Yurisprudensi


Pengertian Yurisprudensi
Yurisprudensi berasal dari “iuris prudential” (Latin), “Jurisprudentie” (Belanda), “jurisprudence” (Perancis) yang berari “ Ilmu Hukum” (Black’s law dictionary, edisi II, 1979).

Dalam system common law, yurisprudensi diterjemahkan sebagai , : Suatu ilmu pengetahuan hukum positif dan hubungan-hubungannya dengan hukum lain”. Sedangkan dalam system statute law dan civil law, diterjemahkan sebagai “Putusan-putusan Hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama” (Simorangkir, 1987 : 78).
Menurut Prof. Subekti, yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah “Putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak semua putusan hakim tingkat pertama atau tingkat banding dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi, kecuali putusan tersebut sudah melalui proses eksaminasi dan notasi Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi . Dikenal 2 (dua) jenis yurisprudensi, yaitu yurisprudensi tetap dan yurisprudensi tidak tetap.

Di lingkungan Peradilan Agama, yurisprudensi kerap digunakan oleh hakim untuk memutus suatu perkara terutama perkara perceraian atau perkara-perkara perdata agama Islam yang terkait dengan perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang baik kepada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, atau Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi .
Beberapa Contoh Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi perdata umum (termasuk perdata agama)
Putusan Mahkamah Agung No. 3428 K/Pdt. / 1985
Kualitas surat pernyataan. Surat bukti yang hanya merupakan suatu “Pernyataan” tidaklah mengikat dan tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian yang diberikan di bawah sumpah di muka Pengadilan.
Putusan Mahkamah Agung RI No. 2249 K/Pdt./1992 tanggal 22 Juni 1994
Alasan Perceraian Kaidah Hukum : Pertengkaran antara Penggugat (suami) dan Tergugat (isteri) yang disebabkan karena ternyata Penggugat berhubungan dengan wanita lain sebagai wanita simpananya yang telah hidup bersama, tidak dapat dijadikan alas an untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada Pasal 19f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
• Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996
Essensi hukum perceraian Kaidah Hukum : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.
• Putusan Mahkamah Agung RI No. 233 PK/Pdt/1991 tanggal 20 Juni 1997
Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak jadi petitum gugatan
Kaidah Hukum : Bahwa dalam suatu putusan perceraian, dimana seorang Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak menjadi petitum gugatan dimana dalam gugatan perceraian tersebut tidak dikenal adanya dalam gugatan balik rekonvensi.
Bahwa putusan atau amar mengenai Dwangsong / uang paksa haruslah ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi yang dapat dilaksanakan secara riel eksekusi.
o Putusan Mahkamah Agung RI No. 3704 K / Pdt/1991 tanggal 25 Juni 1996
Status harta hibah wasiat Kaidah Hukum : “ hibah wasiat baru berlaku setelah orang yang menghibahwasiatkan meninggal dunia, sedangkan penghibah sebagai yang menghibahwasiatkan masih hidup, maka hibah wasiat itu dapat dicabut kembali “. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3045 K/Pdt.G/1991 tanggal 30 Mei 1996
Derden verzet terhadap eksekusi Kaidah Hukum : Jual beli (tanah) harus dilakukan di hadapan PPAT dan sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum.
Denden verzet terhadap eksekusi, hanya dapat diajukan oleh si pemilik tanah.
o Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K / Pdt./1997 tanggal 24 maret 1999
Jual beli harta bersama Kaidah Hukum :
o – Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami
o – Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum
o – Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum.
PutPusan mahkamah Agung RI No.440 K/Pdt/1988 Pewarisan harta gono gini
Kaidah Hukum : Dalam hal terbentuknya harta gono gini yang terpisah dalam perkawinan pertama dan kedua, anak-anak dari masing-masing perkawinan berhak atas gono gini orang tuanya masing-masing (Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

YURISPRUDENSI
Jenis/tipe-tipe hukum kadang-kadang secara kolektif mengacu sebagai hukum positif. Hukum positif membentuk aturan-aturan yang sudah berlaku melalui seuah pengenalan otritas politis. Mengetahui jenis-jenis hukum positif merupakan suatu hal penting agar dapat memahami system hukum Amerika dan hukum bisnis yang menjadi topik yang didiskusikan dalam teks ini. Tetapi mengartikan hukum dengan mendadftar/mencatat perbedaan-perbedaan hukum positif ini, tidak ubahnya seperti mendefinisikan kata automobile dengan menjelaskan semua kendaraan yang melaju dengan nama tersebut. Untuk mendefiniskan hukum secara tepat dan benar, bebeapa orang mengatakan bahwa kita perlu mengetahui seuah gambaran umum yang dapat menangkap esensinya.
