PENYITAAN


PENDAHULUAN
Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan haknya masing-masing pihak itu tidak melampui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan sekehendaknya sendiri haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Diharapkan dengan adanya hukum acara perdata ini, para pihak yang bersengketa dapat memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak lain melalui pengadilan, tidak main hakim sendiri. Dalam hukum acara perdata ini diatur hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang berperkara secara seimbang didepan sidang pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Mengigat hal-hal yang berkenaan dengan sita dan kejurusitaan ini merupakan hal yang baru dilingkungan peradilan agama, terutama dalam hal praktek pelaksanaan yang sering terjadi penyimpangan dari ketentuan yang berlaku dan penerapan sita yang rumit dan komplet, maka disini saya mencoba menguraikan beberapa masalah hukum tentang sita dan penyitaan secara sistematis dan logis sekedar untuk mengingatkan kembali dalam hal pelaksanaanya dilingkungan peradilan agama. Terutama hal-hal yang menyangkut sah dan berharganya sita, penyimpangan barang sita, pendelegasian sita, hal-hal yang tidak boleh diletakkan sita dan hal-hal yang ada kaitannya dengan sita dan penyitaan dilingkungan peradilan agama.

PEMBAHASAN
A. Pengertian penyitaan
Penyitaan berasal dari terminology beslag (belanda), dan istilah indonesia beslah tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Permohonan sita adalah termasuk upaya untuk menjamin hak penggugat/pemohon seandainya iya menang dalam perkara, sehingga putusan pengadilan yang mengakui segala haknya itu, dapat dilaksanakan.
Permohonan sita dapat diajukan sebelum perkara diputus bahkan dapat juga diajukan setelah perkara diputus sepanjang belum in karcht, artinya sekalipun perkara itu banding atau kasasi, masih dapat diajukan. Namun biasanya sudah diajukan orang bersama-sama dengan gugatan.
Bila permohonan sita dikabulkan dan ternyata nanti pemohon tersebut menang dalam perkara maka sita tersebut akan dinyatakan sah dan berharga dalam dictum keputusan dan pada waktu eksekusi, sita tersebut akan berubah menjadi sita eksekusi. Kalau gugatan penggugat ditolak, dengan sendirinya harus dinyatakan di dalam dictum keputusan untuk diangkat (dicabut).
Sedangkan pengertian yang terkandung didalamnya iyalah:
1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada kedalam keadaan penjagaan (to take into custody the property of a defendant),
2. Tindakan paksa penjagaan (custody) itu dilakukan secara resmi (official) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.
3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan menjual lelang (executorial verkoop) barang yang disita tersebut.
4. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.
Memperhatikan pengertian tersebut, dapat dikemukakan beberapa esensi fundamental sebagai landasan penerapan penyitaan yang perlu diperhatikan. Sita merupakan tindakan paksa yang dilakukan hakim tehadap suatu barang untuk diletakkan atas permintaan penggugat supaya gugatannya tidak sisia apabila memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan disitanya suatu benda / barang, maka barang / benda tersebut berada dalam setatus pengawasan, yaitu tidak boleh:
1. Disewakan
2. Diperjual belikan
3. Ditukar
4. Diasingkan dan
5. Digunakan.
Dan terhadap barang / benda yang telah diletakkan sita, maka tidak dapat disita lagi untuk yang kedua kalinya oleh pengadilan.

