PENGELOLAAN TANAH WAKAF


BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Wakaf adalah salah satu konsep pemberian harta yang terdapat di dalam Islam. Konsep ini juga adalah berlandaskan konsep sedekah.Wakaf juga merupakan salah satu sarana untuk membangun ekonomi masyarakat, apalagi di Indonesia, wakaf sangat dibutuhkan untuk membantu saudara-saudara kita yang berada digaris kemiskinan.
Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima’iyah (ibadah sosial). Wakaf yang bersal dari hukum Islam ternyata bisa diterima oleh hukum adat bangsa Indonesia sejak dahulu diberbagai daerah di Nusantara ini. Praktik mewakafkan tanah untuk keperluan umum terutama untuk peribadatan sosial seperti masjid, sekolah, mushallah, madrasah, makam, telah dilaksanakan bangsa Indonesia sejak dahulu, begitu pula perwakafan barang-barang bergerak juga telah dilaksanakan seperti dalam pasal 16 ayat 3 dalam UU No. 41/2004 benda bergerak meliputi: kendaraan, uang, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa logam mulia dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanyan praktik pelaksanaan wakaf ini terutama terlihat di daerah-daerah Islam sangant berpengaruh, misalnya di kerajaan dan kesultanan seperti Aceh, Demak, Banten, dan Cirebon, terdapat banyak benda wakaf yang diperguanakan untuk kepentingan umum, terutama yang berhubungan dengan peribadatan dan pengembangan agama. Bahkan karena pentingnya peranan wakaf dan banyaknya harta wakaf, sehingga perlu dibentuk baadan khusus yang mengurus perwakafan dikerajaan tersebut, baik wakaf tanah maupun barang bergerak lainnya.
Seperti kerajaan Aceh mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan yaitu: kanun maekuta atau “kanun al-Asyi” diantara yang termaktub di dalam undang-undang itu adalah Balai Maesura. Balai ini bertugas mengelola hal-hal tentang wakaf. Begitu juga didaerah-daerah lainnya. Hal ini terbukti dengan diterimanya lembaga eakaf ini dalam hukum adat bangsa Indonesia, yang te, hnya baru merupakan pengawasan dan pencatatan benda-benda wakaf .
Wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dilihat dari aspek historis, tradisi tanah wakaf ditanah air sesungguhnya sudah berlangsung selama berabad-abad. Bahkan tradisimewakafkan tanah sudah berjalan sejak masuknya Islam kenusantara, yaitu sejak abad ke-XII. Tradisi wakaf di Indonesia merupakan kelanjutan atau penagruh tradisi wakaf umat Islam yang telah menetapkan wakaf senagai salah satuu komponen penting, “Baitul mal” sebagai sumber kesejahteraan umat. Menurut Ter Hear, wakaf merupakan lembaga hukum Islam yang telah diteriam hamper semua wilayah nusantara yang disebut dengan istialh belanda ”vrome stichting,” Artinya, keseluruhan konsepsi tentang wakaf sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan adat istiadat masyarakat Indonesia yang sudah berjalan berabad-abad.
Menurut Mr. Koesoema Atmaja dalam disertasinya yang berjudul “Mohammedaanshe Vrome Stichtingen” pada tahun 1922, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, Bahwa.
“lembaga wakaf sudah dikenal dalam masyarakat indonesiasebelum datangnya agama Islam”.
Sebagaimana institusi keagamaan Islam lainnya, wakaf tidak kalah pentingnya dalam mengentas kemiskinan dan membangun ekonomi umat. Betapa besar potensi wakaf di Indonesia, namun sampai dewasa ini belum maksimal dikelola. Dalam kaitan dengan keterpurukan ekonomi nasional dewasa ini, mencari solusi dengan memberdayakan potensi wakaf, merupakan sebuah tuntunan zaman. Untuk itu, membangun kesamaan persepsi dan selanjutnya dengan paying hukum yang sama pula perlu aksi untuk menjadikan potensi wakaf sebagai sebuah kekuatan ekonomi baru Indonesia ke depan.
Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang kebanggaan masyarakat Islam. Adapun data harta wakaf di Indonesia adalah berupa tanah yang tidak diproduktifkan. Menurut data Departemen Agama tahun 2003 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 m² yang mayoritas belum dikelola secara produktif dan sebelum menjadi sumber ekonomi
Wakaf yang ada selama ini pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak, yang sesungguhnya memepunyai potensi yang cukup besar seperti tanah-tanah produktif dan strategis untuk dikelola seara produktif. Harta wakaf agar mempunyai bobot produktif harus dikelola dengan menejemen yang yang baik dan modern, namun tetap berdasarkan syari’at Islam yang dikoordinir oleh badan wakaf Indonesia (BWI). Seperti yang pertama, menitipkan hasil dibank Islam agar dapat berkembang. Kedua, melalui wizaratu Auqaf , badan Wakaf berpartisipasi dalam memberikan bank-bank Islam dan mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan.
