakyat

            3.         Praktek negatif/penyimpangan dan manipulasi dalam penegakan hukum

            4.         Aroganisme Pejabat.

5.         Perlu memulihkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan lembaga-lembaga perwakilan rakyat

  1. Mengupayakan pencegahan agar tidak lagi terjadi tindakan pelanggaran HAM
  2. Mengupayakan kesejahteraan rakyat dengan cara menghapuskan praktek-praktek korupsi dan kolusi.
  3. Memberikan kepastian hukum kepada rakyat Indonesia dengan memfungsikan lembaga-lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

 

Reformasi bidang hukum harus dimulai dari hal yang paling mendasar, yakni redefinisi tujuan hukum. Jika masa Orde Baru hukum lebih difungsikan sebagai sarana melegitimasi kekuasaan maka pada masa mendatang hukum haruslah dijadikan sebagai sarana mengejar tujuan perikehidupan yang lebih tertib, demokratis dan berkeadilan. Oleh sebab itu reformasi bidang hukum harus:

            a.         Dimulai dari penyempurnaan UUD 1945

b.         Penataan kembali lembaga-lembaga yang menjalankan peraturan-peraturan hukum

c.         Melakukan perubahan mendasar terhadap sikap dan perilaku hukum para penyelenggara negara serta segenap warga masyarakat (budaya hukum).

 

Perundang-undangan dimasa pemerintahan Soeharto banyak terdapat kelemahan-kelemahan dan pasal-pasalnya mengandung multi interpretasi sebagai contoh:

  1. Pada Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khususnya pasal 8 ayat 3 menyebutkan sebagai berikut:

“Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara diantara Hakim Agung yang diusulkan oleh DPR”.

Walaupun dalam Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut kalau ditafsirkan secara autentik yaitu suatu penafsiran resmi yang diberikan oleh si pembuat undang-undang  jelas pada pasal 8 ayat 3 tersebut Presiden tinggal mensahkan dan mengangkat saja Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung yang telah di usulkan oleh DPR.

Pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung tersebut tentunya telah melalui proses fit and proper test oleh DPR dan memenuhi persyaratan pada pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 1985.

Namun pemerintah menafsirkan pasal 8 ayat 3 Undang-undang No. 14 tahun 1985 secara Tata Bahasa. Kelemahan dalam Undang-undang No. 14 tahun 1985 tersebut undang-undang ini tidak mengatur apakah Presiden bisa menolak dua nama yang diajukan. Bila hal itu terjadi apa yang harus dilakukan oleh Presiden maupun DPR. Kerancuan penafsiran ini seyogianya tidak terjadi.

2.         Pansus Buloggate dan Bruneigate yang dibentuk berdasarkan hasil rapat paripurna DPR dinyatakan oleh Presiden illegal  karena menurut Presiden tidak didaftarkan dan diterbitkan pada Lembaran Negara RI.

            Menurut hemat kami kedua Pansus tersebut pembentukannnya sepenuhnya wewenang DPR. Membentuk Pansus, Komisi ataupun Panitia Ad Hoc dan lain sebagainya untuk menangani masalah-masalah khusus, sepenuhnya urusan rumah tangga DPR sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 4 tahun 1999 tentang susunan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Untuk jelasnya Bab VI pasal 33 Undang-undang tersebut di atas kami tulis selengkapnya sebagai berikut:

(1)   DPR, sebagai lembaga tinggi negara, merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

(2)   DPR mempunyai tugas dan wewenang:

  1. Bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang;
  2. Bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  3. Melaksanakan pengawasan terhadap:

1).  Pelaksanaan undang-undang;

2).  Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3).  Kebijakan Pemerintah sesuai dengan jiwa Undang Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR;

                        d.   Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggung-jawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan;

                        e.   Membahas untuk meratifikasi dan/atau memberi persetujuan atas pernyataan perang serta pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden;

                        f.    Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;

                        g.   Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan MPR dan/atau undang-undang kepada DPR.

(3)   Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud ayat (2), DPR mempunyai hak:

a.   Meminta keterangan kepada Presiden;

b.   Mengadakan penyelidikan;

  1. Mengadakan perubahan atas rancangan undang-undang;
  2. Mengajukan pernyataan pendapat;
  3. Mengajukan rancangan undang-undang;
  4. Mengajukan/menganjurkan seseorang untuk jabatan tertentu jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
  5. Menentukan anggaran DPR.

(4)   Selain hak-hak DPR sebagaimana yang dimaksud ayat (3), yang pada hakekatnya merupakan hak-hak anggota, Anggota DPR juga mempunyai hak:

a.   Mengajukan pertanyaan;

b.   Protokoler;

                  c.   Keuangan/administrasi.

(5)   Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.           

 

Sehubungan  dengan hal-hal tersebut di atas, hendaknya pihak-pihak yang ingin menyatakan pendapat terhadap suatu produk perundang-undangan seyogianya mempelajari terlebih dahulu materi undang-undangnya agar tidak terjadi kerancuan dalam penafsiran undang-undang dimaksud.