Bidang yang kita ketahui sebagai yurisprudensi atau filosofi hukum mencoba untuk memberikan sebuah diskripsi atau gambaran yang dimaksud. Sepanjang waktu sekolah atau fakultas yurisprudensi muncul, dan masing-masing mempunyai pandangan tersendiri terhadap hukum. Perbedaan pandangan ini tidak hanya dalam maslah akademis saja. Sepeeti yang saya gambarkan konsepsi mereka terhadap hukum kerap kali erdampak dan mempengaruhi pendekatan meeka terhadap isu-isu kehidupan nyata/sehari-hari.
Positivisme Hukum
Salah satu cirri yang penting dari semua jenis hukum positif adalah bentuk perundang-undangan mereka melalui sebuah pengenalan otoritas politik seperti agen/lembaga pemerintah maupu lemaga legislative. Cirri yang utama ini menggarisbawahi pengertian/definisi hukum yang diadopsi oleh sekolah yurisprudensi yang disebut dengan positivisme hukum. Para posistifis hukum mendefinisikan hukum sebagai perintah sebuah pengenalan otoritas politis. Menurut filosofis asal Inggris Thomas Hobbes, “Hukum merupakan sebuah kata-kata bagi seseorang, yang melakukan perintah yang enar terhadap oang lain”
Perintah tersebut dibuat oleh pengenalan otoritas politis yang dapat menjadi baik, uruk, ataupun tidak beeda dalam terminology moral. Tetapi seperti yang ditunjukan dalam gambar 2, untuk para psitifis hukum tugas atau perintah tersebut merupakan hukum yang valid tanpa memperhatikan kebaikan maupun keburukannya. Dengan kata lain, bagi para posistifis validitas hukum dan moal merupakan pertanyaan yang berbeda. Kadang-kadang gambaran ini diekpesikan dengan slogan: “hukum adalah hukum, baik adi atau tidak”. Untuk alas an ini beberapa positifis mengatakan bahwa setiap penerapan hukum positif harus dilakukan dan dipatuhi, baik itu adil atau tidak.
Gambar 1
Sketsa singkat sekolah/kelompok Yurisprudensial/hukum
Definisi Hukum Hubungan antara Hukum dan Moralitas Tendensi Praktek
Positivisme Hukum Perintah dari otoritas politis yang diketahui Pertanyaan terpisah:”hukum adalah hukum baik adil atau tidak” Hukum positif valid harus ditaati dan dipatuhi aik adil atau tidak
Hukum dasar/natural Semua perintah otoriatas politis yang diketahui yang dirasa tidak adil “hukum yang tidak adil bukanlah hukum” Hukum positif yang tidak adil seharusnya tidak ditaati dan dipatuhi
Realisme Hukum Amerika Apa yang dilakukan pembuat keputusan publik Tidak jelas “hukum dalam aksi/tindakan” sering kali lebih penting dari “hukum yang ada dalam buku”
Yurisprudensi sosiologis Proses dari tatanan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingan sosial dominan Walaupun niali-nilai moal mempengaruhi hukum positif, tidak ada alasan untuk engatakan apakah sesuatu ini salah atau benar Hukum dengan jelas mengikuti nilai-nilai dan kepentingan sosial dominan
Gambar 2
Sketsan definisi-definisi Hukum dasar dan positifis Hukum
Semua hukum positif

Hukum positif semua hukum
yang tidak adil positif lain
Hukum Dasar/Natural
Secara sekilas pendekatan positivisme hukum “hukum adalah hukum, baik adil ataui tidak” terlihat seperti sesuatu yang sempuna. Tetapi, pada kenyataannya hal ini ternyata menimulkan masalah, karena dalam hal ini berarti setiap hukum positif (tidak peduli itu tidak adil) merupakan hukum yang valid dan harus dilakukan/dipatuhi sesuai dengan otoritas politis yang diketahui dan dierlakukan. Dalam hal ini, sekolah atau pengetahuan hukum mengenal hukum dasar/natural yang membahas isu/masalah positivisme hukum melalui penolakan pemisahan positifis terhadap hukum dan moralitas.
Ide dasar dibalik sistem hukum dasar ini adalah pemikiran bahwa beberapa hukum yang lebih tinggi atau aturan mengenai moral secara universal mengikat semua umat manusia di semua tempat dan waktu. Negarawan Roma, Marcus Cicero menggambarkan hukum dasar/natural sebagai “alasan yang paling tinggi, yang diterapkan di alam ini, yang memerintahkan kita apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang harus kita hindari, dan begitu pun sebaliknya”. Karena hukum yang lebih tinggi ini menentukan apa yang dianggap baik dan apa yang buruk, maka hal ini merupakan sebuah kriteria untuk mengevaluasi hukum positif.
