PENEGAKAN NEGARA HUKUM DI REPUBLIK INDONESIA


PENEGAKAN NEGARA HUKUM DI REPUBLIK INDONESIA

Oleh : S. Anwary

 

1.         Pendahuluan

           

Sejarah membuktikan bahwa pemerintahan di Indonesia khususnya di masa pemerintahan rezim Soeharto cenderung bersifat otoriter. Pemerintahan pasca Soeharto yaitu pemerintahan Presiden Habibie yang berkuasa selama ± 1 tahun telah berusaha mengembalikan citra pemerintahan yang demokratis. Sejak Presiden Habibie dilantik dimulailah era reformasi. Pemerintahan Habibie telah berupaya mereformasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan produk-produk perundang-undangan, khususnya dibidang politik dan ekonomi yang selama ini membelenggu dan menyengsarakan rakyat Indonesia akibat dari praktek-praktek KKN dan penyalahgunaan kekuasaan rezim Soeharto.

 

Sejak dilantik sebagai Presiden,  Habibie berusaha mengadakan rekonsiliasi politik antara lain memasukkan semua unsur-unsur kekuatan politik (partai politik) di dalam kabinet pemerintahannya. Juga melepaskan tahanan-tahanan politik (tapol) yang dikerangkeng selama pemerintahan rezim Soeharto. Kami tidak menyangkal, disamping tindakan-tindakan positif pemerintahan Habibie ada juga kelemahan-kelemahannya. Sebagai manusia biasa sosok Habibie tidak luput daripada kekurangan. Hanya Rasul Allah saja yang sempurna dan terlepas dari dosa-dosa. Selain Rasul Allah maka manusia tentu ada kelemahan dan kekurangannya.

 

Sayangnya usaha Presiden Habibie yang ingin mengantarkan Negara Indonesia yang bebas dari KKN, demokratis dan menegakkan supremasi hukum belum seluruhnya dapat diwujudkan. Dengan sikap legowo Habibie mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai Presiden akibat pertanggung-jawabannya yang ditolak oleh MPR. Sifat pribadi Habibie ini betul-betul menunjukkan seorang negarawan yang demokratis dan menghargai serta tunduk kepada lembaga MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Habibie betul-betul menjunjung supremasi hukum di negara ini.

 

Setelah pasca pemerintahan Habibie reformasi hukum dan penegakan supremasi hukum di Negara Republik Indonesia masih tersendat-sendat, jauh dari yang diharapkan. Pada kesempatan ini  penulis ingin menyajikan suatu tulisan mengenai “Penegakan Hukum di Negara Republik Indonesia” yang antara lain memuat dasar-dasar pengertian apa yang dimaksud dengan negara hukum, maksud dan tujuannya dan usaha-usaha untuk menegakkan negara hukum di Indonesia kepada masyarakat luas.

 

 

2.         Latar Belakang Sejarah Negara Hukum

 

Negara Hukum (rechts staat) tidak asing lagi dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan sejak zaman purba hingga sekarang ini. Hanya di dalam praktek ketatanegaraan orang masih menyangsikan apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dapat dimengerti karena dalam praktek, pengertian yang bersih menurut teori, masih perlu diperhitungkan dengan faktor-faktor yang nyata yang hidup dalam masyarakat menurut waktu dan tempat. Karena itu tidaklah mengherankan, sebab cita-cita yang universal mengenai negara hukum yang diletakkan dalam konstitusi sering dilanggar dalam praktek. Jika keadaan semacam ini terus-menerus terjadi, maka negara hukum hanya bersifat formil, sedangkan kenyataan yang hidup sudah jauh menyimpang daripada yang dituliskan  dalam konstitusi seolah-olah negara hukum ini hanya suatu mitos saja yang belum pernah terbukti dalam sejarah ketatanegaraan.