 

Sehubungan dengan adanya kerancuan penafsiran undang-undang tersebut di atas, kami menghendaki agar MPR sebagai pemegang Kedaulatan Rakyat dan DPR RI sebagai lembaga pembuat undang-undang sesuai dengan kewenangannya yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 dan UU No. 4 tahun 1999, hendaknya membuat suatu keputusan yang tegas untuk segera menyempurnakan amandemen UUD 1945 antara lain:

  1. Harus ditegaskan secara pasti dalam Batang Tubuh UUD 1945 bahwa Negara RI adalah Negara Hukum.
  2. Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal ini perlu dijabarkan dalam undang-undang agar pelaksanaan pasal tersebut mendapat jaminan kepastian hukum.
  3. DPR RI dalam wewenang konstitusionalnya segera meng-amandemen  semua Undang-undang baik Undang-undang  tentang Mahkamah Agung (UU No. 14  tahun 1985), Undang-undang tentang Peradilan Umum (UU No. 2 tahun 1986), Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 tahun 1970), Undang-undang tentang Bank Indonesia antara lain agar sewaktu-waktu dapat diaudit oleh BPK, Undang-undang tentang Kejaksaan Agung antara lain agar lembaga ini mandiri, Undang-undang tentang TNI/POLRI, Undang-undang tentang DPA, menjabarkan hak-hak prerogatif Presiden kedalam Undang-undang dan meng-amandemen semua produk perundang-undangan yang dibuat pada masa pemerintahan kolonial Belanda maupun masa pemerintahan Presiden Soeharto, terutama apabila undang-undang tersebut mempunyai multi interpretasi dan tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Hal ini perlu untuk mendapatkan kepastian hukum.
  4. Semua aparatur negara dalam menyelenggarakan pemerintahan harus berlandaskan undang-undang yang telah ditetapkan dan peraturan-peraturan yang berlaku.
  5. Setiap TAP MPR ataupun Undang-undang yang telah ditetapkan DPR RI agar dicantumkan berlakunya sejak ditetapkan tanpa menunggu diterbitkan dalam Lembaran Negara RI.

 

Hal-hal tersebut di atas perlu untuk menghindari kerancuan penafsiran hukum guna mendapatkan kepastian hukum. Dalam arti terakhir ini, kepastian hukum merupakan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa ia akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan aturan hukum dan tidak dengan sewenang-wenang, begitu juga (sebanyak mungkin) kepastian mengenai isi aturan itu. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip, asas utama  penerapan hukum disamping dan sering berhadapan dengan asas keadilan (Kamus Hukum, DR. Andi Hamzah,SH).  Direformasinya peraturan perundang-undangan tersebut di atas, baik dibidang politk maupun dibidang sosial dan ekonomi yang mengacu kepada kepentingan rakyat diharapkan stabilitas politik dan ekonomi cepat pulih kembali.

Jaminan kepastian hukum ini perlu agar tidak disalah gunakan oleh para penguasa untuk menciptakan kroni-kroninya di dalam pemerintahan maupun di dalam perekonomian. Juga untuk menghindari agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahan.

 

Besar harapan kepada Pemerintah (eksekutif), MPR/DPR (legislatif), Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung (yudikatif) dan lain-lain organ negara, khususnya MPR sebagai pemegang Kedaulatan Rakyat dan DPR agar secara tegas dan berani membuat produk-produk peraturan/perundang-undangan yang demokratis, adil dan memihak terhadap kepentingan rakyat. Pemerintah seyogianya menghindari praktek-praktek KKN dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan golongan tertentu karena tatanan masyarakat sekarang jauh berbeda dengan 10 – 30 tahun yang lalu, dimana masyarakat sekarang sangat kritis. Hal ini betul-betul perlu disadari agar nasib pemerintahan sekarang tidak terjungkal seperti nasib pemerintahan terdahulu.  

 

Tentara Nasional Indonesia kami nilai telah berhasil mereformasi dirinya dengan kembali ke jatidirinya sesuai dengan sumpah Sapta Marganya. Sebagai alat negara TNI dan POLRI diharapkan dapat menjunjung tinggi supremasi hukum di negara ini, bersikap netral, tidak memihak kekuatan-kekuatan politik tertentu dan berdiri di atas segala golongan. Pengalaman-pengalaman TNI/POLRI di masa lalu yang terkooptasi kepada kepentingan politik tertentu hendaknya tidak terulang kembali. TNI bersama POLRI sebagai penjaga Keamanan Negara RI hendaknya tidak ragu-ragu bertindak tegas sesuai dengan wewenangnya untuk menumpas musuh-musuh negara yang ingin menghancurkan dan mengacaukan negara ini baik yang datang dari dalam negeri (pengacau keamanan, GAM, OPM, Gerakan-gerakan separatis lainnya seperti Front Kedaulatan Maluku, teroris dan para perusuh) maupun yang datang dari luar negeri. Kemanunggalan TNI/POLRI dengan rakyat dalam menegakkan Supremasi Hukum hendaknya terus dipertahankan.