B. Macam-Macam Sita
Ada beberapa macam sita yang dikenal dilingkungan peradilan umum, diantaranya adalah:
1. Sita Jaminan (Conservatior Beslag)
dari rumusan pasal 227 ayat (1) HIR dan pasal 261 ayat (1) R.Bg dapat diketahui bahwa apabila ada dugaan yang beralasan sebelum perkaranya diputus dipengadilan atau sudah diputus tetapi belum dijalankan , sedangkan tergugat berusaha menggelapkan atau membawa pergi barang-barang bergerak atau barang tetap, maka ketua pengadilan agama atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk memenuhi hak bagi yang mengajukan permohonan itu. Permohonan sita dapat diajukan oleh yang berkepentingan bersama-sama dengan gugatan, atau juga secara lisan dalam persidangan, dapat juga dilaksanakan sita setelah perkara diputus jika perkara itu dalam peruses banding dan kasasi.
Melihat pengertian sita jaminan sebagaimana tersebut diatas, maka cirri-ciri dari sita jaminan itu iyalah:
a. sita jaminan diletakkan atas harta yang disengketakan setatus pemiliknya atau terhadap harta kekayaan tergugat dalam sengketa hutang piutang atau juga dalam sengketa dan tuntutan ganti rugi.
b. Objek sita jaminan itu bias meliputi barang yang bergerak atau tidak bergerak, dapat juga dilaksanakan terhadap yang berwujud dan tidak berwujud atau lichammelyk en onlicanmelyk.
c. Pembatasan sita jaminan bisa hanya pada barang-barang tertentu jika gugatan didalikan berdasarkan sengketa hak milik atas barang yang teertentu atau bias meliputi seluruh harta kekayaan tergugat sampai mencakup jumlah seluruh tagihan apabila gugatan didasarkan atas hutang piutang atau tuntutan ganti rugi
d. Tujuan sita jaminan dmaksudkan untuk menjamin gugatan penggugat tidak illusoir (hampa) pada saat putusan nanti memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tetap terjamin keutuhannya sampai tiba saatnya putusan itu dieksekusi.
Pada hakekatnya sita jaminan ini merupakan perampasan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat. Perintah perampasan itu dikeluarkan oleh pengadilan dalam surat penetapan atas permohonan yang berkepentingan. Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran maupun kesalahan dalam pelaksanaan sita jaminan ini, maka acuan yang harus dipedomi oleh hakim dalam pelaksanaan sita jaminan adalah harus dipahami benar bahwa sita jaminan itu hanya semata-mata sebagai jaminan yang bertujuan untuk menjamin gugatan penggugat tidak illusoir. Sedangkan hak atas benda sitaan tetap dimiliki oleh tergugat dan masih dipegang oleh tergugat sampai putusannya dilaksanakan oleh pengadilan agama. Barang-barang yang disita itu penguasaannya tetap dipegang oleh tergugat dan keliru sekali pihak yang menganggap bahwa barang sitaan hendaknya diserahkan kepada pihak penggugat.

2. Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag)
Dalam pasal 226 ayat (1) HIR dan pasal 260 ayat (1) R.Bg dinyatakan bahwa apabila seseorang memiliki barang bergerak dan barang tersebut berada ditangan orang lain, maka orang tersebut dapat meminta dengan surat atau secara lisan kepada ketua Pengadilan Agama dalam daerah hukum si pemegang barang bergerak tersebut dan pada saatnya nanti setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetapa, atas permohonan penggugat barang-barang bergerak tersebut dapat diperintahkan agar diserahkan kembali kepada pemilik yang sebenarnya.
Adapun ciri-ciri dari Sita Rvindikasi iyalah:
a. Sita Rvindikasi dilaksanakan atas permintaan penggugat terhadap barang milik penggugat yang saat ini dikuasai oleh tergugat
b. Penyitaan tersebut dilaksanakan atas benda yang dikuasai oleh tergugat secara tidak sah atau melawan hukum atau juga tergugat tidak berhak atasnya
c. Objek Sita Rvindikasi ini hanya terbatas pada benda bergerak saja dan tidak mungkin dikabulkan terhadap benda tidak bergerak sekalipun dalil gugatan berdasarkan hak milik.
Melihat ciri-ciri Sita Rvindikasi diatas, maka terlihat ada perbedaan yang fundamental dengan sita jaminan yaitu:
a. Objek sita jaminan pada prinsipnya tidak terbatas, sedangkan Sita Rvindikasi terbatas.
b. Dasar alasan permohonan dan pengabulan sita jaminan boleh berdaarkan sengketa hak milik dan boleh juga berdasarkan sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi sedangkan Sita Rvindikasi hanya berdasarkan sengketa hak milik saja.
c. Pada setiap jaminan, prinsipnya penjagaan dan pemakaian benda yang disita tetap berada ditangan tergugat, sedangkan pada Sita Rvindikasi barang yang disita langsung diserahkan kepada kekuasaan penggugat.(M. Yahya Harahap, SH Tahun 1990: 12-13)
Sita Rvindikasi dilingkungan peradilan agama yang menyangkut bidang kewarisan hanya mungkin dapat dilaksanaan penyitaan dalam bidang harta atau barang-barang asal yang dikuasai oleh tergugat, Sita Rvindikasi terhadap barang-barang bawaan dari suami atau istri yang berada dan dikuasai oleh suami atau istri dalam suatu perkara gugatan sebagaimana tersebut dalam pasal 66 dan 86 undang-undang npmor 7 tahun 1987 tentang peradilan agama.