 

Konsep Negara Hukum Indonesia menurut Prof. M. Yamin, sudah lama ada beribu-ribu tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 1945, yang menjadi sumber hukum secara tertulis dalam Republik Indonesia. Istilah negara hukum jauh lebih muda daripada pengertian negara hukum yang dikenal dalam Negara-negara Indonesia, seperti Sriwijaya, Majapahit, Melayu Minangkabau dan Mataram. Hasil penyelidikan ini menolak pendapat seolah-olah pengertian negara hukum semata-mata bersumber atau berasal dari hukum Eropa Barat. Tidak demikian halnya, melainkan pengertian negara hukum telah dikenal dengan baik dalam perkembangan peradaban yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

 

3.         Ciri–ciri Negara Hukum

           

Menurut Prof. DR. Sudargo Gautama, SH. mengemukakan 3 ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni:

  1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
  2. Azas Legalitas

Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.

 

 

 

c.         Pemisahan Kekuasaan

Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

 

Para jurist Asia Tenggara dan Pasifik seperti tercantum dalam buku “The Dymanics Aspects of the rule of law in the Modern Age”, dikemukakan syarat rule of law sebagai berikut:

  1. Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain daripada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
  2. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
  3. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
  4. Pemilihan umum yang bebas;
  5. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi;
  6. Pendidikan civic (kewarganegaraan).

 

4.         Tujuan Negara Hukum

 

Seperti kita ketahui bahwa masalah negara hukum pada hakikatnya tidak lain daripada persoalan tentang kekuasaan. Ada dua sentra kekuasaan. Di satu pihak terdapat negara dengan kekuasaan yang menjadi syarat mutlak untuk dapat memerintah. Di lain pihak nampak rakyat yang diperintah segan melepaskan segala kekuasaannya. Kita menyaksikan bahwa apabila penguasa di suatu negara hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kebebasan rakyatnya, maka lenyaplah negara hukum. Dengan demikian nyatalah betapa penting tujuan suatu negara dalam kaitannya dengan persoalan kita.

 

Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan dari perorangan dan kepentingan golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan selalu menyebabkan pertikaian. Bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan kedamaian. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil. Artinya, peraturan yang mengandung keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

 

Menurut Montesqueu, negara yang paling baik ialah negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara mempunyai tiga inti pokok yaitu:

  1. Perlindungan HAM
  2. Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara
  3. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.

 

Disamping itu salah satu tujuan hukum adalah memperoleh setinggi-tingginya kepastian hukum  (rechtzeker heid). Kepastian hukum menjadi makin dianggap penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasar atas hukum. Telah menjadi pengetahuan klasik dalam ilmu hukum bahwa hukum tertulis dipandang lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan hukum tidak tertulis.

 

5.         Pernyataan Negara Hukum dalam Konstitusi Republik Indonesia

 

Pernyataan negara hukum dalam konstitusi terdapat pada:

  1. UUD RIS 1949 pasal 1 (1): RIS yang merdeka dan berdaulat adalah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.
  2. UUDS 1950 pasal 1 (1): Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.
  3. UUD 1945:

-          Tidak ditemukan rechts staat (negara hukum) dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, tapi mengenai hal tersebut ditemukan dalam penjelasan.

-          Negara hukum menurut UUD 1945:

  1. Negara hukum materiil/kesejahteraan
  2. Negara hukum formil/tertib

-          Pengertian negara hukum menurut UUD 1945 tidak begitu jelas seperti yang terdapat dalam UUD RIS 1949 dan UUDS 1950.

 

6.         Negara Indonesia adalah Negara Hukum

 

Walaupun dalam Undang Undang Dasar 1945 baik dalam  bagian Pembukaan maupun dalam Batang Tubuhnya tidak ada suatu ketentuan yang menyatakan bahwa Negara RI adalah negara hukum. Tetapi dalam Penjelasan Umum tentang Sistem Pemerintahan Negara yang ditegaskan dalam UUD 1945 bagian I, II, III, IV, V dan VII. Untuk mengingat kembali secara lengkap kami tulis sebagai berikut:

I.        Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat)

                  1.   Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).

        II.       Sistim Konstitusional.

                  2.   Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

        III.     Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Die Gesamte Staatsgewalt liegt allein bei der Majelis).

                  3.   Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan bernama “Majelis Permusyawaratan Rakyat,” sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (vertretungsorgan des Willens der Staatsvolkes). Majelis ini menetapkan Undang Undang Dasar dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden).

                  Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia ialah “Mandataris” dari Majelis, ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis.

                        Presiden tidak “neben” akan tetapi “untergeordnet” kepada Majelis.