 

Kami berkeyakinan apabila KKN dan penyalahgunaan kekuasaan tetap berlanjut maka rakyat Indonesia akan tetap menderita. Dengan ditegakkannya supremasi hukum di Indonesia seperti yang kami uraikan tersebut di atas kami yakin bahwa KKN di Indonesia dan penyalahgunaan wewenang kekuasaan dapat dibasmi.  Sehingga apa yang dicita-citakan  oleh bangsa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dan seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila akan segera terwujud.

 

                                                                                                                     Bogor, 10 Januari 2001

 

 

 

 

 

 

*)     Penulis adalah mantan Minister Counsellor pada KBRI-Athena, Alumnus Fakultas Sospol, Jurusan Hubungan Internasional, UGM, tahun 1970.

Ph.D. dalam Ilmu Hubungan Internasional,  Pacific Western University, Hawaii, tahun 1997. 

 

 

 

SUMBER PENULISAN

  1. Didi Nazmi Yunas, SH, Konsepsi Negara Hukum,  Angkasa Raya, 1992.
  2. Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,  Amandemen UUD 1945. Cetakan ke-2.  Sinar Grafika, 2000. 
  3. Prof. Chainur Arrasjid, SH, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, 2000. 

 

 

 

 

 

 

KEKUASAAN DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM (Kajian Filosofis dari Aspek Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi)


KEKUASAAN DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM

(Kajian Filosofis dari Aspek Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi)

Abdul Rokhim

ABSTRAK

 