Ketiga, memanfaatkan tanah-tanah kosong untuk dikelola secara produktif dengan cara memeliharakan lembaga-lembaga perekonomian bekerjasama dengan berbagai perusahaan. Keempat, membeli saham dan oblikasi perusahaan-perusahaan penting. Dan berdasarkan harta wakaf tersebut mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meniggalkan kesejahteraan masyarakat banyak.
Pemanfaat tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untukkepentingan kepribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kejidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukkan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasikan secara optimal.
Untuk itu kondisi wakaf saat ini perlu mendapatkan perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif.
Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kewajiban dalam menjalankan syari’at Islam yang berupa hukum dunia tersebut adalah dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Tujuan peraturan ini adalah menjadikan tanah wakaf suatu lembaga keagamaan yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.
Pada tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dalam undang-undang ini diatur dalam Bab V pasal 42 sampai pasal 46, diantara pasal-pasal tersebut yaitu:
Pasal 42
Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dengan tujuan, dan peruntuknya.
Pada pasal 34 ayat (1) dan (2)
(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari’ah
(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1)dilakukan secara produktif.
Oleh karena itu perlu adanya berbagai upaya agar PP mengenai perwakafan ini dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat, antara lain dengan mengadakan pengkajian hukum dibidang tersebut.
Berbicara mengenai pemanfaatan untuk kemaslahatan tidak berarti hanya dihabiskan tanpa ada perhitungan dan pertimbangan. Sudah saatnya dihindari penghabisan tanpa ada perhitungan dan pertimbangan. Sudah saatnya dihindari penghabisan dana secara konsumtif. Ini berarti perlu ada pemetaan tentang apa saja yang masuk kategori manfaat secara umum. Langkah beriutnya adalah harus mampu membuat sekala prioritas, mana atau apa saja yang perlu didahulukan diantara sekian banyak hal atau program yang dapat dikategorikan kemaslahatan umum itu. Disini perlu ada menejemen yang tepat guna untuk mengelola harta wakaf, bukan hanya sekedar untuk hal-hal yang konsumtif dan tidak control.
Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efesien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Di Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Mambaul Ulum desa Banjarejo kecamatan Pagelaran kabupaten Malang, yang mempunyai beberapa tanah wakaf yang belum dikelola secara maksimal. Hal ini dilatar belakangi oleh minimnya sosialisasi tentang pengelolaan tanah wakaf dari pemerintah setempat, dampak yang akan diterima apabila tanah wakaf tidak dikelola, kesejahteraan masyarakat khususnya ekonomi masyarakat Islam belum dapat direalisasukan secara optimal. Hal ini akan berakibat fatal apabila ekonomi masyarakat Islam dikemudian hari sangat memperhatinkan.
Dari uraian diatas, tergambar bahwa pengelolaan tanah wakaf secara produktif mempunyai arti yang sangat penting bagi kesejahteraan umat Islam dalam bidang pendidikan maupun di bidang ekonomi demi tercapainya kemaslahatan umat. Terkait dengan ini , bagai mana pihak pemerintah dan pengelola tanah wakaf Yayasan Mambaul Ulum desa Banjarejo kecamatan Pagelaran kabupaten Malang, dalam mengelola tanah wakaf secara produktif. Hal ini mengangkat judul “Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi Kasus Yayasan Pendidikan Islam Mambaul Ulum)”.

B. Batasan Masalah
Agar tidak terjadi salah penafsiran, maka masalah penelitian ini dibatasi, hanya terbatas pada tanah wakaf yayasan pendidikan Islam Mambaul Ulum desa Banjarejo kecamatan Pagelaran kabupaten Malang.

C. Rumusan Masalah
Agar penelitian yang dilaksanakan dapat terarah dan mencapai hasil yang diinginkan maka diperlukan rumusan masalah yang menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana keadaan tanak wakaf YPI Mambaul ulum
2. Bagaimana tujuan atau peruntukan tanah wakaf
3. Apa yang menjadi faktor tanah wakaf tidak dikelola

D. Penelitian Terdahulu
Pertama: penelitian tentang wakaf pernah dikaji oleh Wahyu Hidayati tahun 2004 dengan judul “Penyelesaian Tukar Guling Tanah Wakaf (Desa Wringin Anom kec. Poncikusumo kab. Malang)”. Hasil penelitian yang dilakukan dilapangan diperoleh hasil bahwa dalam masalah tukar menukar tanah wakaf ini dalam pelaksanaannya haruslah dipenuhi prosedur sesuai dengan PP No. 28 tahun 1977 yang terdapat dalam pasal 12 dan 13.