        IV.     Presiden ialah Penyelenggara Pemerintah Negara yang Tertinggi di Bawah Majelis.

Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi.

Dalam menjalankan Pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan Presiden (consentration of power and responsibility upon the President).

        V.       Presiden Tidak Bertanggung Jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Disampingnya Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang (Gesetzgebung) dan untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Staatsbegroting).

Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung-jawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung daripada Dewan.

 

VII.        Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas

Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan “diktator,” artinya kekuasaan tidak tak terbatas.

Di atas telah ditegaskan bahwa ia bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem  Parlementair). Kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan  oleh Undang Undang Dasar atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden.

 

Disamping itu dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat 3 tujuan utama berbangsa dan bernegara:

1.         Membangun dan mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum atau sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

2.         Membangun satu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis dan mandiri; dan

3.         Membangun masyarakat dan pemerintahan berdasarkan atas hukum.

Apabila ketiga tujuan utama berbangsa dan bernegara tersebut dikaitkan dengan negara berdasarkan hukum (rechts staat) dengan demikian Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum merupakan:

1.         Instrumen mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum atau sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2.         Instrumen mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri

  1. Instrumen mewujudkan masyarakat dan pemerintahan berdasarkan atas hukum.

 

Negara Hukum menurut UUD 1945 mempunyai  7 unsur, yaitu :

  1. Hukumnya bersumber pada pasal dan adanya pertingkatan hukum (stufenbouw desrecht-nya Hans Kelsen)
    1. Sistemnya, yaitu sistem konstitusi.

Alasannya: UUD 1945 yang terdiri dari Pembukaan, Batang tubuh dan Penjelasan hanya memuat aturan-aturan pokoknya saja, sedangkan peraturan lebih lanjut dibuat oleh organ negara, sesuai dengan dinamika pembangunan dan perkembangan serta kebutuhan masyarakat.

  1. Kedaulatan rakyat

Dapat dilihat dari Pembukaan UUD 1945 dan pasal 2 (1) “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”.

  1. Persamaan hak/persamaan hukum (pasal 27 (1) UUD 1945)
  2. Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif)
  3. Adanya organ pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR)
  4. Sistem pemerintahannya (Presiden) sebagai mandataris MPR

Menurut Prof. Sri Sumantri, Indonesia, sistem pemerintahannya berada ditengah-tengah, yaitu antara sistem Parlementair dan sistem Presidensiil, hal ini dapat dilihat dimana Indonesia ada kabinet tapi menterinya bertanggung-jawab kepada Presiden (tidak kepada Parlemen).

Menurut hemat kami, sistem Presidensiil pemerintahan di Republik Indonesia terbatas pada hak Presiden membentuk pemerintahan (Kabinet) yaitu mengangkat atau memberhentikan Menteri-menteri Kabinet (pasal 17 UUD). Presiden memgang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar (pasal 4 UUD) akan tetapi kedudukan Presiden tetap di bawah MPR sebagai pemegang Kedaulatan Rakyat (pasal 1 ayat 2 UUD) dan Pemegang Kekuasaan Negara yang Tertinggi (Bab III Penjelasan tentang UUD 1945 mengenai Kekuasaan Negara).

 

7.         Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia

 

Berdasarkan uraian-uraian singkat tersebut di atas, nyatalah bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan hukum walaupun tidak dinyatakan secara tegas dalam Pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945. Namun dalam penegakan supremasi hukum terdapat banyak kendala, antara lain:

  1. Hingga saat ini banyak perundang-undangan khususnya di bidang keperdataan, perniagaan, kepidanaan, sebagian hukum administrasi negara dan sebagian hukum yang mengatur penegakan hukum, adalah tatanan hukum yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bahkan ada beberapa yang berasal dari masa pendudukan Belanda (antara 1945-1949). Yang dapat dikatakan sepenuhnya telah diatur secara nasional adalah hukum-hukum dibidang ketatanegaraan. Sifat nasional hukum ketatanegaraan karena hukum-hukum ini merupakan sendi-sendi susunan ketatanegaraan baru Indonesia merdeka. Perangkat-perangkat hukum dari masa Hindia Belanda tersebut banyak mengandung kekurangan-kekurangan.
  2. Produk-produk hukum semasa pemerintahan Presiden Soeharto yang pada awalnya dengan heroik bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, mengulangi kesalahan Orde Lama. Dalam beberapa hal mempunyai watak yang sama, menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Pemerintahan dikuasai sekelompok elit yang tersentral pada satu orang; Presiden. Pemerintahan bersifat sentralistik dan terciptanya persekutuan antara elit pemerintah, ABRI, pengusaha/konglomerat dan Golkar. Situasi ini menjadikan kekuasaan yang meraksasa/hegemoni yang mengkooptasi segala bidang kehidupan. Stabilitas politik dan keamanan yang tercipta bersifat semu karena dibangun di atas kekuatan represif ABRI. Tekad hukum sebagai “Panglima” tidak dapat diwujudkan selama keadaan seperti itu. Kehidupan politik, ekonomi, hukum menjadi kepanjangan tangan pemegang kekuasaan, sistem yang ada menjadi otoritarian melalui praktek KKN. Mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan merupakan awal era reformasi yang bersifat korektif terhadap hegemoni kekuasaan pemerintahan Orde Baru.

 

Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka reformasi hukum pada saat sekarang ini sangat diperlukan karena terdapat hal-hal sebagai berikut:

            1.         Hukum tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya

            2.         Hukum dirasakan kurang memberikan perlindungan kepada rakyat

            3.         Praktek negatif/penyimpangan dan manipulasi dalam penegakan hukum

            4.         Aroganisme Pejabat.

5.         Perlu memulihkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan lembaga-lembaga perwakilan rakyat

  1. Mengupayakan pencegahan agar tidak lagi terjadi tindakan pelanggaran HAM
  2. Mengupayakan kesejahteraan rakyat dengan cara menghapuskan praktek-praktek korupsi dan kolusi.
  3. Memberikan kepastian hukum kepada rakyat Indonesia dengan memfungsikan lembaga-lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

 

Reformasi bidang hukum harus dimulai dari hal yang paling mendasar, yakni redefinisi tujuan hukum. Jika masa Orde Baru hukum lebih difungsikan sebagai sarana melegitimasi kekuasaan maka pada masa mendatang hukum haruslah dijadikan sebagai sarana mengejar tujuan perikehidupan yang lebih tertib, demokratis dan berkeadilan. Oleh sebab itu reformasi bidang hukum harus:

            a.         Dimulai dari penyempurnaan UUD 1945

b.         Penataan kembali lembaga-lembaga yang menjalankan peraturan-peraturan hukum

c.         Melakukan perubahan mendasar terhadap sikap dan perilaku hukum para penyelenggara negara serta segenap warga masyarakat (budaya hukum).

 

Perundang-undangan dimasa pemerintahan Soeharto banyak terdapat kelemahan-kelemahan dan pasal-pasalnya mengandung multi interpretasi sebagai contoh:

  1. Pada Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khususnya pasal 8 ayat 3 menyebutkan sebagai berikut:

“Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara diantara Hakim Agung yang diusulkan oleh DPR”.

Walaupun dalam Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut kalau ditafsirkan secara autentik yaitu suatu penafsiran resmi yang diberikan oleh si pembuat undang-undang  jelas pada pasal 8 ayat 3 tersebut Presiden tinggal mensahkan dan mengangkat saja Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung yang telah di usulkan oleh DPR.

Pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung tersebut tentunya telah melalui proses fit and proper test oleh DPR dan memenuhi persyaratan pada pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 1985.

Namun pemerintah menafsirkan pasal 8 ayat 3 Undang-undang No. 14 tahun 1985 secara Tata Bahasa. Kelemahan dalam Undang-undang No. 14 tahun 1985 tersebut undang-undang ini tidak mengatur apakah Presiden bisa menolak dua nama yang diajukan. Bila hal itu terjadi apa yang harus dilakukan oleh Presiden maupun DPR. Kerancuan penafsiran ini seyogianya tidak terjadi.

2.         Pansus Buloggate dan Bruneigate yang dibentuk berdasarkan hasil rapat paripurna DPR dinyatakan oleh Presiden illegal  karena menurut Presiden tidak didaftarkan dan diterbitkan pada Lembaran Negara RI.