Secara ontologis, kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain. Dalam konteks negara hukum, sumber dan batas-batas kekuasaan ditentukan oleh hukum dan harus dipergunakan dalam koridor hukum. Dari epistemologis, supaya terhindar dari penumpukan kekuasaan yang dapat mengarah pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan, maka dalam konsep negara hukum juga disyaratkan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Sedangkan secara aksiologis, kekuasaan yang bersifat menentukan tidak semata-mata karena diperoleh dengan cara menundukkan pihak yang lemah melalui kekuatan fisik, melainkan terletak dalam kekuasaan terhadap suara hati nurani manusia. Kata Kunci: kekuasaan, negara hukum, ontologi, epistimologi, aksiologi PendahuluanIde tentang “negara hukum” telah muncul dalam bentuk yang bervariasi dalam sistem hukum yang berbeda-beda. Secara historis, ada dua istilah atau konsep yang sangat berpengaruh di dunia terkait ide negara yang berdasarkan atas hukum, yaitu konsep “rechtsstaat” yang berkembang di Eropa Kontinental (abad XIX) dan konsep “rule of law” yang berkembang di negara-negara Anglo Saxon. Kedua konsep tersebut berkaitan dengan tipologi negara dipandang dari segi hubungan antara negara (pemerintah) sebagai pihak yang memerintah (mengusai) dan warga negara sebagai pihak yang dikuasai (yang diperintah). Konsep rechtsstaat yang bertumpu pada sistem civil law lahir dari suatu perjuangan panjang menentang absolutisme kekuasaan negara (machtstaat), sedangkan konsep rule of law bertumpu pada sistem common law yang bersifat memutus perkara yang didelegasikan kepada hakim berdasarkan hukum kebiasaan di Inggris (common custom of England). Meskipun, antara konsep rechtsstaat dan rule of law mempunyai perbedaan latar belakang historis, tetapi pada dasarnya keduanya berkenaan dengan perlindungan atas hak-hak kebebasan sipil warga negara dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang kekuasaan negara. (A. Mukthie Fadjar, 2003: 8-9) Tulisan singkat ini secara filosofis mendiskusikan tentang kekuasaan dalam konteks negara hukum ditinjau dari aspek ontologis (mengenai hakikat dan sumber kekuasaan), aspek epistemologis (tentang rule of law sebagai cara atau metode untuk membatasi kekuasaan), dan dari aspek aksiologis (mengenai pandangan kaum idealis dan empiris tentang hubungan hukum dan kekuasaan). Aspek OntologiIstilah kekuasaan dalam bahasa Inggris disebut power, macht (dalam bahasa Belanda) dan pouvoir atau puissance (dalam bahasa Perancis). Dalam Black’s Law Dictionary, istilah kekuasaan (power) berarti: “The right, ability, authority, or faculty of doing something. . . . A power is an ability on the part of a person to produce a change in a given legal relation by doing or not doing a given act” (Henry Campbell Black, 1990: 1169).  Istilah kekuasaan berbeda maknanya dengan kewenangan. Dalam literatur berbahasa Inggris istilah kewenangan atau wewenang disebut authority atau competence, sedang dalam bahasa Belanda disebut gezag atau bevoegdheid. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. (S.F. Marbun, 1997: 153) Berdasarkan definisi tersebut di atas, kekuasaan secara sosiologis adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak pemegang kekuasaan, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Sedangkan, kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan (secara hukum) baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu. Apakah hakikat kekuasaan (power) itu? Apakah kekuasaan itu identik dengan kekuatan (force)? Dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menganut sistem negara hukum, kekuasaan sering bersumber dari wewenang formal (formal authority) yang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada seseorang dalam suatu bidang tertentu. Hal ini berarti kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi. Mengingat bahwa hukum itu memerlukan paksaan bagi penaatan ketentuan-ketentuannya, maka dapat dikatakan bahwa hukum memerlukan kekuasaan bagi penegakannya. Tanpa kekuasaan, hukum itu tak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka.Hubungan hukum dan kekuasaan dalam masyarakat, oleh Mochtar Kusumaatmadja digambarkan sebagai berikut: “hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer, kesimpulan ini barangkali dapat dirupakan dalam slogan bahwa: “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman” (Mochtar Kusumaatmadja, t.t: 4-5). Secara analitik dapatlah dikatakan bahwa kekuasaan merupakan suatu fungsi dari masyarakat yang teratur. Kekuatan fisik (force) dan wewenang resmi (formal authority) merupakan dua sumber kekuasaan. Persoalannya, apakah kekuasaan itu adalah wewenang dan kekuatan fisik? Tidak, wewenang formal dan kekuatan fisik bukan satu-satunya sumber kekuasaan. Memang dalam kenyataan, orang yang memiliki pengaruh politik atau keagamaan dapat lebih berkuasa dari pada orang yang berwenang atau memiliki kekuatan fisik. Kekayaan (uang) atau kekuatan ekonomi lainnya juga merupakan sumber-sumber kekuasaan yang penting, sedangkan dalam keadaan-keadaan tertentu kejujuran, moral yang tinggi dan pengetahuan pun tak dapat diabaikan sebagai sumber-sumber kekuasaan. Jadi, kekuasaan adalah fenomena yang beraneka ragam bentuknya dan banyak macam sumbernya. Hanya, pada hakekatnya kekuasaan itu tetap sama, yaitu kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain.  Aspek EpistemologiMenurut pengamatan sejarah, kekuasaan itu mempunyai suatu sifat yang khas, yakni ia cenderung untuk merangsang bagi yang memilikinya untuk lebih berkuasa lagi. Kekuasaan haus akan lebih banyak lagi kekuasan (Mochtar Kusumaatmadja, t.t: 4-5). Dalam kaitannya dengan kekuasaan (power), Lord Acton telah memperingatkan bahwa: “Power tends to corrupt; and absolute power tends to corrupt absolutly” (Semakin besar kekuasaan, akan semakin besar pula kecenderungan untuk disalahgunakan) (Miriam Budiardjo, 1993: 52). Karena itu, dalam konsep negara hukum, sumber untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan serta batas-batasnya harus secara jelas diatur dan dipertanggungjawabkan menurut peraturan perundang-undangan. Inilah esensi kekuasaan menurut konsep negara hukum (rule of law; rechtsstaat). Oleh karena itu, dalam perspektif sosiologis, ide rule of law mengandung makna bahwa otoritas harus diberi bentuk hukum dan bahwa kekuasaan harus dilaksanakan dengan cara-cara hukum. (A.A.G. Peters dan Koesriani S. 1990: 52). Secara epistemologis, baik atau buruknya kekuasaan itu sendiri sangat tergantung dari bagaimana cara menggunakan kekuasaan. Artinya, baik buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan. Unsur pemegang kekuasaan merupakan faktor penting dalam hal digunakannya kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan kehendak masyarakat. Karena bagi pemegang kekuasaan diperlukan syarat antara lain kejujuran dan rasa pengabdian yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002: 71). Ia merupakan suatu yang mutlak bagi kehidupan masyarakat yang tertib, bahkan bagi setiap organisasi yang teratur (seperti negara) (Soerjono Soekanto, 1977: 19). Akan tetapi karena sifat dan hakikatnya, supaya baik dan bermanfaat harus ditetapkan ruang lingkup, arah dan batas-batasnya. Sekali ditetapkan, hendaknya pengaturan kekuasaan dipegang teguh. Inilah inti dari pengertian bahwa kekuasaan itu harus tunduk pada hukum. Mengingat sifat dan hakikat kekuasaan, jelas kiranya bahwa tidak setiap orang dengan begitu saja dapat diserahi kekuasaan, harus dipersiapkan untuk itu. Seorang pemegang kekuasaan harus memiliki semangat mengabdi kepentingan umum (sense of public service). Sebaliknya, mengenai sikap orang yang dikuasai, di satu pihak ia mempunyai kewajiban tunduk pada penguasa (the duty of civil obedience), tetapi di pihak lain ia pun harus sadar akan haknya untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap diri (Soerjono Soekanto, 1977: 7) dan harta bendanya. Yang dimaksud “penguasa” dalam hal ini tidak lain adalah pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam suatu negara.Adapun tugas “penguasa” menurut van Apeldoorn, dibagi dalam empat bidang perundang-undangan, peradilan, polisi, dan pemerintahan. Tugas penguasa di bidang perundang-undangan adalah membentuk undang-undang dalam arti materiil, yakni menentukan peraturan-peraturan yang umum mengikat. Di bidang peradilan, menetapkan hukum dalam hal-hal yang konkrit. Di bidang kepolisian, tugas penguasa adalah pengawasan dari penguasa atas paksaan yang dilakukannya, supaya orang-orang mentaati hukum yang telah ditetapkan. Sedang, di bidang pemerintahan, tugas penguasa adalah mencakup semua tindakan penguasa yang tidak termasuk perundang-undangan, peradilan, dan polisi (L.J. van Apeldoorn, 2001: 301). Istilah “tugas penguasa” dalam hal ini mencakup seluruh tugas “negara” yang dijalankan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial.