Ketidakadilan hukum positif, di sisi lain, bukanlah suatu hukum. Se[eti yang diungkapkan Cicero:”apa yang paling memahayakan/mematikan dari undang-undang yang dibebankan pada manusia? Hal ini tidaklah layak dianggap sebagai hukum dibandingkan dengan aturan yang mengikat.”pandangan ini kadang-kadang diekspresikan melalui slogan:”suatu hukum yang tidak adil bukanlah suatu hukum” karena hukum-huku positif yang tidaka adil bukanlah hukum yang sebenarnya, beberapa pemikir hukum menyimpulkan bahwa mereka tidak sepatutnya mentaati dan mematuhinya.
Oleh karena itu, sepeti yang diperbandingkan dengan juri-juri positifis, para juri akan dipengaruhi oleh ide/pemikiran hukum dasar yang lebih disukai untuk dibaca sebagai ketentuan konstitusional yang luas untuk mematahkan atau menghapuskan hukum positif yang meeka anggap tidak adil. Mereka juga cenderunga membiarkan moralitas mempengaruhi interpretasi meeka terhadap hukum. Tentu saja, para juri dan pemikir hukum tidak selalu setuju mengnai apa itu yang dimaksud dengan moral dan immoral. Hal ini erupakan kesulitan yang utama agi kedudukan hukum dasar/natural. Kesulitan ini membiarkan para positifis hukum mengklaim bahwa hanya dengan menjaga pertanyaan antara hukum dan oral secara terpisah maka kita dapat menjaga stabilitas dan kemungkinan dalam hukum
Realisme Hukum Amerika
Untuk beberapa orang, perdebatan antara hukum dasar dan positivisme hukum terlihat tidak nyata. Tidak hanya menganggap bahwa hukum dasar itu seperti potongan kue yang ada di awan, tetapi juga orang-orang mengatakan bahwa kadang-kadang hukum positif tidak mencerminkan maknanya. Seagai contoh, para juri sering kali kurang memperhatikan pada aturan-aturan hukum yang diharapkan menjadi petunjuk atas keputusan yang mereka ambil, dan dalam hal ini terdakwa kerap kali memperoleh kebebasan baik itu mereka mematuhi undang-undang kriminal atau tidak. Terlebih lagi dalam beberapa proses hukum, latar belakang, bias, nilai-nilai dari juri-dan ukannya hukum positif, yang nantinya menentukan hasil keputusan. Sehingga timbul sebuah gurauan, dimana keadilan adalah apa yang dimakan oleh juri pada saat sarapan.
Keadaan seperti ini dilambangkan oleh sekolah hukum dengan dikenal apa yang disebut Realisme hukum Amerika. Realis hukum mengaangap bahwa positifis hukum dalam uku kurang berguna daripada tindakan atau aksi hukum-seagai arahan bagi meeka yang menerapkan dan meninterpretasi hukum positif. Dengan demikian, realis hukum Amerika mendefiniskan hukum sebagai perilaku dari para pejabat publik (terutama juri) sebagai orang yang berurusan dengan masalah atau hal-hal sebelum sistem hukum. Karena tindakan dari pemuat keputusan tersebut-dan ukan karena atuan yang bersumber dari buku-akan mempengaruhi hidup seseorang, orang realis, menganga perilaku ini tidak layak disebut hukum.
Diragukan bahwa apakah realsi hukum pernah membentuk/membangun sebuah posisi utama dalam mengartikan hubungan antara hukum dan moralitas atau tuga untuk mematuhi dan mentati hukum positif. Tetapi dengan egitu saja mereka dengan cepat bisa mengatakan pada juri apa yang harus dilakukan. Beberapa realis merasa bahwa juri modern harus menjadi seorang insinyur yang memilki semua nilai-nilai relevan dan mempertimangkan atau memperhatikan temua-temuan sosial ilmiah ketika memutuskan suatu kasus. Juri tersbut akan membuat hukum positif hanya merupakan salah satu faktor dalam keputusannya. Kare ajuri sering kali membuat keputusan erdasarkan pada pertimangan priadi, para realis mengatakan bahwa meeka stidaknya harus jujur dan cerdas.