3. Sita Eksekusi (Executorial Beslag)
Sita Eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan agama karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun pihak pengadilan agama telah memperingatkan pihak tergugat agar putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetapi itu supaya dilaksanakan oleh tergugat secara suka rela sebagaimana mestinya. Sita Eksekusi ini biasa dilaksankan terhadap suatu putusan yang mengharuskan tergugat membayar sejumlah uang.
Berdasarkan pengertian Sita Eksekusi diatas, maka Sita Eksekusi mempunyai ciri-ciri yang berlainan dengan sita jaminan dan sita revindikasi. Adapun ciri-ciri dari Sita Eksekusi iyalah:
a. Sita Eksekusi dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebelumnya tidak dilaksanakan sita terhadap barang-barang yang disengketakan.
b. Tujuan Sita Eksekusi adalah untuk memenuhi pelaksanaan putusan pengadilan agama dan berakhir dengan tindakan pelelangan.
c. Hanya terjadi dalam hal yang berkenaan dengan pembayaran sejumlah uang dan ganti rugi
d. Kewenangan memerintah Sita Eksekusi sepenuhnya berada ditangan ketua pengadilan agama bukan atas perintah ketua majelis hakim
e. Dapat dilaksanakan secara berulang-ulang sampai pembayaran atau pelunasan sejumlah uang dan ganti rugi terpenuhi.
Sita Eksekusi bertujuan untuk merampas langsung harta kekayaan tergugat untuk segera dijual lelang guna memenuhi pelaksanan putusan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan. Saat berfungsinya Sita Eksekusi terhitung mulai putusan pengadilan agama tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, jadi tidak dipergunakan selama proses pemeriksaan dalam persidangan berlangsung efektivitas fungsi Sita Eksekusi sebagai upaya paksa pelaksanaan putusan pengadilan agama, terjadi jika pihak tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan agama secara sukarela meskipun telah diberikan teguran sebagaimana mestinya. Efektivitas pelaksanan Sita Eksekusi dengan sendirinya lumpuh jika pihak tergugat bersedia memenuhi semua isi putusan pengadilan agama itu secara sukarela (vrijwilling).

4. Sita Atas Harta Perkawinan (Maritale Beslag)
Sebenarnya Maritale Beslag adalah sama dengan sita jaminan (Conservatior Beslag) . Dia merupakan penghususan yang hanya dapat berfungsi terhadap jenis perkara sengketa perceraian. Hak mengajukan Maritale Beslag timbul apabila terjadi perceraian antara suami istri, selama perkara perceraian masih diperiksa di pengadilan agama maka para pihak diperkenankan mengajukan sita atas harta perkawinan. Adapun tujuan dari Maritale Beslag adalah untuk menjamin agar harta perkawinan tetap utuh dan terpelihara sampai perkara mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Mahkamah Agung RI dalam pandangan dan pendapatnya atas beberapa masalah tehnis peradilan mengemukakan bahwa penggunaan istilah Maritale Beslag sedikit banyak mengandung kerancuan atau kotroversi dengan ketentuan pasal 13 undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pasal ini telah meletakkan landasan filosofis terhadap hak dan kedudukan suami dan istri adalah sama dan seimbang dalam rumah tangga yaitu suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, masing-masing pihak berhak melakukan tindakan hukum. Pandangan ini sangat berbeda dengan apa yang digariskan dalam pasal 105 BW yang menetapkan kedudukan suami sebagai kepala dalam persatuan suami istri dan suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik istri, setiap istri harus patuh terhadap suami, suami boleh menjual harta bersama tersebut tanpa campur tangan pihak istri.
Sehubungan dengan uraian diatas, maka penggunaan istilah Maritale Beslag dalam kerangka undang-undang nomor 1 tahun 1974 dianggap kurang etis. Adapun istilah yang dianggap pas dan cocok dengan pandangan filosofis undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah sita harta bersama dan ini sesuai dengan legal term sebagaimana tersebut dalam pasal 35 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut. Oleh karena itu penggunaan sita harta bersama perlu dibakukan agar menjadi law standard. Landasan hukum sita harta bersama ini disetbukan dalam pasal 24 ayat (2) huruf c peraturang pemerintah nomor 9 tahun 1975 dimana dikemukakan bahwa selama berlangsung gugatan perceraian pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang yang menjadi hak suami atau barang yang menjadi hak istri. Bahkan dalam kompilasi hukum islam (KHI) dimungkinkan mengajukan permintaan sita harta bersama diluar gugat perceraian atas alasan apabila salah satu pihak boros, penjudi dan sebagainya. Ketentuan terakhir ini adalah sejalan dengan apa yang tersebut dalam pasal 186 KUH perdata.
Maslah sita harta bersama bukan hanya dilihat dari segi relevansi dan urgensi saja, tetapi jelas mempunyai landasan hukum dalam system hukum nasional berdasarkan dalam pasal 24 ayat (2) huruf c peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Apabila salah satu pihak meminta kepada pengadilan agar melaksanakan sita atas harta bersama, maka pengadilan melaksanakan sita harta bersam itu dengan berpatokan asas bahwa penyitaan itu harus meliputi seluruh harta bersama yang ada, baik yang dikuasi penggugat atau tergugat. Jadi tidak hanya harta bersama yang dikuasai oleh salah satu pihak dan keliru jika permintaan dan pelaksanaan sita bersama hanya dilakukan atas harta yang dikuasai oleh tergugat saja. Rasio dari penerapan yang dikemukakan diatas, bertujuan untuk melindungi eksistensi keutuhan harta bersama adalah milik bersama suami istri yang diperuntukkan untuk keperluan dan kesejahteraan masing-masing setelah perceraian terjadi.