 

Pada negara yang berdasarkan atas hukum (rule of law), maka hukum ditempatkan sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahannya (supremasi hukum). Dalam hal ini dianut suatu “ajaran kedaulatan hukum” yang menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi. Hukum dijadikan guiding principle bagi segala aktivitas organ-organ negara, pemerintahan, pejabat-pejabat beserta rakyatnya. Pemerintahan yang berdasarkan hukum merupakan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum dan tidak berdasarkan kepada kemauan manusianya. Sudikno Mertokusumo mengatakan dengan sebutan “the governance not by man but by law”. (I Made Arya Utama, 2005: 21).  Hal ini sejalan dengan prinsip “pembagian kekuasaan pemerintahan (distribution of power) yang dianut oleh UUD 1945” yang dimaksudkan untuk membatasi dan mencegah kemungkinan penumpukan maupun penyalahgunaan kekuasaan pada badan/lembaga atau pejabat penyelenggara pemerintahan (I Made Arya Utama, 2005: 21-22).

Kekuasaan lembaga-lembaga negara dalam konteks rule of law oleh Roberto M. Unger didefinisikan lewat gagasan tentang sifat netral (neutrality), seragam (uniformity), dan dapat diprediksikan (predictability). Penggunaan kekuasaan pemerintah harus berlangsung di dalam batasan-batasan peraturan yang berlaku bagi cukup banyak kategori orang dan tindakan (Roberto M. Unger, 2007: 234). Segenap peraturan ini, apapun bentuknya, harus diberlakukan secara seragam. Kehendak pembuat undang-undang (lawgiver) harus diwujudkan lewat peraturan-peraturan umum. Pembuat undang-undang (legislator) tidak dapat menghukum ataupun memihak individu-individu tertentu secara langsung, sehingga terhindar pula dari melakukan kontrol personal secara langsung. Pelaksana undang-undang (administrator) berurusan dengan individu hanya sebatas aturan-aturan yang ditentukan, dan aturan-aturan ini bukan dia yang membuatnya. Maka, berdasarkan pemikiran ini, pelaksana undang-undang terhindar dari upaya penggunaan kekuasaan publik untuk mencapai tujuan pribadi. Sebab, untuk bertindak dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang harus ada orang lain dengan kewenangan terakhir untuk menentukan makna hukum, dan dalam pelaksanaannya membutuhkan metode yang berbeda dengan metode administratif. Pejabat ini adalah hakim (judge). (Roberto M. Unger, 2007: 235).Jika pelaksana hukum juga merangkap sebagai hakim, maka mungkin saja makna aturan-aturan hukum yang wajib dilaksanakannya malah “dipelintir” sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan-tujuan pribadinya. Selain itu, bisa pula timbul kekacauan dalam metode administratif dan metode peradilan, sebab masing-masing metode memiliki keutamaan sendiri dan tidak bisa diabaikan demi penyelenggaraan negara dengan sebaik-baiknya.Perhatian pelaksana hukum terpusat pada sarana terefektif untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan yang sudah ditentukan di dalam batasan-batasan hukum. Baginya, rule of law adalah kerangka tempat pengambilan keputusan dilaksanakan. Sebaliknya, bagi hakim, hukum disahkan dari batas luar ke pusat perhatian. Hukum adalah bidang kajian utama bagi aktivitasnya. Ajudikasi membutuhkan jenis perdebatan tersendiri; integritasnya menuntut institusi dan personel khusus. Supaya terhindar dari penumpukan kekuasaan yang dapat mengarah pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan, maka dalam konsep negara hukum juga disyaratkan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan (separation of power), di samping peradilan yang bebas, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan supremasi hukum. Pada abad ke-17 dan 18, pandangan John Locke mengenai hak-hak asasi manusia dan asas pemisahan kekuasaan semakin diperkuat oleh pemikiran Montesquieu yang menghendaki pemisahan kekuasaan negara secara tegas ke dalam organ legislatif, eksekutif dan yudisial, serta pemikiran J.J. Rousseau tentang paham “kedaulatan rakyat”. Asas pemisahan kekuasaan dan paham kedaulatan rakyat dari ketiga ahli pikir tersebut boleh dikatakan sangat besar pengaruhnya terhadap berdirinya negara-negara modern di Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon pada abad ke-17 sampai ke-19, tentu saja perjuangan politik yang panjang dan revolusi kerakyatan berdasarkan paham kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum yang kemudian dituangkan dalam konstitusi negara-negara hasil dari revolusi tersebut. (Amrah Muslimin, 1985: 45)Terkait dengan teori pemisahan kekuasaan, baik John Locke maupun Montesquieu sama-sama membagi kekuasaan negara menjadi tiga bidang, tetapi ada perbedaannya. John Locke mengatakan bahwa kegiatan negara bersumber dari tiga kekuasaan negara, yaitu kekuasaan legislatif (legislative power), kekuasaan eksekutif (executive power), dan kekuasaan federatif (federative power). Sedang Montesquieu melalui ajaran Trias Politica membelah seluruh kekuasaan negara secara terpisah-pisah (separation of power; separation du pouvoir) dalam tiga bidang (tritochomy), yakni bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif (Kuntjoro Purbopranoto, 1985: 20).  