Yurisprudensi sosiologis
Istilah yurisprudensi sosiologis adalah sebuah label umum yang menyatukan beberapa pendekatan hukum yang berbeda dan tujuan utamanya adalah untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial. Pandangan ini dapat dilihat melalui kutipan berikut yang berasal dari hakim Oliver Wendell Holmes:
Kehidupan hukum belumlah menjadi suatu yang logis: tetapi merupakan pengalaman yang dialami. Perasaan akan pentingnya waktu, nilai moral dan teori-teori politis, kebijakan publik, dan lembaga, sering kali diakui atau tidak disadari, ahkan prasangka yang juri bagi kepada temanya, mempunyai sebuah hal baik yang harus dilakukan leih dari sekedar silogisme dalam menentukan aturan yang harus ditetapkan manusia. Hukum memuuhkan sejarah pembangunan sebuah negara melalui beberapa abad, dan hal itu tidak dapat dihubungkan seolah-olah hal ini hanya mengandung aksioma dan kewajaran dalam sebuah buku matematika.
Disamping pandangan ini, tidak ada perbedaan definisi sosiologis hukum. Jika sesorang berusaha, maka akan berarti sebagai berikut: hukum adalah sebuah proses kondisi sosial yang mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai masyarakat dominan
Perbedaaan Pendekatan-pendekatan Sosiologis Dengan mengkaji dan melihat beberapa contoh pemikiran hukum sosiologis, maka kita dapat menempatkan beberapa warna dalam definisi yang baru saja ditawarkan. Letak “kepentingan dominan” dalam definisi itu ditunjukan atau dicontohkan melalui tulisan Roscoe Pound, seorang filusuf hukum Amerika pada abad ke 20 yang sangat berpengaruh. Pound membuat seuah katalog yang rinci dari kepentingan sosial yang menekan pemerintah dan sistem hukum dan dengan demikian membentuk hukum positif. Selama hidupnya katalog Pound berubah seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat Amerika. Sebuah contoh dari definisi komjponen “nilai dominan” adalah sekolah sejarah hukum yang diidentifikasi pada abad ke 19 oleh filusuf hukum Jerman Frriedrich Karlvon Savigny. Savigny melihat hukum sebagai sesuatu yang tidak terencana dan hampir tidak disadari, yang merupakan efleksi seangat kolektif seuah masyarakat tertentu. Dalam pandangan ini. Peruahan hukum hanya dapat dijelaskan secara historis seagai sesuatu yang lambat dalam merespon perubahan sosial.
Dengan menekankan pada pengaruh kepentingan dan nilai sosial dominan, Pounda Savigny menggali pandangan positifis hukum seagai sesuatu yang tidak lebih dari perintah beberapa kewenangan atau otoritas politis. Pada awal abad 20 seorang filusuf hukum Australia Eugen Ehrlich melangkah lebih jauh dalam menentang positivisme. Dia melakukannya melalui membedakan dua perbedaan “proses kondisi tatana sosial” yang terdapat dalam definisi yurisprudensi sosiologis. Yang pertama adalah “ hukum undang-undang” atau hukum positif. Dan yang kedua adalah “hukum kehidupan” yaitu kontrol sosial informal sepeti adat, praktek bisnis, dan kebiasaan ikatan keluarga. Dengan mempertimbangkan kedua hukum tersebut Ehrlich memuyarkan garis antara hukum positif dan jenis-jenis tatanan sosial lainnya. Dalam prosesnya dia menstimulasi orang untuk mengenali bahwa hukum positif adalah salah satu elemen yang terdapat dalam seuah spektrum kontrol sosial.
Implikasi Yuruisprudensi Sosiologis Karena definisi hukumnya termasuk nilai-nilai sosial, maka yurisprudensi sosiologis ini terlihat mirip atau menyerupai hukum dasar/natual. Tetapi sebagian besar pemikir sosiologi hanya memperhatikan fakta bahwa nilai-nilai moral akan mempengaruhi hukum, dan tidak dalam kebaikan atau keburukan nilai-nilai tersebut. Sebagai contoh , pada Bab 20 kita mencatat bahwa nilai ekonomi laissanze faire yang secara luas erlaku di Amerika pada abad 19, sangat kuat mempengaruhi liailitas hukum pada masa itu. Tetapi kita tidak mengatakan apakah hal ini baik atau burukk dengan demikian dapat dilihat bahwa yurisprudensi sosiologis tidak memperikan saran praktis/praktek pada mereka yang harus mematuhi dan mentati hukum positif.