Penelitian ini meneliti tentang perubahan fungsi dan setatus tanah wakaf yang dilakukan oleh seorang nadzir. Tanpa persetujuan, seorang anggota nadzir telah menukar tanah wakaf dengan tanah milik perseorangan untuk pembangunan dan perluasan masjid tanpa melalui prosedur secara benar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peneliti ini menghususkan meneliti upaya penyelesaian sengketa para pengelola tanah wakf.
Kedua: Dinilah Farach tahun 2006 dengan judul “Pemahaman Wakaf Produktif Bagi Pengelola Asset Wakaf (Kasus di Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang kab. Malang)”. Hasil penelitiannya adalah bahwa secara umum tingkat pengetahuan pengelola mengenai perwakafan produktif cukup tinggi. Bahkan pengelola tidak lagi beranggapan dan berpikiran wakif itu terbatas pada benda-benda tidak bergerak. Akan tetapi bisa juga digunakan untuk hal-hal yang lain yang bersifat produktif, misalnya pembangunan took, SPBU atau tempat usaha lain. Yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan ibadah atau syari’ah dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Dari salah satu pemahamanpengelola tersebut, terdapat relevensi dengan peraktek perwakafan yang yang ada di pondok pesantren an-Nur II, mereka memahami wakaf produktif sebagai wakaf yang bisa berkembang, menghasilkan dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Meskipun mereka berfikir itu semua untuk melengkapi kebutuhan pondok, tetapi secara tidak langsung mereka telah mengaplikasikan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf. Hal ini dibuktikan dengan beberapa saran dan prasarana pondok yang terpenuhi beberapa bangunan dari tanah wakaf yang dibangun,bangunan seklah, asrama, SPBU, dan bengkel.
Penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui pemehaman pengelola wakaf pondok pesantren an-Nur II Bululawang tentang wakaf produktif apakah sama dengan yang dimaksud UU 41/2004 dan relevensi antara pemahaman dan perakteknya.
Ketiga: Agus Widiyanto tahun 2000 dengan judul “Aspek Hukum Perubahan Fungsi Tanah Wakaf (Kasus Masjid Hidayatullah Gedangan Malang)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh nadzir pertama kalinya adalah sosialisasi tentang harta wakaf yang dikelolanya kemudian menambah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid hidayatullah. Usaha selanjutnya merubah fungsi wakaf.
Usaha-usaha yang nadzir menentukan terhadap pengelolaan dan peningkatan fungsi tanah wakaf yang diurusnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya nadzir harus tetap memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif secara kondisi dari harta wakaf yang dikelolanya sehingga apa yang dilakukannya tidak cact hukum. Dengan demikian penelitian ini hanya meneliti usaha-usaha pengelola atau nadzir dalam meningkatkan fungsi harta wakaf di masjid hidayatullah gedangan malang dan hukum perubahannya.
Dari ketiga penelitian terdahulu yang peneliti sebutkan diatas, maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan lebih diarahkan pada problem pengelolaan atau faktor-faktor penyebab tidak dikelolanya tanah wakaf YPI Mambaul Ulum desa Banjarejo oleh nadzir atau pengelola harta wakaf.
E. Metode penelitian
a. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mempermudah dalam menganalisa data, maka peneliti mengumpulkan data dengan dua tekhnik, yaitu:
a. Tekhnik Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu.
Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta dengan orang yang dikehendaki yang menurut peneliti bisa, faham dan valid dijadikan sebagai sumber data.
Di samping itu peneliti juga menggunakan catatan lapangan, dimana catatan itu berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat, berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok isi pembicaran atau pengamatan, sketsa, sosiogram, diagram, dan lain-lain. Setelah itu baru diubah dalam catatan yang lengkap dan dinamakan catatan lapangan setelah peneliti tiba di rumah atau di kediamannya.
b. Tekhnik Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya. Selain itu dokumen resmi juga bisa dijadikan bahan dalam penelitian ini, berikut juga tape recorder dan photo-photo dokumen lapangan. Dalam hal ini dokumen resmi dibagi menjadi dua yaitu pertama, dokumen internal yang berupa memo, pengumuman, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu, dan lain sebagainya. Kedua, dokumen eksternal yang diantaranya berupa majalah, buletin, pertanyaan, dan berita yang disiarkan kepada media masa.