Ajaran Trias Politika didasarkan pada pemikiran bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan (separation of powers) dan tidak boleh berada dalam satu tangan (concentration of powers). Berbeda dengan Montesquieu, Hans Kelsen membagi segenap unsur “power” dalam negara itu dalam dua bidang pokok, yakni: “legislatio” yang meliputi “law creating function”; dan “legis executio”, yang meliputi: (1) legislative power dan (2) judicial power. (Kuntjoro Purbopranoto, 1985: 20)  Tugas “legis executio” menurut Kelsen bersifat luas, yakni melaksanakan “the constitution” beserta seluruh undang-undang yang ditetapkan oleh kekuasaan legislatif. Dengan demikian, ia mencakup selain kekuasaan administratif juga seluruh “judicial power”. Selanjutnya Kelsen membagi kekuasaan administratif itu dalam dua bidang, yaitu: (a) “political function” yang disebutnya “government” dan meliputi tugas kepolisian; serta (b) “administrative function” (Verwaltung; Bestuur). Pembagian kekuasaan negara dalam dua bidang ini disebutnya “dichotomy”. (Kuntjoro Purbopranoto, 1985: 20-21)Demikian juga pendirian Hans Nawiasky. Menurut pendapatnya, seluruh kegiatan negara juga dibagi menjadi dua bidang, yakni: (1) Normgebung dan Normvollziehung. Yang dimaksud normgebung adalah: “der Schaffung von Rechtsnormen” (pembentukan norma-norma hukum) dan termasuk juga pengundangannya (der Erlasz von Gesetzen), yang sifatnya bebas dalam memilih obyeknya menurut keperluan (inhaltlich frei). Sedangkan, Normvollziehung merupakan fungsi pelaksanaan undang-undang (eksekutif) yang terikat pada norma-norma atau undang-undang yang harus dijalankannya (inhaltlich gebunden). Selanjutnya, Nawiasky membagi fungsi Normvollziehung ke dalam dua bagian, yaitu: (1) Verwaltung atau pemerintahan (“pangreh”); dan (2) Rechtsplege atau peradilan. Dengan demikian, pendirian ini sangat dekat dengan teori “dichotomy”-nya Kelsen. Adanya pemisahan kekuasaan itu dimaksudkan untuk lebih menjamin hak-hak kebebasan warga masyarakat dalam kehidupan bernegara. Kendatipun demikian, dalam prakteknya ajaran pemisahan kekuasaan tidak dapat dijalankan secara konsekuen. Pemisahan kekuasaan secara absolut yang meniadakan sistem pengawasan atau keseimbangan (checks and balance) antara cabang kekuasaan yang satu dengan cabang kekuasaan yang lain dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dalam lingkungan masing-masing cabang kekuasaan itu. (Kuntjoro Purbopranoto, 1985: 7).Negara Indonesia tidak menganut ajaran Trias Politika sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu yang menghendaki adanya pemisahan kekuasaan (separation of power). Berdasarkan UUD 1945, Negara Indonesia hanya mengenal sistem “pembagian kekuasaan” (division of powers) (Ismail Sunny, 1983: 15-16)  yang menekankan adanya pembagian fungsi-fungsi pemerintahan, bukan pada pemisahan organ-organnya. Adapun UUD 1945 menggunakan istilah-istilah yang berasal dari ajaran Trias Politika dari Montesquieu seperti legislative power, executive power dan judicial power, hal itu tidak boleh diartikan bahwa UUD 1945 menganut ajaran tersebut. Penggunaan peristilahan itu sekedar memberikan penjelasan dan perbandingan semata mengenai sistem ketatanegaraan yang sesungguhnya diikuti oleh UUD 1945. (A. Hamid S. Attamimi, 1990: 116) Meskipun Montesquieu hanya membagi dalam tiga cabang kekuasaan, tetapi dalam praktek ada negara-negara tertentu yang mempunyai lebih dari tiga cabang kekuasaan yang dimaksud. Di antaranya adalah Indonesia yang ternyata mempunyai 6 (enam), bahkan lebih, cabang kekuasaan negara yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang ada (MPR, DPR, BPK, MA, Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden) (Bagir Manan, 1999: 11).  Di samping itu, dalam amandemen UUD 1945 juga dikenal lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Yudisial (KY). Aspek AksiologiPandangan tentang hubungan hukum dan kekuasaan itu sebenarnya tidaklah tunggal. Antara kaum idealis yang berorientasi pada das sollen dan kaum empiris yang lebih melihat hukum sebagai das sein, memberikan pandangan yang berbeda. Namun, kedua pandangan itu sama-sama sependapat bahwa seharusnya hukum itu supreme atas kekuasaan. Ketika kita melihat teori yang ditawarkan oleh Roscue Pound, bahwa “law as a tool as social engineering”, maka kita akan melihat bahwa hukum harus mempengaruhi kehidupan masyarakat. Tetapi, manakala kita mengacu ajaran Von Savigny, yang mengatakan bahwa “hukum berubah jika masyarakatnya berubah”, maka hukum semestinya harus mampu mengikuti perkembangan dan memenuhi tuntutan masyarakat.Kenyataan-kenyataan di lapangan secara empirik menunjukkan juga betapa hukum seringkali tidak memiliki otonomi yang kuat, karena energinya lebih lemah dari pada energi sub-sistem politik, sehingga dapat dilihat bukan hanya materi hukum itu yang sarat dengan cerminan “konfigurasi kekuasaan”, melainkan juga penegakannya kerapkali dintervensi oleh kekuasaan, sehingga hukum sebagai penunjuk atau rel menjadi terabaikan. Dari kenyataan empirik yang seperti itulah kemudian muncul teori tentang “hukum sebagai produk politik”, yang menurut Mahfud MD materi hukum itu tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan yang kemudian dimenangkan oleh pemegang kekuasaan politik yang dominan atau kompromi politik antar faksi-faksi yang bersaing. (Moh. Mahfud MD, Yogyakarta, 1998: 48)Bertitik tolak dari pandangan tersebut, maka bagi orang yang melakukan telaah tentang hukum akan menemukan minimal dua model yang dapat digunakan untuk menilai hubungan hukum dan kekuasaan, yaitu: pertama, hukum menentukan dan mempengaruhi kekuasaan (politik) yang menyertai wawasan negara hukum yang das sollen; di sini hukum, terutama hukum dasar (konstitusi) menjadi pemberi batas yang tegas atas lingkup kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Kedua, hukum dipengaruhi, ditentukan, bahkan diintervensi oleh politik (kekuasaan) seperti yang sering terlihat di dalam kenyataan empirik (das sein); di sini hukum lebih dijadikan sebagai alat justifikasi (pembenar) atas kehendak-kehendak pemegang kekuasaan politik yang dominan, sehingga hukum tidak dapat memainkan perannya sebagai alat kontrol dan penjaga batas kekuasaan.