C. Proses Pemeriksaan Sidang dan Pelaksanaannya
1. Pemeriksaan Perkara
a. Pengajuan gugatan
b. Penetapan hari sidang dan pemanggilan
c. Persidangan pertama :
 gugatan gugur
 verstek
 perdamaian
d. Pembacaan gugatan
e. Jawaban tergugat :
 Mengakui
 Membantah
 Referte Eksepsi: materil dan formil
f. Rekonvensi
g. Repliek dan dupliek
h. Intervensi
i. Pembuktian
j. Kesimpulan
k. Putusan Hakim
2. Pengajuan gugatan Pengajuan gugatan
a. Diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang.
b. Diajukan secara tertulis atau lisan
c. Bayar preskot biaya perkara
d. Panitera mendaftarkan dalam buku register perkara dan memberi nomor perkara
e. Gugatan akan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri.
f. Ketua pengadilan menetapkan majelis hakim

3. Penetapan hari sidang dan Pemanggilan para pihak
a. Majelis hakim menentukan hari siding
b. Pemanggilan para pihak :
a) Tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang tidak boleh kurang dari 3 hari
b) Tata cara melakukan pemaggilan :
 Dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti
 Pemangilan dengan surat panggilan dan salinan surat gugatan
 Bertemu langsung dengan orang yang dipanggil di tempat tinggal/kediamanan
 Jika tidak bertemu disampaikan kepada kepala desa/lurah
 Jika ada pihak yang tidak diketahui tempat tinggal dan kediamannya dlakukan pemangilan melalui
bupati/walikota di wilayah hukum penggugat
 Jika sitergugat meningal dunia ke ahli warisnya, jika tidak diketahui maka diserahkan kepada kepala desa/lurah
 Jika para pihak bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa perkara relas dikirim ke pengadilan negeri di mana pihak itu bertempat tinggal
 Jika berada di luar wilayah Indonesia dikirim ke kedutaan besar Indonesia
4. Persidangan pertama
a. Penggugat tidak hadir, tergugat hadir. Pasal 126 HIR/150 RBg: majelis dapat memanggil sekali pihak yang tidak hadir agar hadir pada sidang berikutnya.
Akibatnya : gugatan dinyatakan gugur
b. Penggugat hadir, tergugat tidak hadir. Berlaku Pasal 126 HIR/150 RBG
Akibatnya : verstek
5. Verstek
verstek adalah sebuah putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat sedangkan upaya dari verstek adalah verzet/perlawanan. Adapun syarat-syarat dari acara verstek yaitu:
a. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut
 yang melaksanakan pemangilan juru sita
 surat panggilan
 jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang yaitu 8 hari apabila jaraknya tidak jauh, 14 hari apabila jaraknya agak jauh dan 20 hari apabila jaraknya jauh (Pasal 122 HIR/10Rv)
b. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah
c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi
6. Bentuk Putusan Verstek
a. Menggabulkan gugatan penggugat, terdiri dari :
 mengabulkan seluruh gugatan
 mengabulkan sebagian gugatan
 Hal ini terjadi jika gugatn beralasan dan tidak melawan hukum.
b. Gugatan tidak dapat diterima, apabila : gugatan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan ( unlawful)
 Gugatan ini dapat diajukan kembali tidak berlaku asas nebis in idem
c. Gugatan ditolak apabila gugatan tidak beralasan
 Gugatan ini tidak dapat diajukan kembali
7. Perdamaian Perdamaian
a. Jika pihak penggugat dan tergugat hadir
b. Dasar hukum Pasal 130 HIR/154 RBg