Kendati demikian, yurisprudensi sosiologis memiliki setidaknya dampak atau implikasi-yaitu sebuah kecederungan untuk mendorong bahwa hukum harus dapat berubah untuk memenuhi perubahan kondisi dan nilai sosial yang ada. Hal ini erupakan ungkapan yang tidak asing bahwa hhukum harus isa menyesuaikan dengan waktu.
pada tahun 1949, tiga orang pejabat/deputi Sherrif pengadilan Los Angeles mendengar bahwa Antonio Rochin melakukan penjualan narkotika. Dalam usaha mencari bukti, pada suatu hari, mereka memasuki rumah Rochin dan memaksa untuk membuka pintu kamarnya. Di sana tergeletak dua kapsul yang bearda di samping kasur tidak jauh dimana Rochin duduk. Setelah deputi menanyakan, “arang siapa ini?”, Rochin dengan cepat memasukan kapsul itu ke mulutnya. Petugas deputi tersebut kemudian loncat ke arah Rochin dan erusaha mengeluarkan kapsul dari mulutnya. Ketika usahanya tidak berhasil, mereka kemudian memborgol Rochin dan membawanya ke rumah sakit. Apa yang dilakukannya pada Rochin, mereka meyuruh dokter untuk memasukan sebuah tabung ke dalam perut Rochin dan memaksanya untuk muntah melalui tabung tersebut. Usaha untuk memompa perut ini memuat Rochin muntah. Apa yang didapat dalam perutnya adalah dua buah kapsul yang berisi morfin.
Rochin kemudian dituduh dan mengakui telah memiliki morfin dan melakukan pelanggaran hukum California. Kedua kapsul morfin itu kemudian dijadikan barang bukti utma untuk menentang dia, dan pengadilan menerima arang bukti ini dengan adanya keberatan dari Rochin. Rochin kemudian memohon untuk melakukan banding pada pengadilan mahkamah Amerika Serikat. Isu atau permasalah utama yang diutarakan sebelum pesidangan adalah apakah metode yang digunakan deputi untuk mendapatkan kapsul tersebut telah melanggar klausul Proses konstitusi Amerika Serikat amandemen 14 yang menyatakan bahwa “tidak dibenarkan …….usaha-usaha yang dianggap dapat meahayakan dan menghilangkan nyawa, keebasan, dan kepemilikan seseorang, tanpa adanya proses hukum.”
Catatan: pada saat kausus itu diputuskan, barang bukti didapatkan melalui usaha untuk memompa perut yang mungkin merupakan permasahan yang menjadi suatu petanyaan apakah sah atau tidak. Pengadilan juga kemudian tidak menghendaki pernytaan pengadilan terseut diluar barang bukti yang diperoleh melalui seuah usaha atau upaya illegal.
Keadilan Frankfurter Persyaratan yang terjadi dalam proses pengadilan ini merupakan seuah latihan agi adanya putusan berdasarkan tindakan yang dihasilkan dalam sebuah keyakinan untuk menegaskan apakah mereka melanggar nilai-nilai atau norma kesusilaan dan keadilan yang mengekspresikan maksud/nosi keadilan orang-orang berahasa Inggris bahkan melalui tuntutan dengan tindakan pelanggran yang keji sekalipun. Standar keadilan ini tidak secara otoritatif terumuskan dimana saja karena mempunyai sifat yang khusus atau spesifik. Proses hukum ini merupakan seuah jaminan dari adanya kekealan individu/pesonal yang mengakar dalam tradisi dan diterima sebagai sesuatu yang mendasar atau implisit dalam konsp kebebasan.
Kontur yang samar dari klausul proses ini tidak meninggalkan juri begitu saja. Kita tidak dapat memandang erdasarkan hanya pada nosi peesonal dan pribadi saja dan tidak epertimangkan atasan-atasan yang mengikat juri. Batasan ini erasal dari pertimbangan ahwa ada pengamanan dari seua proses hukum kita. Pertimbangan ini secara dalam mengakar dalam alasan dan dalam pemaksaan tradisi prosfesi hukum. Klausul proses ini ditempatkan pada pengadilan yang tugasnya mencermati keputusan erdasarkan dorongan kepentingan masyarakat dalam arah yang berbeda. Dengan demikian proses ini dipahami tidak untuk mencemooh keangkitan dari “hukum dasar/natural”
Dengan menerapkan pertimbangan umum ini ke dalam kasus terseut, kita dapat menyimpulkan bahwa proses untuk mendapatlan pengakuan yang didapatkan dengan melakukan sesuatu pelanggaran terhadap seseorang dan menyangkut sentimentalisme pribadi dalam memerangi kejahatan merupakan pekerjaan yang dianggap terlalu enegik. Secara illegal melanggar dan melarak privasi Rochin, perjuangan untuk membuka uliutnya dan mengeluarkan sesuatu yang beada di dalamnya dengan menggunakan pendorong/peonpa perut-dianggap seagai sesuatu yang melanggar dan bahkan tergolong melanggar sensibilitis yang keras.Entri ini dituliskan pada September 14, 2008 pada 12:42 pm dan disimpan dalam Ilmu Sosial & Sejarah. Anda bisa mengikuti setiap tanggapan atas artikel ini melalui RSS 2.0 pengumpan. Anda bisa tinggalkan tanggapan, atau lacak tautan dari situsmu sendiri.