 

Dalam kajian ini, tak perlu dipertentangkan mana yang benar di antara kedua model ini. Sebab, yang namanya teori biasanya hanya memotret apa yang ada dan terjadi secara ajeg. Dalam konteks inilah dua model atau pandangan mengenai hubungan hukum dan kekuasaan dapat diberi tempat. Sehingga kebenarannya menjadi benar menurut model dan asumsi yang dipergunakan oleh sang analisis; tinggal model mana yang akan dipergunakan. Idealnya, memang hukum dan kekuasaan, paling tidak, saling melengkapi. Dalam arti, hukum harus ditegakkan dengan kekuasaan, agar daya paksanya bisa efektif. Sebaliknya, kekuasaan harus dijalankan di atas prinsip-prinsip hukum, agar tidak sewenang-wenang. Dalam konteks inilah bisa dipahami pernyataan, bahwa “hukum tanpa kekuasaan ibarat burung tanpa sayap” (artinya tak bisa bergerak), sedang “kekuasaan tanpa hukum ibarat buldozer tanpa rem” (artinya liar dan tanpa kendali) (Hendra Nurtjahjo, 2005:  8). Tetapi, apa yang ideal itu kerapkali tidak realistik, sehingga kerapkali pula terlihat bahwa kekuasaan menjadi supreme atas hukum. Dalam kenyataan justru sangat banyak kasus di mana hukum sangat bergantung dan ditentukan oleh kekuasaan, sehingga timbul berbagai kondisi yang lebih realistik sejak zaman dulu yang melihat hukum sebagai wujud dari keinginan penguasa belaka. Keinginan ini menurut John Austin dinyatakan secara rasional oleh penguasa, yang bagi pihak lain merupakan hal yang harus dilakukan atau dihindari (a wish . . . by rational being, that another . . . shall do or forbear) (Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White, 1996: 15).