            Menurut hemat kami kedua Pansus tersebut pembentukannnya sepenuhnya wewenang DPR. Membentuk Pansus, Komisi ataupun Panitia Ad Hoc dan lain sebagainya untuk menangani masalah-masalah khusus, sepenuhnya urusan rumah tangga DPR sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 4 tahun 1999 tentang susunan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Untuk jelasnya Bab VI pasal 33 Undang-undang tersebut di atas kami tulis selengkapnya sebagai berikut:

(1)   DPR, sebagai lembaga tinggi negara, merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

(2)   DPR mempunyai tugas dan wewenang:

  1. Bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang;
  2. Bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  3. Melaksanakan pengawasan terhadap:

1).  Pelaksanaan undang-undang;

2).  Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3).  Kebijakan Pemerintah sesuai dengan jiwa Undang Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR;

                        d.   Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggung-jawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan;

                        e.   Membahas untuk meratifikasi dan/atau memberi persetujuan atas pernyataan perang serta pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden;

                        f.    Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;

                        g.   Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan MPR dan/atau undang-undang kepada DPR.

(3)   Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud ayat (2), DPR mempunyai hak:

a.   Meminta keterangan kepada Presiden;

b.   Mengadakan penyelidikan;

  1. Mengadakan perubahan atas rancangan undang-undang;
  2. Mengajukan pernyataan pendapat;
  3. Mengajukan rancangan undang-undang;
  4. Mengajukan/menganjurkan seseorang untuk jabatan tertentu jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
  5. Menentukan anggaran DPR.

(4)   Selain hak-hak DPR sebagaimana yang dimaksud ayat (3), yang pada hakekatnya merupakan hak-hak anggota, Anggota DPR juga mempunyai hak:

a.   Mengajukan pertanyaan;

b.   Protokoler;

                  c.   Keuangan/administrasi.

(5)   Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.           

 

Sehubungan  dengan hal-hal tersebut di atas, hendaknya pihak-pihak yang ingin menyatakan pendapat terhadap suatu produk perundang-undangan seyogianya mempelajari terlebih dahulu materi undang-undangnya agar tidak terjadi kerancuan dalam penafsiran undang-undang dimaksud.

 

Sehubungan dengan adanya kerancuan penafsiran undang-undang tersebut di atas, kami menghendaki agar MPR sebagai pemegang Kedaulatan Rakyat dan DPR RI sebagai lembaga pembuat undang-undang sesuai dengan kewenangannya yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 dan UU No. 4 tahun 1999, hendaknya membuat suatu keputusan yang tegas untuk segera menyempurnakan amandemen UUD 1945 antara lain:

  1. Harus ditegaskan secara pasti dalam Batang Tubuh UUD 1945 bahwa Negara RI adalah Negara Hukum.
  2. Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal ini perlu dijabarkan dalam undang-undang agar pelaksanaan pasal tersebut mendapat jaminan kepastian hukum.
  3. DPR RI dalam wewenang konstitusionalnya segera meng-amandemen  semua Undang-undang baik Undang-undang  tentang Mahkamah Agung (UU No. 14  tahun 1985), Undang-undang tentang Peradilan Umum (UU No. 2 tahun 1986), Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 tahun 1970), Undang-undang tentang Bank Indonesia antara lain agar sewaktu-waktu dapat diaudit oleh BPK, Undang-undang tentang Kejaksaan Agung antara lain agar lembaga ini mandiri, Undang-undang tentang TNI/POLRI, Undang-undang tentang DPA, menjabarkan hak-hak prerogatif Presiden kedalam Undang-undang dan meng-amandemen semua produk perundang-undangan yang dibuat pada masa pemerintahan kolonial Belanda maupun masa pemerintahan Presiden Soeharto, terutama apabila undang-undang tersebut mempunyai multi interpretasi dan tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Hal ini perlu untuk mendapatkan kepastian hukum.
  4. Semua aparatur negara dalam menyelenggarakan pemerintahan harus berlandaskan undang-undang yang telah ditetapkan dan peraturan-peraturan yang berlaku.
  5. Setiap TAP MPR ataupun Undang-undang yang telah ditetapkan DPR RI agar dicantumkan berlakunya sejak ditetapkan tanpa menunggu diterbitkan dalam Lembaran Negara RI.