Jumat, 30 Desember 2005 WACANA

Peradilan Agama dan Reformasi Hukum Islam
 Oleh Agus Rianto
SEJAK dibuat UU No. 7 Tahun 1989 (Undang-Undang Peradilan Agama) yang mulai diberlakukan pada 29 Desember 1989, landasan yuridis pelaksanaan peradilan agama di Indonesia diharapkan semakin mantap dan kuat. Pada usianya yang ke -16, UU tersebut memerlukan berbagai evaluasi dalam pelaksanaannya dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan undang-undang tersebut di masyarakat selama ini.
Adanya kemajuan dalam mengatur eksistensi peradilan agama melalui pembentukan UU No. 7 Tahun 1989 ternyata menjadi pendorong semangat dalam memunculkan produk-produk perundang-undangan hukum Islam yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sebagai contoh, lahirnya UU Pengelolaan Zakat, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, dibuatnya aturan hukum yang berkaitan dengan perbankan Syariah dll.
Yurispudensi Peradilan Agama
Berbicara lembaga pengadilan dan soal peradilan tentu tidak bisa lepas dengan membicarakan masalah yurisprudensi yang akan selalu dihasilkan dalam keputusan berbagai peradilan.
Dalam hal peradilan agama pun masyarakat tetap berharap semangat hakim-hakim di pengadilan agama terjaga tinggi untuk bisa menghasilkan berbagai keputusan yang sesuai dengan aspirasi hukum dan keadilan masyarakat yang dinamis. Diharapkan pengadilan agama bisa melahirkan yurisprudensi yang dapat menunjang kemajuan masyarakat dan pengembangan hukum Islam.
Untuk menciptakan berbagai yurisprudensi tersebut tentu tetap diperlukan semangat yang tinggi dalam berijtihad di kalangan para hakim . Hal ini dikarenakan dalam khasanah hukum Islam ijtihad merupakan sarana dalam memecahkan berbagai problem hukum yang selalu timbul silih berganti di masyarakat.
Melalui ijtihad ini diharapkan akan tercipta sebuah solusi dalam memecahkan persoalan hukum, terutama dalam hukum Islam, melalui jalur peradilan agarna yang keputusannya bisa mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sangat dinanti-nanti masyarakat.
Dalam hal ini yurisprudensi dapat memberikan masukan berupa hasil keputusan hakim dalam menangani kasus konkrit yang dihadapi pengadilan. Keputusan ini bisa dijadikan bahan untuk pembentukan reformasi hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat senyatanya.
Di dalam reformasi hukum tercakup agenda penataan kembali berbagai institusi hukum dan politik mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat pemerintahan desa; pembaruan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan; pembaruan dalam sikap masyarakat; cara berpikir masyarakat dan pembenahan perilaku masyarakat ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman (Jimly Ashshiddiqie, 2000).
Dengan perkataan lain, dalam agenda reformasi hukum itu tercakup pengertian reformasi kelembagaan, reformasi perundang-undangan dan reformasi budaya hukum.
Eksistensi Hukum Islam yang sejak dulu dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran masyarakat Indonesia mengenai hukum dan keadilan yang memang jelas keberadaan atau eksistensinya dalam kerangka sistem hukum nasional. Secara instrumental, banyak ketentuan perundangan Indonesia yang telah mengadopsi berbagai materi hukum Islam ke dalam pengertian hukum nasional.
Secara institusional pun, eksistensi pengadilan agama juga terus dimantapkan keberadaannya. Apalagi dengan dibuatnya UU No. 7 Tahun 1989 menjadikan posisi pengadilan agama semakin kuat.
Dengan lahirnya undang – undang tersebut banyak perubahan dan kemajuan penting serta mendasar pada lingkungan peradilan agama, yakni , peradilan agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya telah benar-benar sejajar dan sederajat dengan peradilan militer, peradilan umum dan peradilan tata usaha negara.
Nama, susunan, wewenang dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama itu akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.
Perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan, dengan jalan, antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam berproses dan membela kepentingannya di muka pengadilan.
Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi (Muhammad Daud Ali, 1993).