Dalam hal ini peneliti menggunakan tekhnik dokumentasi dengan mengumpulkan dan mempelajari data-data yang telah diperoleh dan buku-buku literatur mengenai perwakafan menurut berbagai perspektif Ulama’ berikut konsep maslahahnya.
b. Teknik Pengelolaan Data
Setelah pengumpulan data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Proses pengolahan data pada penelitian ini dimulai dengan:
a. Proses Editting
Dalam hal ini peneliti meneliti kembali data-data yang sudah terkumpul baik dari wawancara ataupun dokumentasi. Kemudian diteliti kembali apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses berikutnya.
b. Classifying
dalam metode ini pemneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam data yang diperoleh baik dari pengamatan, wawancara maupun dokumen. Yang kemudian peneliti membentuk sebuah hipotesa untuk mempermudah dalam mengolah data.
c. Verifying
verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengujian hipotesa yang sudah dibentuk sebelumnya, untuk mengecek keabsahan data yang sudah diperoleh.
d. Analysing
analisis data adalah proses pentederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam hal ini peneliti membuat kesimpulan dari data-data yang sudah diperoleh untuk mempermudah membaca dan memahami data yang sudah dikumpulkan.
e. Concluding
concluding adalah merupakan hasil suatu proses. Di dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui wawancara maupun dokumen-dokumen.
Sesuai dengan arah penelelitian yang dipilih, maka tekhnik analisis yang akan digunakan adalah :
a. Deskriptif, yaitu menjelaskan betapa amat pentingnya pemahaman perwakafan berikut manfaatnya terhadap masyarakat, khususnya terhadap masyarakat yang notabene pendidikannya rendah (setengah mengerti), karena masalah perwakafan ini amat jarang dijelaskan di khayalak masyarakat, sesuai dengan nash anjuran al-Qur’an maupun al-Hadist dan hukum sosial.
b. Verifikatif, yaitu mengkorelasikan data empirik dengan data teoritis, setelah mengetahui gambaran (deskripsi) proses dampak dari positif dan negatifnya, Atau bisa juga verifikasi data merupakan langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan.
yang nantinya akan lahirlah kesadaran dan rasa simpati yang tinggi dalam diri masyarakat fungsi dan manfaat dari perwakafan, sebagaimana diteladani oleh Rasulullah Saw
F. Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini, peneliti menyusun dalam sebuah sistematika penelitian, agar pembaca dapat dengan mudah memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh. maka secara rinci dapat ditulis sebagai berikut:
Pada BAB I ini, Peneliti Mengemukakan tentang pendahuluan, yang didalamnyamemuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan, yang nantinya berguna untuk mempermudah dan menghantarkan peneliti pada bab selanjutnya.
Kemudian pada BAB II, Merupakan kajian teoritik yang akan dijadikan pisau analisa dalam membahasobjek penelitian dimana akan dilakukan dalam bab IV, tanpa ada ulasan kajian teori yang mendahului pembahasan dalam sebuah penelitian , maka akan terjadi kemungkinan terjadinya deviasi hasil penelitian. Oleh sebab itu bab II diletakkan sebelum bab IV. Di dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang pengertian wakaf menurut PP. No.28/1987, kedudukan tanah wakaf, organisasi pengelola wakaf atau nadzir, pengelolaan wakaf dan pola pengelolaan wakaf.
Selanjutnya pada BAB III, demi kesempurnaan penelitian ini, peneliti akan menjelaskan tentang metode penelitian yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, dan penelitian, metode pengumpulan data dan dmetode analisa data.
Kemudian pada BAB IV sebagai dominan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti meletakkan setelah bab II. Dalam bab IV ini akan diupayakan ditemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Dan untuk lebih mengetahui dan memahami tujuan dari penelitian ini, maka pada bab ini peneliti akan memaparkan paparan data dan analisa hasil penelitian, gambaran umum desa banjarejo, data tanah wakaf desa banjarejo, peruntukkan wakaf dan latar belakang tanah wakaf tidak dikelola.
Yang terakhir pada BAB V sebagai penutup, skripsi ini di tutup dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai konklusi penelitian yang ada di bab IV, sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkrit dan utuh. Sedangkan saran merupakan harapan-harapan dan anjuran-anjuran penulis pada pihak-pihak yang berkomentar dalam masalah in, agar supaya penelitian ini sebagai legitimasi pembahasan wakaf.

Daftar Pustaka

Azizi, Qadir. Membangun fondasi ekonomi umat (cet, II; Yogyakarta: pustaka pelajar, 2004 )
Departemen Agama RI, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia (Jakarta: Drijen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004)
Depatemen Agama RI “fiqih wakaf”, (Jakarta: Drijen Bimas Islam dan penyelenggaraannya haji 2004)
Ghofur Anshori, Abdul, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia. (Yogyakarta: Penerbit Nuansa Aksara, 2005)
Hasanah, Umrotul, Cash Waqf dan kontribusi dalam perekonomian Nasional, El-Qisth, 2, maret, 2005
Hasan Sofyan. Pengantar hukum zakad dan wakaf. (cet, I; Surabaya: Al-Ikhlas, 1995)
Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005),
Reaktualisasi Ajaran wakaf. http://www.republikaonline.com (Diakses pada tanggal 24 juni 2009)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf
Usman,Suparman. Hukum Perwakafan di Indonesia (serang: Darul Ulum Press, 1994)
Nazir, Moh. Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s