 

Hal-hal tersebut di atas perlu untuk menghindari kerancuan penafsiran hukum guna mendapatkan kepastian hukum. Dalam arti terakhir ini, kepastian hukum merupakan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa ia akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan aturan hukum dan tidak dengan sewenang-wenang, begitu juga (sebanyak mungkin) kepastian mengenai isi aturan itu. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip, asas utama  penerapan hukum disamping dan sering berhadapan dengan asas keadilan (Kamus Hukum, DR. Andi Hamzah,SH).  Direformasinya peraturan perundang-undangan tersebut di atas, baik dibidang politk maupun dibidang sosial dan ekonomi yang mengacu kepada kepentingan rakyat diharapkan stabilitas politik dan ekonomi cepat pulih kembali.

Jaminan kepastian hukum ini perlu agar tidak disalah gunakan oleh para penguasa untuk menciptakan kroni-kroninya di dalam pemerintahan maupun di dalam perekonomian. Juga untuk menghindari agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahan.

 

Besar harapan kepada Pemerintah (eksekutif), MPR/DPR (legislatif), Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung (yudikatif) dan lain-lain organ negara, khususnya MPR sebagai pemegang Kedaulatan Rakyat dan DPR agar secara tegas dan berani membuat produk-produk peraturan/perundang-undangan yang demokratis, adil dan memihak terhadap kepentingan rakyat. Pemerintah seyogianya menghindari praktek-praktek KKN dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan golongan tertentu karena tatanan masyarakat sekarang jauh berbeda dengan 10 – 30 tahun yang lalu, dimana masyarakat sekarang sangat kritis. Hal ini betul-betul perlu disadari agar nasib pemerintahan sekarang tidak terjungkal seperti nasib pemerintahan terdahulu.  

 

Tentara Nasional Indonesia kami nilai telah berhasil mereformasi dirinya dengan kembali ke jatidirinya sesuai dengan sumpah Sapta Marganya. Sebagai alat negara TNI dan POLRI diharapkan dapat menjunjung tinggi supremasi hukum di negara ini, bersikap netral, tidak memihak kekuatan-kekuatan politik tertentu dan berdiri di atas segala golongan. Pengalaman-pengalaman TNI/POLRI di masa lalu yang terkooptasi kepada kepentingan politik tertentu hendaknya tidak terulang kembali. TNI bersama POLRI sebagai penjaga Keamanan Negara RI hendaknya tidak ragu-ragu bertindak tegas sesuai dengan wewenangnya untuk menumpas musuh-musuh negara yang ingin menghancurkan dan mengacaukan negara ini baik yang datang dari dalam negeri (pengacau keamanan, GAM, OPM, Gerakan-gerakan separatis lainnya seperti Front Kedaulatan Maluku, teroris dan para perusuh) maupun yang datang dari luar negeri. Kemanunggalan TNI/POLRI dengan rakyat dalam menegakkan Supremasi Hukum hendaknya terus dipertahankan.

 

Kami berkeyakinan apabila KKN dan penyalahgunaan kekuasaan tetap berlanjut maka rakyat Indonesia akan tetap menderita. Dengan ditegakkannya supremasi hukum di Indonesia seperti yang kami uraikan tersebut di atas kami yakin bahwa KKN di Indonesia dan penyalahgunaan wewenang kekuasaan dapat dibasmi.  Sehingga apa yang dicita-citakan  oleh bangsa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dan seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila akan segera terwujud.

 

                                                                                                                     Bogor, 10 Januari 2001

 

 

 

 

 

 

*)     Penulis adalah mantan Minister Counsellor pada KBRI-Athena, Alumnus Fakultas Sospol, Jurusan Hubungan Internasional, UGM, tahun 1970.

Ph.D. dalam Ilmu Hubungan Internasional,  Pacific Western University, Hawaii, tahun 1997. 

 

 

 

SUMBER PENULISAN

  1. Didi Nazmi Yunas, SH, Konsepsi Negara Hukum,  Angkasa Raya, 1992.
  2. Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,  Amandemen UUD 1945. Cetakan ke-2.  Sinar Grafika, 2000. 
  3. Prof. Chainur Arrasjid, SH, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, 2000. 

 

 

 

 

 

 

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s