Adanya UU No. 7 Tahun 1980 di atas telah mewujudkan amanat Pasal 10 Ayat (1) dari Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Tahun 1970 tentang Kedudukan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 12 tentang Susunan, Kekuasaan dan Hukum acaranya. Selain itu, pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus juga berwawasan bhineka tunggal ika dalam bentuk UU peradilan agama telah terlaksana.
Dari uraian di atas terlihat begitu pentingnya yurisprudensi yang dihasilkan peradilan agama melalui Ijtihad yang ternyata sangat berperanan besar untuk menggali asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum Islam yang hidup di masyarakat.
Asas-asas hukum ini sangat penting sebagai bahan untuk menyusun reformasi hukum Islam dan menyusun pembentukan hukum nasional.
Terobosan Hukum
Secara sosiologis empiris praktik penerapan Hukum Islam itu di tengah-tengah masyarakat juga terus berkembang dan bahkan makin lama makin meningkat dan meluas ke sektor-sektor kehidupan hukum yang sebelumnya belum diterapkan menurut ketentuan hukum Islam. Bahkan karena faktor perkembangan masyarakat ini bisa saja banyak kasus-kasus baru yang masuk ke pengadilan agama yang harus diputus, tentu saja sebatas kewenangan yang dimiliki.
Dalam hal ini tepap akan diperlukan terobosan hukum berupa ijtihad dari para hakim pengadilan agama, bilamana dalam peraturan perundangan-perundangan yang ada tidak jelas mengatur kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan kasus-kasus itu. Perkembangan ini tentu juga harus direspon oleh pendidikan hukum di Indonesia agar pengetahuan dan penyebaran kesadaran mengenai eksistensi hukum Islam itu bisa meningkat dari waktu ke waktu.
Ijtihad memang begitu penting di lingkungan, sebab hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Apalagi dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim harus terjun ke tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian hakim bisa membuat putusan yang sesuai dengan aspirasi keadilan masyarakat. Hal inilah yang menjadi inti makna ijtihad dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang konkrit ada di masyarakat. Sehubungan dengan itu, perlu ditelaah mengenai berbagai aspek perkembangan eksistensial hukum Islam itu dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengadakan
reformasi hukum nasional yang sekarang tengah berlangsung. Di satu segi, hukum Islam perlu dijadikan objek penelaahan, sehingga agenda pembaruan atau reformasi hukum nasional juga mencakup pengertian pembaruan terhadap hukum Islam itu sendiri. Di pihak lain, sistem hukum Islam itu sendiri dapat pula berperan penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi hukum nasional sebagai keseluruhan.
Jangan sampai, misalnya, karena kesibukan memikirkan keseluruhan sistem hukum nasional yang perlu direformasi, menyebabkan lupa memperhitungkan faktor sistem hukum Islam yang sangat penting artinya dalam keseluruhan pengertian sistem hukum nasional yang sedang mengalami proses transformasi menuju ke masa depan (Jimly Ashshiddiqie, 2000).
Dalam hal ini tentu saja masyarakat berharap UU No. 7 Tahun 1989 akan berjalan lebih baik lagi di waktu mendatang dan berharap pula reformasi hukum nasional yang sekaligus pula reformasi hukum Islam bisa membuahkan produk produk hukum Islam yang bisa menampung dinamika perkembangan zaman yang kian maju pesat. Diperlukan berbagai antisipasi dengan cara menggali sebanyak mungkin asas dan kaidah hukum Islam yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan konkrit di masyarakat. (11)
– Agus Rianto, SH, dosen F

Menyumbang »
Jurisprudens
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Yurisprudensi)
Langsung ke: navigasi, cariJurisprudensi ialah teori dan filosofi dari hukum. Sarjana jurisprudens, atau filusuf legal, berharap mendapatkan pengertian yang lebih mendalam tentang sifat-sifat dan seluk-beluk hukum, dari sumber alasan legal, sistem hukum dan atau institusi hukum. Sejalan dengan pertumbuhan jurisprudensi, ada tiga aspek utama dimana para penulis kesarjanaan berkutat :
Hukum Natural ialah ide dimana ada hukum tak tergantikan yang ada dan mengatur kita, dan institusi kita harus berusaha untuk menyamai hukum natural ini.
Jurisprudens Analitik menanyakan pertanyaan seperti, “apa itu hukum?”, “apa kriteria untuk pengesahan legal?” atau “apa hubungan antara hukum dan moralitas?” dan pertanyaan serupa lainnya yang filusuf hukum akan temukan.