c. Upaya yang pertama kali dilakukan oleh hakim
d. Dilakukan selama sebelum hakim menjatuhkan putusan
e. Dapat menyelesaikan perkara
f. Tujuannya :
 Mencegahnya timbulnya perselisihan di kemudian hari di antara para pihak.
 Menghindari biaya mahal
 Menghindari proses perkara dalam jangka waktu lama.
g. Perdamaian dituangkan dalam akta perdamaian ( acte van vergelijk) di mana mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim.
h. Tidak dapat dibanding kesepakatan para pihak/menurut kehendak para pihak.
8. Jawaban Tergugat
Setelah gugatan dibacakan oleh penggugat maka bentuk adalah:
a. Mengakui menyelesaikan perkara dan tidak ada pembuktian.
b. Membantah harus dengan alasan.
c. Referte tidak mengakui dan tidak membantah.
9. Eksepsi/tangkisan
Pengertian dari eksepsi itu sendiri adalah sebuah jawaban tergugat yang tidak langsung pada pokok perkara, sedangkan bentuk dari eksepsi ada 2 yaitu :
a. Eksepsi prosessual : eksepsi yang didasarkan pada hukum acara perdata dalam artian eksepsi ini merupakan eksepsi tolak (declinatoir exceptie) yaitu bersifat menolak agar pemeriksaan perkara tidak diteruskan.
Termasuk jenis ini adalah :
 tidak berwenang mengadili === diputus terlebih dahulu oleh hakim
 batalnya gugatan
 perkara telah pernah diputus
 penggugat tidak berhak mengajukan gugatan
b. Eksepsi materil : didasarkan kepada hukum perdata materil.
Bentuk eksepsi ini ada 2 macam yaitu :
 Eksepsi tunda ( dilatoir exceptie) Contoh : eksepsi karena penundaan
pembayaran utang
 Eksepsi halang ( peremptoir exceptie) Contoh : lampau waktu (daluarsa), penghapusan utang
10. Rekonvensi
Pengertian dari rekonvensi adalah sebuah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat karena dianggap juga melakukan wanprestasi kepada tergugat. Sedangkan pengajuannya dapat berupa jawaban tergugat maupun dilakukan dalam dupliek, batas waktu pengajuannya sebelum proses pembuktian. Adapun dasar dari hukum rekonvensi yaitu tertera pada Pasal 132a dan Pasal 132b HIR disisip dgn Stb 1927 – 300, Pasal 157 – 158 RBg.
Rekonvensi dapat diajukan baik yang ada koneksitas maupun tidak.
Jika ada koneksitas dapat diperiksa sekaligus/bersama – sama. Jika tidak ada koneksitas dapat diperiksa satu – satu/dipisah.
Rekonvensi tidak dapat diajukan dalam hal :
a. Jika kedudukkan penggugat tidak dalam kualitas yang sama antara gugatan konvensi dengan rekonvensi.
b. Rekonvensi tidak dalam kompentensi yang sama.
c. Rekonvensi tentang pelaksanaan putusan hakim
11. Intervensi
Pengertian intervensi adalah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung bila dia juga mempunyai kepentingan (interest), dasar hukumnya yaitu Pasal 279 – 282 BRv seadangkan bentuk dari intervensi yaitu:
a. Voeging (menyertai) dengan cara menggabungkan diri kepada salah satu pihak.
b. Tussenkomst (menengahi) berdiri sendiri (tidak memihak salah satu pihak.
c. Vrijwaring (penanggungan) :
 mirip tapi tidak sama dengan intervensi karena insiatifnya tidak dari pihak ketiga yang bersangkutan.
 ikutsertanya karena diminta sebagai penjamin/pembebas oleh salah satu pihak yang berperkara.
d. Exceptio Plurium Litis Consortium:
 masuknya pihak ketiga karena ditarik oleh salah satu pihak yang berperkara.
 dilakukan karena pihak tersebut tidak lengkap.
 contoh dalam perkara warisan.

D. Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)
Dalam praktek, tergugat sering mengajukan keberatan atas penyitaan yang diletakkan terhadap harta kekayaannya dengan dalih, barang yang disita adalah milik pihak ketiga. Dalil dan keberatan itu kebanyakan tidak dihiraukan pengadilan atas alasan, sekiranya barang itu benar milik pihak ketiga, dia dapat mengajukan keberatan melalui upaya Derden Veret. ternyata meskipun sita telah diletakkan diatasnya, tidak ada muncul perlawanan dari pihak ketiga, oleh karena itu cukup alasan untuk menduga, harta tersebut milik tergugat bukan milik pihak ketiga.
Bagaimana halnya jika barang yang disita benar-benar milik pihak ketiga? Yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan dalam bentuk Derden Verzet atau perlawanan pihak ketiga terhadap Conservatoir Beslag. Demikian penegasan putusan MA No. 3089 K/pdt/1991 . Yang menjelaskan, sita jaminan (CB) yang diletakkan diatas milik pihak ketiga member hak kepada pemiliknya untuk mengajukan Derden Verzet. Dalam kasus perkara ini, pelawan telah member tanah yang disita dari tergugat dengan iktikad baik, lantas PN meletakkan sita diatasnya maka dia berhak mengajukan Derden Verzet.
Derden Verzet atas sita jaminan (CB), dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan Derden Verzet, tetapi berbentuk gugatan perdata biasa. Demikian dikemukakan dalam putusan MA No. 996 K/pdt/1989, bahwa Derden Verzet yang diajukan atas CB yang diletakkan PN dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta CB tersebut belum diangkat.

PENUTUP
Kesimpulan
Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Penyitaan berasal dari terminology beslag (belanda), dan istilah indonesia beslah tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Permohonan sita adalah termasuk upaya untuk menjamin hak penggugat/pemohon seandainya iya menang dalam perkara, sehingga putusan pengadilan yang mengakui segala haknya itu, dapat dilaksanakan.
Permohonan sita dapat diajukan sebelum perkara diputus bahkan dapat juga diajukan setelah perkara diputus sepanjang belum in karcht, artinya sekalipun perkara itu banding atau kasasi, masih dapat diajukan. Namun biasanya sudah diajukan orang bersama-sama dengan gugatan. Sedangkan bentuk dari penyitaan itu ada 4 yaitu: Conservatoir Belaag / sita jaminan, Revindicatoir Beslaag, Marita Beslaag, dan Eksekusi beslaag.
Dari uraian diatas juga dapat dipahami bahwa macam-macam dari sita ada empat yaitu: Sita Jaminan (Conservatior Beslag), Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag), Sita Eksekusi (Executorial Beslag), dan Sita Atas Harta Perkawinan (Maritale Beslag). Mengenai istilah Maritale Beslag sedikit banyak mengandung kerancuan atau kotroversi dengan ketentuan pasal 13 undang-undang nomor 1 tahun 1974, dalam kerangka undang-undang itu juga dianggap istilah itu kurang etis.
Perlawanan dari pihak ketiga (Derden Verzet) dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan Derden Verzet, tetapi berbentuk gugatan perdata biasa. Demikian dikemukakan dalam putusan MA No. 996 K/pdt/1989, bahwa Derden Verzet yang diajukan atas CB yang diletakkan PN dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta CB tersebut belum diangkat.

DAFTAR PUSTAKA

• Harahap Yahya. Hukum Acara Perdata. 2005, Jakarta: PT. Sinar Grafika
• Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. 2000, Jakarta: PT. Yayasan Al-Hikmah
• Mujahidin Ahmad. Pembaharuan Hukum Acara Perdata. 2008, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKHI)
• Rsyid Roihan. Hukum Acara Peradilan Agama. 2006, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
• Rasyid Chatib, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama.yogjakarta: UII Pres Yogjakarta

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s