Apeldoorn mencatat, paling tidak, ada empat pengikut paham empirik yang mengatakan bahwa hukum identik dengan kekuasaan itu sendiri. Pertama, kaum Sophist di Yunani mengatakan bahwa keadilan itu tidak lain dari apa yang berfaedah bagi orang yang lebih kuat. Kedua, Lasalle mengatakan bahwa konstitusi suatu negara bukanlah undang-undang dasar tertulis yang sebenarnya hanya merupakan secarik kertas, melainkan merupakan hubungan kekuasaan yang nyata; orang kecil bisa menjadi bagian dari konstitusi hanya kekecualian dan dalam keadaan yang luar biasa, yaitu pada waktu revolusi. Ketiga, Gumplowics mengatakan bahwa hukum itu berdasar penaklukan yang lemah oleh yang kuat, ia merupakan susunan definisi yang dibentuk pihak yang kuat untuk mempertahankan kekuasaannya. Keempat, bahkan sebagian dari pengikut aliran positivisme berpendapat bahwa kepatuhan kepada hukum tidak lain dari tunduknya orang yang lebih lemah pada kehendak yang lebih kuat, sehingga hukum itu merupakan hak orang yang terkuat. (L.J. van Apeldoorn,  2001:  57-58) Dari aspek aksiologis, kekuasaan yang bersifat menentukan tidak semata-mata karena diperoleh dengan cara menundukkan pihak yang lemah melalui kekuatan fisik, melainkan sebagaimana yang diajarkan oleh Spinoza terletak dalam kekuasaan terhadap suara hati manusia. Hukum dapat timbul dari kekuasaan, termasuk kekuatan fisik, asal saja ia berkembang menjadi kekuasaan susila (kekuatan moral), yakni kekuasaan yang berkuasa atas suara hati orang. Kekuasaan susila tersebut membentuk hukum, karena ia bercita-citakan keadilan, artinya bercita-cita memberi pada tiap-tiap orang apa yang menjadi bagiannya. Mengapa dikatakan “bercita-citakan”, karena keadilan yang sungguh-sungguh tak dapat dicapai oleh hukum, karena pertama, hukum terpaksa mengorbankan keadilan sekedarnya untuk mencapai tujuannya (bersifat kompromi), dan kedua, hukum itu dibuat manusia yang tidak dikaruniai Tuhan untuk mengetahui apa yang adil dan tidak adil secara mutlak. Keadilan, menurut falsafah bangsa Romawi, adalah kehendak yang tetap dan yang tak ada akhirnya, untuk memberi pada tiap-tiap orang apa yang menjadi haknya (Justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere). (L.J. van Apeldoorn,  2001:  67)  KesimpulanKajian tentang kekuasaan dalam konteks negara hukum secara filosofis dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek ontologis, epistemologis dan filosofis.Dari aspek ontologis, pada hakekatnya kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain. Dalam konteks negara hukum, sumber dan batas-batas kekuasaan ditentukan oleh hukum dan harus dipergunakan dalam koridor hukum. Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Dari aspek epistemologis, supaya terhindar dari penumpukan kekuasaan yang dapat mengarah pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan, maka dalam konsep negara hukum juga disyaratkan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Legislator tidak dapat menghukum individu-individu secara langsung. Administrator atau pejabat eksekutif berurusan dengan individu hanya sebatas aturan-aturan yang ditentukan, supaya ia terhindar dari upaya penggunaan kekuasaan publik untuk mencapai tujuan pribadi. Untuk bertindak dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, harus ada pejabat lain dengan kewenangan terakhir untuk menentukan makna hukum, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan metode yang berbeda dengan metode administratif. Pejabat ini adalah hakim, yang memiliki kekuasaan mengadili menurut (prosedur) hukum.Secara aksiologis, kekuasaan yang bersifat menentukan tidak semata-mata karena diperoleh dengan cara menundukkan pihak yang lemah melalui kekuatan fisik, melainkan terletak dalam kekuasaan terhadap suara hati nurani manusia. Hukum dapat timbul dari kekuasaan, termasuk kekuatan fisik, asal saja ia berkembang menjadi kekuasaan susila (kekuatan moral), yakni kekuasaan yang berkuasa atas suara hati orang. Kekuasaan susila tersebut membentuk hukum, karena ia bercita-citakan keadilan. Meskipun, keadilan yang sungguh-sungguh tak dapat dicapai oleh hukum, karena hukum itu dibuat manusia yang tidak dikaruniai Tuhan untuk mengetahui apa yang adil dan tidak adil secara mutlak. Dalam perspektif ini, hukum tidak bebas nilai, karena terkait dengan hati nurani (moral), termasuk di dalamnya nilai-nilai keadilan.  DAFTAR PUSTAKA  Amrah Muslimin, Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung, 1985 Apeldoorn, L.J. van, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Ke-29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001 Attamimi, A. Hamid S., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, PSH UII dan Gama Media, Yogyakarta, 1999 Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, 6th Ed., West Publishing Co., St. Paul Minnesota, 1990  Hendra Nurtjahjo, Ilmu Negara: Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005 I Made Arya Utama, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2005 Ismail Sunny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Aksara Baru, Jakarta, 1983 Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1985 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002 McCoubrey, Hilaire dan Nigel D. White, Textbook on Jurisprudence, 2nd Ed., Blackstone Press, London, 1996 Mahfud MD, Moh., “Menegakkan Supremasi Hukum Melalui Demokrasi”, dalam Dahlan Thaib dan Mila Karmila Adi, Hukum dan Kekuasaan, FH-UII, Yogyakarta, 1998 Marbun, S.F., Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1993 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, Jakarta, t.t. Mukthie Fadjar, A., Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik, In-Trans, Malang, 2003 Peters, A.A.G., dan Koesriani S., Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku III, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990 Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1977 Unger, Roberto M., Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern, Nusamedia, Bandung, 2007  ——————————–* H. Abdul Rokhim, SH.MH., penulis adalah dosen Fakultas Hukum Unisma