Jurisprudens Normatif berkutat seputar apa seharusnya hukum itu. Hal ini bertumpukan dengan filosofi moral dan politis, dan termasuk juga pertanyaan-pertanyaan dari haruskah seseorang mematuhi hukum, dengan dasar apa pelanggar hukum dihukum, penggunaan yang benar dan batasan-batasan regulasi, bagaimana hakim menyelesaikan kasus-kasus.
Jurisprudens moderen dan filosofi hukum didominasi sekarang ini oleh sarjana barat. Ide dari tradisi hukum barat menjadi umum di seantero dunia dan sangat menggoda untuk melihatnya menjadi univers€al. Sejarahnya, bagaimanapun, banyak filusuf dari tradisi lain mendiskusikan pertanyaan yang sama, dari para sarjana Islam hingga Yunani kuno.
[sunting] Sejarah Jurisprundens
Jurisprudens telah diartikan seperti ini sejak zaman Romawi kuno, bahkan asal dari disiplin ini merupakan momopoli dari College of Pontiffs (Pontifex), yang mendapat kekuasaan eksklusif dari penghakiman suatu fakta, menjadi satu-satunya ahli (periti) di bidang hukum tradisional (mos maiorum, sebuah tubuh dari hukum oral dan adat istiadat secara verbal diberikan “oleh ayah ke anak”). Para Pontiff secara tidak langsung membuat sebuah badan hukum yang disebut sententiae oleh mereka dalam satu kasus (yudisial) yang kongkrit.
Dari putusan meeka seharusnya merupakan interpertasi simpel dari kebiasaan tradisional, tetapi secara efektif itu merupakan aktifitas yang, berbeda dari meninjau ulang secara formal dari suatu kasus untuk tiap kasus apa yang persisnya secara tradisional da dalam kebiasaan legal, segera berubah menjadi interpertasi yang lebih ekuatif atau seimbang, secara konsisten mengadaptasi hukum ke instansi sosial yang lebih baru. Hukum kemudian diimplementasikan dengan Institutiones (konsep legal) yang lebih evolutif, sementara masih berada dalam skema tradisional. Pontiff-pontiff digantikan pada abad ke 3 sebelum Masehi oleh badan dari prudentes. Syarat masuk ke dalam badan ini kondisional dengan bukti kompetensi atau pengalaman.
Dibawah Republik Roma, sekolah hukum didirikan, dan aktifitasnya ssecara konstan menjadi lebih akademis. Di zaman awal Kekaisaran Romawi, hingga abad ke 3, literatur relevan diproduksi oleh beberapa grup yang termasuk Prokulian dan Sabinian. Ukuran dari kedalaman ilmiah dari pembelajaran-pembelajaran tidak pernah dilampaui sejak zaman kuno dan pencapaiannya masih tidak bisa ditandingi ketinggiannya atas kemampuan mereka. Ini semua berarti aktifitas yang telah disebutkan sebelumnya kalau orang-orang Romawi telah mengembangkan seni hukum.
Setelah abad ke 3, Juris prudentia menjadi lebih merupakan aktifitas birokratik, dengan lebih banyak penulis yang terkenal. Masa itu selama Kekaisaran Bizantin (abad ke 5) dimana studi legal sekali lagi digaungkan untuk pendalamannya, dan dari geraakan kultural inilah Corpus Juris Civilis buatan Justinian lahir.
[sunting] Hukum NaturalHukum Natural
Hukum Natural ialah teori yang menyatakan kalau ada hukum-hukum yang berasal dari alam, yang mana hukum-hukum yang dibuat harus koresponden sedekat mungkin dengan hukum natural tersebut. Pandangan ini sering dirangkum oleh para maksim hukum yang tidak adil bukanlah hukum sejati, dimana “tidak adil” ini didefinisikan sebagai kontra hukum natual. Hukum natural dekat sekali hubungannya dengan moralitas dan, di dalam versi yang dipengaruhi oleh sejarah, dengan keinginan Tuhan. Untuk menyimpulkannya, teori hukum natural berusaha untuk mengidentifikasi sebuah kompas moral untuk membimbing kekuasaan pembuat hukum didalam suatu negara. Pernyataan atas sebuah aturan moral obyektif, diluar sistem legal manusia, dibawah hukum natural. Apa yang benar dan salah bisa berbeda menurut kepentingan-kepentingan apa yang difokuskan oleh seseorang. Hukum natural kadangkala dikenali dengan slogan “hukum yang tidak adil bukanlah hukum samasekali”, tetapi menurut John Finnis, yang terpenting dari apa yang didebatkan oleh para pengacara hukum natural moderen, slogan ini merupakan petunjuk payah ke posisi klasikal Thomis.

About these ads

One thought on “Yurisprudensi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s